Regulasi soal Protokol Kesehatan di Pesantren Direvisi, Ini Kata Wagub Jabar

Kompas.com - 16/06/2020, 17:45 WIB
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIWakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Rabu (11/12/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevisi Keputusan Gubernur soal protokol kesehatan di Pondok Pesantren (Ponpes) dengan menerbitkan Kepgub No 443/Kep.326-Hukham/2020.

Dalam aturan sebelumnya, arahan penerapan protokol di lingkungan pesantren sempat menuai polemik.

Dalam Kepgub itu tercantum kesediaan pengelola pesantren untuk dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila terbukti melanggar protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Baca juga: Puncak Bogor Diserbu Wisatawan, Bupati Akui Keterbatasan Petugas

Selain itu, pengelola pesantren juga diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana pencegahan Covid-19.

Dalam pasal lainnya juga disebutkan bahwa santri, kiai, ustaz, asatidz, tamu dan pihak lainnya di lingkungan pondok pesantren wajib menunjukkan surat sehat.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, revisi Kepgub dilakukan setelah ia mendapat masukan dari kiai, pengurus pesantren, dan organisasi masyarakat (ormas) Islam.

"Semua poin sudah dibacakan dan semua diterima oleh pengurus pondok pesantren. Harapan kami dengan Kepgub ini adalah kemaslahatan," kata Uu dalam keterangan yang diterima, Selasa (16/6/2020).

Baca juga: Nazaruddin Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Uu menyebut, Kepgub yang sebelumnya tidak lahir secara tiba-tiba.

Pemprov Jabar terlebih dahulu membuat draf yang langsung disampaikan kepada kiai yang mewakili 27 kota/kabupaten, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, hingga komunitas pesantren.

"Ini salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi terhadap pesantren dan juga demi kemaslahatan umat, serta supaya tidak terjadi klaster baru di pondok pesantren. Maka dibuat SOP ini dengan SK Gubernur," kata Uu.

Terkait sanksi, hal tersebut tidak diatur dalam norma protokol, tetapi dalam contoh format surat pernyataan butir ketiga dan merupakan bentuk komitmen ponpes untuk melaksanakan protokol kesehatan.

Hal itu untuk menjamin keamanan kiai, santri, asatidz dan pihak lain yang beraktivitas di ponpes.

Adapun bentuk sanksi yang akan diterapkan apabila terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan ada dalam koridor administratif, dalam bentuk teguran lisan atau tertulis.

Format surat pernyataan, apalagi contoh format, bukan norma yang bersifat mengikat, sehingga apabila pesantren tidak menyepakati, maka butir ketiga bisa dikesampingkan.

"Ini sebagai bukti bahwa tidak ada muatan apapun dari keberadaan Kepgub, selain untuk membuat perlindungan terhadap aktivitas di pesantren," kata Uu.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baru Lulus STM, Pemuda Ini Gagal Begal Sopir Taksi Online di Solo

Baru Lulus STM, Pemuda Ini Gagal Begal Sopir Taksi Online di Solo

Regional
Buron Selama 8 Bulan, Pembunuh Wanita Pemandu Lagu Tertangkap

Buron Selama 8 Bulan, Pembunuh Wanita Pemandu Lagu Tertangkap

Regional
Dua Kakak Kandung Pembunuh Gadis 16 Tahun di Bantaeng Dituntut 12 Tahun dan 6 Tahun Penjara

Dua Kakak Kandung Pembunuh Gadis 16 Tahun di Bantaeng Dituntut 12 Tahun dan 6 Tahun Penjara

Regional
Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas di Jalan Raya, Diduga Korban Tabrak Lari

Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas di Jalan Raya, Diduga Korban Tabrak Lari

Regional
Jalan Ambles Terjadi di Lintas Penghubung Riau dan Sumbar

Jalan Ambles Terjadi di Lintas Penghubung Riau dan Sumbar

Regional
Pengibaran 1000 Bendera Merah Putih di Hari Sumpah Pemuda, Merawat Perbedaan

Pengibaran 1000 Bendera Merah Putih di Hari Sumpah Pemuda, Merawat Perbedaan

Regional
Kemunculan Binatang yang Dikira Beruang Membuat Heboh Warga di Agam

Kemunculan Binatang yang Dikira Beruang Membuat Heboh Warga di Agam

Regional
Laporkan Sahbirin Noor ke Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Gandeng Bambang Widjojanto

Laporkan Sahbirin Noor ke Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Gandeng Bambang Widjojanto

Regional
Sumpah Pengasong untuk Mandiri di Hari Sumpah Pemuda

Sumpah Pengasong untuk Mandiri di Hari Sumpah Pemuda

Regional
Video Viral Penumpang Pesawat Berjubel Bandara Makassar Tanpa Protokol Kesehatan, Ini Kata AP 1

Video Viral Penumpang Pesawat Berjubel Bandara Makassar Tanpa Protokol Kesehatan, Ini Kata AP 1

Regional
Kasus Baru Covid-19 di Kulon Progo Didominasi Kontak Erat Pelaku Perjalanan

Kasus Baru Covid-19 di Kulon Progo Didominasi Kontak Erat Pelaku Perjalanan

Regional
Satgas Covid-19 Kota Sorong Tindak 2.735 Pelanggar Kesehatan, Terkumpul Rp 48,3 Juta Denda

Satgas Covid-19 Kota Sorong Tindak 2.735 Pelanggar Kesehatan, Terkumpul Rp 48,3 Juta Denda

Regional
147.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Saat Menjelang Libur Panjang

147.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Saat Menjelang Libur Panjang

Regional
Hujan Deras, Atap Sentra Kuliner di Malang Tiba-tiba Roboh

Hujan Deras, Atap Sentra Kuliner di Malang Tiba-tiba Roboh

Regional
Komunitas Tari Rayakan Ulang Tahun, 18 Orang Positif Corona

Komunitas Tari Rayakan Ulang Tahun, 18 Orang Positif Corona

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X