Warga Blokade Gerbang PT Semen Padang, Ini Penjelasan Manajemen

PADANG, KOMPAS.com - Kepala Biro Humas PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati menjelaskan, aksi unjuk rasa warga yang memblokade pintu gerbang PT Semen Padang di Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat, tidak ada hubungannya dengan PT Semen Padang.

Menurut dia, hal itu dikarenakan inti persoalan internal Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terjadi dualisme kepengurusan.

"Tak ada kaitannya dengan PT Semen Padang. Persoalannya adalah internal mereka di KAN," kata Nur Anita Rahmawati kepada Kompas.com di kantor Semen Padang di Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat, Selasa (7/1/2020)

Baca juga: Ratusan Warga Unjuk Rasa dan Blokade Pintu Gerbang PT Semen Padang

Nur menjelaskan, selama ini ada perjanjian antara PT Semen Padang dengan ninik mamak yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan yaitu mengenai kerjasama bantuan Corporate Social Responsibility (CSR).

Perjanjian itu, kata dia, sudah lama berjalan dan bantuan kerjasama itu terus dikucurkan melalui dana CSR itu.

"Tidak ada masalah. Nah, kalau KAN nya terjadi dualisme kepengurusan, silahkan selesaikan di internalnya," kata Nur.

Baca juga: Blokade di TPA Suwung Dibuka, Sampah dari Luar Denpasar Dilarang Masuk

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga Lubuk Kilangan Bersatu Bangkit (LBB) Padang, Sumatera Barat, memblokade pintu gerbang PT Semen Padang di Lubuk Kilangan.

"Kami minta Menteri BUMN batalkan semua perjanjian ninik mamak yang lama atau baru dengan PT Semen Padang atau PT Semen Indonesia," kata koordinator aksi Arsonetri saat melakukan orasi.

Selain itu, LBB juga meminta Menteri BUMN untuk ditinjau ulang peralihan hak PT Semen Padang kepada PT Semen Indonesia yang merugikan pemilik tanah ulayat Lubuk Kilangan karena tidak memberi manfaat bagi masyarakat Lubuk Kilangan.

"Solusinya kita minta adanya perjanjian baru antara PT Semen Padang atau PT Semen Indonesia dengan LBB yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat Lubuk Kilangan," kata Arsonetri.

Sementara Ketua LBB Rabain Syukur menyebutkan saat ini di Lubuk Kilangan ada dua dualisme kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

"Inilah yang kami duga ada indikasi adu domba antara kami. Untuk itu, sekarang kami bongkar kedua plang kantor KAN itu dan kami bawa ke sini," kata Rabain.

Rabain tidak ingin masyarakat terpecah belah karena adanya dualisme kepengurusan KAN itu sehingga diharapkan KAN kembali bersatu.