Hasil Audit BPK, Pemkab Jember Raih Laporan Keuangan Terburuk

JEMBER, KOMPAS.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur memberikan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Jember tahun 2019, Selasa (30/6/2020).

Laporan tersebut disampaikan secara daring yang diikuti oleh Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan Bupati Jember Faida.

Hasilnya, BPK memberikan penilaian tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion.

Penilaian ini merupakan yang terburuk dari empat penilain yang dikeluakan oleh BPK.

Baca juga: PPDB Online, 8 SMA dan SMK di Jember Kekurangan Ratusan Pendaftar

Pertama, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tidak Wajar (TW) dan tidak menyatakan pendapat.

“Ini diluar dugaan saya, karena Pemkab Jember mendapat opini tidak memberikan penilaian atau disclaimer,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, kepada Kompas.com, di ruangannya.

Dia mengatakan, hal itu menjadi preseden buruk bagi laporan keuangan Pemkab Jember.

Sebab, pada tahun 2018 lalu, Pemkab Jember mendapat penilaian WDP.

Bahkan, sepanjang sejarah, Jember tidak pernah mendapat penilian BPK tidak menyatakan pendapat.

Salah satu penyebab BPK tidak menyatakan pendapat karena tim auditor tidak mendapatkan bukti pemeriksaan yang cukup berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara.

Akhirnya, tidak bisa melakukan penelusuran sehingga tidak bisa memberikan penilaian.

“Terjadi fraud, penyimpangan penyajian laporan keuangan negara,” tambah dia.

Untuk itu, pimpinan DPRD Jember akan segera berkunjung ke BPK. Tujuannya untuk meminta keterangan secara detail terkait penilaian tersebut.

“Karena tadi waktu paparan secara online terlalu cepat,” papar dia.

DPRD Jember meminta penjelasan secara detail tentang penyimpangan penyajian laporan keuangan itu.

Sebab, uang tersebut merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Kronologi Mobil Alphard Via Vallen Dibakar, Pelaku Gunakan Kardus dan Bensin

Politisi PKB itu menegaskan, hasil audit BPK itu sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan DPRD Jember.

Seperti tidak hadirnya kepala OPD saat diundang untuk kegiatan rapat dengar pendapat.

“Ini terbukti sekarang, transparansi dan akuntabilitas Pemkab Jember buruk sekali,” papar dia.

Tak hanya itu, penilaian itu juga searah dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim hak angket DPRD Jember.

Banyak temuan panitia hak angket tentang dugaan penyalahgunaan anggaran di Pemkab Jember.

“OPD yang tidak hadir saat diundang itu hanya contoh kecil saja,” pungkas Itqon.