Turis ke Pangandaran, Bawa Hasil Rapid Test atau Dipaksa Pulang

Kompas.com - 13/06/2020, 07:53 WIB
Ilustrasi Pangandaran - Pantai Pangandaran. SHUTTERSTOCKIlustrasi Pangandaran - Pantai Pangandaran.

PANGANDARAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah membuka destinasi wisata di wilayahnya sejak Jumat (5/6/2020).

Namun wisatawan tidak bisa begitu saja masuk dan berwisata di Pangandaran, ada syaratnya.

Mereka diwajibkan membawa surat keterangan sehat dari instansi setempat. Bahkan surat keterangan sehat itu wajib disertai dengan hasil rapid test terbaru.

Baca juga: Liburan Saat New Normal, Jangan Lupa ke Pantai Pangandaran

Bila tidak membawa rapid test, wisatawan siap-siap gigit jari tak bisa menikmati keindahan alam Pangandaran. Mereka akan diminta putar balik dan pulang ke tempat asal.

Bagi turis yang tetap ingin berwisata, Pemkab Pangandaran menyiapkan rapid test.

Mereka harus membayar Rp 200 ribu untuk mendapatkan rapid test dan surat keterangan sehat tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tempat rapid test ini berada di Tourism Information Center (TIC) Kabupaten Pangandaran. Lokasinya ada di seberang Bundaran Marlin, Pangandaran.

"Jika tak ada (surat sehat dan rapid test) disuruh pulang. Kalau maksa masuk kami dari Pemda siapkan alat rapid. Semua turis wajib bawa rapid," jelas Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pangandaran, Yani Ahmad Marzuki saat dikonfirmasi Sabtu (13/6/2020).

Baca juga: New Normal di Pangandaran, Hotel Dilarang Prasmanan dan Tak Terima Tamu Luar Jabar

Pihaknya memeriksa setiap pendatang yang memasuki wilayah Pangandaran. Ada lima check point yang siaga 24 jam di perbatasan masuk Kabupaten Pangandaran.

"Kita ada check point di perbatasan, dan di toll gate (gerbang masuk destinasi Pantai Pangandaran)," jelas Yani.

 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengecek penerapan protokol kesehatan di salah satu hotel di Pangandaran.KOMPAS.COM/CANDRA NUGRAHA Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengecek penerapan protokol kesehatan di salah satu hotel di Pangandaran.
Dia menegaskan, biaya rapid test Rp 200 ribu itu untuk pengadaan alat tes.

Selain itu, biaya rapid test ini dikompensasi untuk diskon penginapan dan pajak hotel restoran.

Soal adanya biaya kompensasi rapid test tersebut dibenarkan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata. Menurut dia, saat ini tak ada pajak restoran.

"Terkompensasi diskon hotel dan pembebasan pajak hotel restoran. Tujuan kita bangkitkan ekonomi di sektor wisata, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," jelas Jeje.

Baca juga: Wisatawan yang Ingin Liburan ke Pangandaran Wajib Bawa Surat Keterangan Sehat

Dia melanjutkan, sektor wisata bisa membangkitan ekonomi yang luar biasa. Namun di sisi lain, risiko penularan Covid-19 juga cukup besar.

"Oleh karenanya kita terapkan protokol kepada pelaku wisata dan pengunjung," tegas Jeje.

Meski saat ini Pangandaran sudah menerapkan adaptasi kebiasaan baru (AKB), Jeje meminta masyarakat jangan euforia.

Saat ini, kata dia, bukan normal yang dulu.

"Ini normal yang ada Covid-nya. Makanya protokol kesehatan jadi penting," jelas Jeje.

Baca juga: Terapkan Protokol Kesehatan, Obyek Wisata Tiga Gili Segera Dibuka

Pemahaman AKB seperti ini harus terus disampaikan kepada masyarakat maupun turis yang berkunjung ke Pangandaran.

"Saya sebagai bupati akan cerewet terus, ini kan untuk kepentingan bersama," kata dia.

 

Jeje menambahkan, akan mengevaluasi pelaksanaan AKB di wilayahnya secara menyeluruh.

"Hari Minggu (14/6/2020) dievaluasi mana yang bagus dan yang belum maksimal," katanya.

Soal kunjungan wisatawan, Jeje mengakui masih kecil. Kata dia, mulai menggeliat tapi kecil.

Kunjungan kecil, kata Jeje, mungkin karena masyarakat belum mengetahui syarat harus membawa surat keterangan dan rapid test saat berwisata di Pangandaran.

Baca juga: Balita, Ibu Hamil dan Lansia Tak bisa Masuk Kawasan Wisata Ancol

Masih sepinya kunjungan wisatawan diakui General Manager Hotel Arnawa, Abbi Kuswanto.

Menurutnya, pada weekend pertama pasca dibukanya destinasi wisata Pangandaran, kamar yang terisi hanya 20 persen dari total 35 kamar.

"Hanya lima sampai enam kamar terisi," katanya.

Sebenarnya, lanjut Abbi, hotelnya memiliki 70 kamar. Namun sesuai kesepakatan dengan Pemda, bahwa hotel hanya diperbolehkan membuka 50 persen dari total kamar.

"Kami patuh protokol kesehatan. Jarak kamar juga diselang-seling, misalnya kamar 01 dipakai, 02 dikosongkan, dan 03 dipakai," jelas Abbi.

Baca juga: Ridwan Kamil Sebut Wisata Outdoor Kemungkinan Mulai Bisa Dibuka

Sementara itu, warga menanggapi beragam ihwal syarat membawa surat sehat dan rapid test dari Pemkab Pangandaran. Mereka ada yang setuju, ada pula yang tidak.

"Kalau saya sih agak keberatan. Kita niatnya liburan, tapi harus mengeluarkan uang lebih untuk rapid test," kata Hendra, wisatawan lokal asal Tasikmalaya.

 

Dia menyampaikan, kalau bisa pemerintah menggratiskan biaya rapid test.

Meski demikian, Hendra menyadari upaya pemerintah ini untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Biaya rapid test yang cukup besar, kata dia, mungkin saja sebagai upaya pemerintah membatasi agar tak terlalu banyak wisatawan yang pergi ke tempat wisata.

"Mungkin untuk membatasi wisatawan juga, sehingga diberikan berbagai persyaratan," ujarnya.

Baca juga: Sejumlah Destinasi Wisata Mulai Dibuka 22 Juni, Magetan Akan Masuk Fase New Normal

Warga lainnya Putra Nugraha, berpendapat rapid test sangat penting dikantongi wisatawan.

Kata dia, perekonomian harus pulih. Namun di sisi lain, pengendalian Covid-19 juga penting.

"Saya sepakat wisatawan juga harus di-rapid," jelasnya.

Mengenai biaya rapid test sebesar Rp 200 ribu, Putra mengatakan, saat orang berwisata tentunya sudah mempersiapkan segalanya. Termasuk uang.

"Rp 200 ribu sepertinya tidak masalah. Daripada saat berwisata dihantui perasaan takut corona," ujarnya.

Baca juga: New Normal di Tempat Wisata, Nama dan Alamat Pengunjung Akan Dicatat

Putra menyarankan pemerintah setempat gencar menyosialisasikan aturan ini kepada masyarakat agar mereka paham.

"Kemudian meski sudah di rapid, pengawasan aktivitas wisatawan tetap harus dilakukan," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
Jalankan Program 'Sarjana Mengajar', Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Jalankan Program "Sarjana Mengajar", Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Regional
Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Regional
Bupati IDP Resmikan 'SPBU Satu Harga' di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Bupati IDP Resmikan "SPBU Satu Harga" di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Regional
Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X