Kompas.com - 30/06/2020, 13:46 WIB
Ketua DPRD Jember Itqon  Syauqi saat memaparkan hasil laporan audit BPK perwakilan Jawa Timur BAGUS SUPRIADI/KOMPAS.COMKetua DPRD Jember Itqon Syauqi saat memaparkan hasil laporan audit BPK perwakilan Jawa Timur

JEMBER, KOMPAS.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur memberikan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Jember tahun 2019, Selasa (30/6/2020).

Laporan tersebut disampaikan secara daring yang diikuti oleh Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan Bupati Jember Faida.

Hasilnya, BPK memberikan penilaian tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion.

Penilaian ini merupakan yang terburuk dari empat penilain yang dikeluakan oleh BPK.

Baca juga: PPDB Online, 8 SMA dan SMK di Jember Kekurangan Ratusan Pendaftar

Pertama, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tidak Wajar (TW) dan tidak menyatakan pendapat.

“Ini diluar dugaan saya, karena Pemkab Jember mendapat opini tidak memberikan penilaian atau disclaimer,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, kepada Kompas.com, di ruangannya.

Dia mengatakan, hal itu menjadi preseden buruk bagi laporan keuangan Pemkab Jember.

Sebab, pada tahun 2018 lalu, Pemkab Jember mendapat penilaian WDP.

Bahkan, sepanjang sejarah, Jember tidak pernah mendapat penilian BPK tidak menyatakan pendapat.

Salah satu penyebab BPK tidak menyatakan pendapat karena tim auditor tidak mendapatkan bukti pemeriksaan yang cukup berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara.

Akhirnya, tidak bisa melakukan penelusuran sehingga tidak bisa memberikan penilaian.

“Terjadi fraud, penyimpangan penyajian laporan keuangan negara,” tambah dia.

Untuk itu, pimpinan DPRD Jember akan segera berkunjung ke BPK. Tujuannya untuk meminta keterangan secara detail terkait penilaian tersebut.

“Karena tadi waktu paparan secara online terlalu cepat,” papar dia.

DPRD Jember meminta penjelasan secara detail tentang penyimpangan penyajian laporan keuangan itu.

Sebab, uang tersebut merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Kronologi Mobil Alphard Via Vallen Dibakar, Pelaku Gunakan Kardus dan Bensin

Politisi PKB itu menegaskan, hasil audit BPK itu sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan DPRD Jember.

Seperti tidak hadirnya kepala OPD saat diundang untuk kegiatan rapat dengar pendapat.

“Ini terbukti sekarang, transparansi dan akuntabilitas Pemkab Jember buruk sekali,” papar dia.

Tak hanya itu, penilaian itu juga searah dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim hak angket DPRD Jember.

Banyak temuan panitia hak angket tentang dugaan penyalahgunaan anggaran di Pemkab Jember.

“OPD yang tidak hadir saat diundang itu hanya contoh kecil saja,” pungkas Itqon.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Regional
Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Regional
Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Regional
Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Regional
Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Regional
Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Regional
Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Regional
Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Regional
Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Regional
Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Regional
Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Regional
Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Regional
Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X