Soal Interpelasi Wali Kota Padang, Fraksi Demokrat Isyaratkan Beri Dukungan

PADANG, KOMPAS.com-Fraksi Demokrat DPRD Padang menyatakan dukungannya untuk melakukan interpelasi terhadap Wali Kota Padang, Mahyeldi jika hal itu menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Wacana interpelasi tersebut dibawa ke rapat internal fraksi Demokrat yang akan segera dilakukan.

"Kalau menyangkut kepentingan masyarakat banyak, perlu kita dukung interpelasi tersebut," kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padang, Surya Jufri Bitel yang dihubungi Kompas.com, Jumat (27/12/2019).

Surya mengatakan, Wali Kota Padang Mahyeldi jangan sampai alergi terhadap penggunaan hak interpelasi yang merupakan hak kedewanan.

Baca juga: Coffee Morning dengan Wali Kota Padang, Demokrat Ancam WO jika Bahas Interpelasi

Menurut Surya, interpelasi hanya merupakan hak dewan untuk bertanya soal permasalahan yang ada dari kebijakan wali kota Padang.

"Jadi jangan alergi Pak Wako. Ini hanya hak bertanya yang dimiliki dewan," kata Surya.

Surya mengatakan, sebagai anggota dewan, pihaknya juga harus mengetahui persoalan yang terjadi terhadap kebijakan wali kota Padang.

"Anggota dewan juga ditanya masyarakat soal kebijakan Pemkot. Makanya kita butuh penjelasan yang lengkap dan tidak setengah-setengah," kata Surya.

Sikap tegas Demokrat diperlihatkan saat memenuhi undangan coffee morning Wali Kota Padang, tadi pagi.

Demokrat mengancam memilih walk out jika pertemuan itu membahas persoalan interpelasi. Ternyata pertemuan itu tidak membahas soal interpelasi.

"Tadi saya sampaikan jika berkaitan dengan interpelasi, Demokrat akan walk out dari pertemuan itu," kata Surya, yang dihubungi usai pertemuan, Jumat.

Sebelumnya diberitakan, tujuh anggota DPRD Padang, Sumatera Barat, menandatangani permohonan pengusulan hak interpelasi terhadap Wali Kota Mahyeldi, Kamis (26/12/2019).

Tujuh orang itu berasal dari Fraksi Gerindr, yaitu Mastilizal Aye, Budi Syahrial, Amran Tono, Muzni Zen, Syafrial Kani, Boby Rustam, dan Manufer Putra Firdaus.

Baca juga: Diancam Interpelasi, Wali Kota Padang Ajak DPRD Coffee Morning

Wali Kota Padang Mahyeldi menilai, rencana interpelasi oleh anggota DPRD Padang sah-sah saja dilakukan karena telah diatur dalam undang-undang.

Namun, Mahyeldi mengingatkan dalam menggunakan hak itu tentu ada aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Wacana interpelasi mencuat setelah anggota DPR RI yang juga Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade bersama Fraksi Gerindra Padang dan Satpol PP Padang melakukan penggerebekan ke sejumlah tempat hiburan malam di Padang, Minggu (22/12/2019).

Saat itu ditemukan tempat hiburan malam yang beroperasi tanpa izin dengan menyediakan pelayan wanita dan minuman keras.

Atas dasar itu, Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade meminta Fraksi Gerindra DPRD Padang untuk menggunakan hak interpelasi.