Warga Dipidana karena Tolak PLTU, Walhi: Perlu Perlindungan bagi Aktivis Lingkungan Hidup

Kompas.com - 08/06/2020, 09:39 WIB
Aktivis Greenpeace menulis Coral not Coal di lambung tongkang batubara di Karimunjawa, sebagai ilustrasi. (Foto: Greenpeace Indonesia) Greenpeace IndonesiaAktivis Greenpeace menulis Coral not Coal di lambung tongkang batubara di Karimunjawa, sebagai ilustrasi. (Foto: Greenpeace Indonesia)
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Warga di Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Indramayu, dikriminalisasi karena menolak PLTU batu bara di wilayahnya.

Warga di sekitar PLTU kemudian berserikat dan berjuang agar bisa hidup tanpa asap batu bara.

Baca juga: Mereka yang Dipidana karena Menolak PLTU Indramayu (1)

Baca juga: Tolak PLTU Indramayu, Warga Bentuk Jatayu dan Berjuang hingga ke Jepang (2)

Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwank, menilai dua kasus pidana dan pelaporan yang menimpa warga Desa Mekarsari yang menolak PLTU Indramayu 2 berkapasitas 2x1000MW merupakan bentuk pembungkaman terhadap masyarakat.

Tiga kasus tersebut adalah kasus pidana kekerasan, kasus pidana penodaan bendera negara, dan pelaporan penguasaan lahan.

Menurut dia, Sawin, Sukma, Taryani, dan Sukirman serta warga Desa Mekarsari memiliki hak menyampaikan aspirasi yang dijamin konstitusi Indonesia.

"Keberatan masyarakat ini adalah bagian dari hak mereka yang tertuang dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan UU Hak Asasi Manusia serta peraturan lainnya."

Baca juga: Kapal Terbalik di Perairan Indramayu, 2 Nelayan Hilang

"Ada payung hukum yang jelas bagi masyarakat ketika mata pencaharian dan ruang hidupnya akan terampas," tutur Wahyudin, Sabtu (29/2/2020), dilansir dari VOA Indonesia.

Walhi Jawa Barat juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam rencana pembangunan PLTU Indramayu 2 ini.

Salah satunya, tidak adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan perumusan dokumen perizinan.

“Dalam prosesnya itu terkesan dipaksakan. Karena waktu terakhir kami menggugat, otoritas untuk mengeluarkan izin itu ada di provinsi tapi tiba-tiba bupati yang mengeluarkan,” tambah Wahyudin.

Baca juga: Tenaga Medis di Dua RS Indramayu Dapat Bantuan Suplemen Makanan

Di samping itu, kata Wahyudin, pembangunan PLTU berkapasitas 2x1000 MW ini juga belum terlalu mendesak.

Sebab, berdasarkan Rencana usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN 2019-2020, terlihat reserve margin atau cadangan untuk wilayah Jawa Bali telah mencapai 28 persen dari daya mampu netto 34.519 MW dan beban puncak netto 16.203 MW.

“Jadi kalau bicara masyarakat, masyarakat mana yang membutuhkan?” katanya.

Baca juga: PLTU Baru Makin Tingkatkan Potensi Emisi Gas Rumah Kaca, Kok Bisa?

Jika hanya perlu cadangan 2 persen, buat apa bangun PLTU lagi?

GISTET 500 KV Tambun 2 dan SUTET di Bekasi, Jawa Barat. (Foto: Courtesy/PLN)Courtesy/PLN GISTET 500 KV Tambun 2 dan SUTET di Bekasi, Jawa Barat. (Foto: Courtesy/PLN)
Mengutip penjelasan PLN, dalam website esdm.go.id, target reserve margin minimal yang ingin dicapai PLN yaitu sebesar 30 persen di seluruh sistem.

Artinya, reserve margin untuk wilayah Jawa-Bali hanya kurang dua persen dan tidak perlu dipenuhi dengan membangun PLTU lagi, khususnya yang menggunakan bahan bakar batu bara.

Iwang mengkritik penggunaan bahan batu bara dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

Baca juga: Harga Batu Bara Juni Turun ke 52,98 Dollar AS Per Ton

Contoh ini dapat terlihat dari kualitas udara di Ibu Kota Jakarta yang dikelilingi PLTU berbahan bakar batu bara.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imbas Ardi Dipenjara karena Pakai Uang Salah Transfer, Anaknya Tak Bisa Dibawa Berobat

Imbas Ardi Dipenjara karena Pakai Uang Salah Transfer, Anaknya Tak Bisa Dibawa Berobat

Regional
Teriakan “Adikku… Adikku…” Sambut Kedatangan Jenazah Korban Penembakan di Kafe RM Cengkareng

Teriakan “Adikku… Adikku…” Sambut Kedatangan Jenazah Korban Penembakan di Kafe RM Cengkareng

Regional
Bayi 6 Bulan Tinggal Bersama Ibunya di Tahanan, Karutan Lhoksukon Dihubungi Sejumlah Politikus

Bayi 6 Bulan Tinggal Bersama Ibunya di Tahanan, Karutan Lhoksukon Dihubungi Sejumlah Politikus

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 27 Februari 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 27 Februari 2021

Regional
Kisah Mbok Jainem, Warga Miskin yang Rumahnya Longsor akibat Luapan Sungai

Kisah Mbok Jainem, Warga Miskin yang Rumahnya Longsor akibat Luapan Sungai

Regional
Menkes Targetkan 38 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 pada Akhir Juni 2021

Menkes Targetkan 38 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 pada Akhir Juni 2021

Regional
Cabuli Remaja Keterbelakangan Mental, Seorang Pria di Agam Ditangkap

Cabuli Remaja Keterbelakangan Mental, Seorang Pria di Agam Ditangkap

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 27 Febuari 2021

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 27 Febuari 2021

Regional
Diterjang Puting Beliung, Kapal Berisi Pemancing Tenggelam, 1 Tewas

Diterjang Puting Beliung, Kapal Berisi Pemancing Tenggelam, 1 Tewas

Regional
Pemilik Toko di Blitar Ditemukan Tewas dengan Terikat, Pernah Kehilangan Rp 1 Miliar

Pemilik Toko di Blitar Ditemukan Tewas dengan Terikat, Pernah Kehilangan Rp 1 Miliar

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 27 Februari 2021

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 27 Februari 2021

Regional
RSUD dan Gedung DPRD Rusak Akibat Gempa Dangkal di Halmahera Selatan

RSUD dan Gedung DPRD Rusak Akibat Gempa Dangkal di Halmahera Selatan

Regional
Biaya Sewa Hotel untuk Isolasi Pasien Covid-19 di Bali Belum Dibayar Pemerintah

Biaya Sewa Hotel untuk Isolasi Pasien Covid-19 di Bali Belum Dibayar Pemerintah

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 27 Februari 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 27 Februari 2021

Regional
Kebakaran di Kampus UII, 7 Mobil Pemadam Diterjunkan

Kebakaran di Kampus UII, 7 Mobil Pemadam Diterjunkan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X