Diancam Interpelasi, Wali Kota Padang Ajak DPRD "Coffee Morning"

PADANG, KOMPAS.com - Wali Kota Padang Mahyeldi mengajak anggota DPRD untuk coffee morning menyusul wacana interpelasi terhadap dirinya terus bergulir dan menguat.

Ajakan itu muncul setelah 7 anggota DPRD Padang menandatangani pengusulan permohonan penggunaan hak interpelasi.

Wali Kota Padang Mahyeldi menyebarkan surat undangan untuk coffee morning dengan ketua-ketua fraksi DPRD Padang.

Surat undangan yang terkesan mendadak itu datang dari Kesbangpol Padang yang ditandatangani Wali Kota Padang Mahyeldi tertanggal 26 Desember 2019.

Baca juga: 7 Anggota DPRD Padang Tandatangani Usulan Interpelasi Wali Kota

Sementara jadwal undangan coffee morning dilaksanakan pada Jumat (27/12/2019) pagi pukul 08.30 WIB di Palanta Wali Kota Padang.

"Benar, saya sudah terima undangan coffee morning dari wali kota," kata Ketua Fraksi Golkar-PDI Perjuangan Zulhardi Z Latif yang dihubungi Kompas.com, Kamis (26/12/2019).

Zulhardi mengatakan, agenda coffee morning itu adalah ajang silaturahmi dan wali kota menjelaskan apa yang diragukan DPRD Padang.

"Yang jelas silaturahmi. Tentu intinya wali kota menjelaskan apa yang diragukan DPRD," kata Zulhardi.

Mengenai wacana interpelasi, Zulhardi mengatakan pihaknya masih melihat perkembangan nanti.

"Di DPRD kita belum pernah membahas interpelasi. Apa subtansi yang akan diinterpelasi," kata Zulhardi.

Zulhardi mengakui bahwa yang diundang itu semua ketua fraksi di DPRD Padang yang berjumlah 6 fraksi, yaitu Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Golkar-PDI P dan PPP-Berkarya-Nasdem.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra, Mastilizal Aye mengakui pihaknya sudah mendapatkan undangan dari wali kota Padang yang terkesan mendadak itu.

"Awalnya saya tidak tahu, tapi setelah saya cek ke fraksi memang ada undangan itu," kata Mastilizal.

Mastilizal menyebutkan pihaknya berencana menghadiri acara coffee morning tersebut untuk mengetahui apa sebenarnya yang akan dibicarakan.

"Bisa jadi yang dibicarakan itu soal interpelasi. Ini bagus lah, akan bisa diterangkan apa sebenarnya," jelas Mastilizal.

Tanda tangan interpelasi

Sebelumnya diberitakan, tujuh anggota DPRD Padang, Sumatera Barat menandatangani permohonan pengusulan hak interpelasi terhadap Wali Kota Mahyeldi, Kamis (26/12/2019).

Tujuh orang itu berasal dari fraksi Gerindra yaitu Mastilizal Aye, Budi Syahrial, Amran Tono, Muzni Zen, Syafrial Kani, Boby Rustam dan Manufer Putra Firdaus.

Wacana interpelasi mencuat setelah anggota DPR RI yang juga Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade bersama fraksi Gerindra Padang dan Satpol PP Padang melakukan penggerebekan ke sejumlah tempat hiburan malam di Padang, Minggu (22/12/2019).

Saat itu ditemukan tempat hiburan malam yang beroperasi tanpa izin dengan menyediakan pelayan wanita dan minuman keras.

Atas dasar itu, Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade meminta fraksi Gerindra DPRD Padang untuk menggunakan hak interpelasi.

Baca juga: Rencana Interpelasi oleh Dewan, Wali Kota Padang Ingatkan soal Syarat dan Aturan

Sementara Wali Kota Padang Mahyeldi menilai, rencana interpelasi oleh anggota DPRD Padang sah-sah saja dilakukan karena telah diatur dalam undang-undang.

Namun, Mahyeldi mengingatkan dalam menggunakan hak itu tentu ada aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi.