Antisipasi Arus Balik Lebaran, Masuk Bali via Pelabuhan Ketapang Harus Punya Surat Bebas Covid-19

Pemkab Banyuwangi yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyaratan dan SDM Dwi Yanto menyatakan sepakat dengan kebijakan Bali yang mewajibkan surat keterangan rapid test tersebut.

Ia berjanji akan menyosialisasikan keputusan tersebut secara intensif.

Selain itu, aturan ini akan dikoordinasikan kepada 224 desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Banyuwangi.

"Termasuk pemahaman bahwa surat keterangan tersebut punya masa ‘kadaluarsa’ 7 hari sejak diterbitkan,” katanya.

Warga keluar Bali karena tak ada pekerjaan

Dwi Yanto menjelaskan, Pemkab Banyuwangi menerapkan pemeriksaan dokumen dan persyaratan di beberapa titik check point seperti perbatasan Situbondo, Jember dan Ijen.

Sehingga, yang masuk ke Pelabuhan Ketapang benar-benar sudah terseleksi ketat.

Senior General Manager regional II ASDP Indonesia Ferry Dadag Wijanarko memperkirakan arus balik ke Bali pada tahun ini tidak akan sebesar tahun-tahun sebelumnya.

Penyebabnya yakni banyak warga yang sudah keluar Bali tidak ada pekerjaan lagi di Bali.

"Tentu selain karena Covid-19 juga karena kebanyakan mereka yang Kembali sudah tidak ada pekerjaan di Bali. Mereka yang Kembali adalah mereka yang benar-benar punya tujuan jelas, pekerjaan jelas dan tentunya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan,” ujarnya.