APBD Jember Deadlock, Pemprov Jatim Serahkan ke Mendagri Sanksi Bupati

JEMBER, KOMPAS.com – Tim khusus dari Pemprov Jatim yang diutus Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk menyelesaikan permasalahan Jember mengalami jalan buntu.

Sebab, tak ada kesepakatan yang bisa diambil dalam pembahasan masalah APBD Jember di kantor Bakorwil Jember, Kamis (25/6/2020).

Pembahasan APBD Jember itu dipimpin Kepala Inspektorat Pemprov Jatim Helmy Perdana Putra.

Sedangkan pihak lain yang terlibat adalah Bupati Jember Faida yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta pimpinan dan tim anggaran DPRD Jember.

Baca juga: Tindak Lanjuti Arahan Mendagri, Khofifah Turunkan Tim Klarifikasi Masalah di Jember

Sayangnya, pembahasan tersebut deadlock karena TAPD tidak mau memenuhi permintaan DPRD Jember agar peran dan hak mereka sebagai anggota legislatif diberikan.

Seperti fungsi pengawasan dan budgeting.

“Deadlock sudah, kami sudah tidak ada pertemuan lagi, nanti tinggal laporkan ke Mendagri, sanksi Mendagri yang jalan pada bupati,” kata Helmy di kantor Bakorwil Jember.

Sebab, hambatan pembahasan APBD Jember ada pada bupati Jember.

Helmy menuturkan, pembahasan APBD tertunda karena rekomendasi Mendagri terkait SOTK Jember belum ditindaklanjuti.

Namun, setelah Pemprov datang, upaya memenuhi rekomendasi terkait SOTK sudah ada progres, sehingga bisa dilanjutkan pembahasan APBD.