Gubernur Maluku: Saya Tidak Masuk Kantor, Jangan Berpikir Macam-macam

AMBON, KOMPAS.com - Gubernur Maluku, Murad Ismail, akhirnya angkat bicara soal penilaian Ombudsman Maluku terhadap dirinya yang dinilai jarang masuk kantor.

Menurut Murad, ia tidak masuk kantor bukan berarti tidak bekerja untuk rakyat.

Karena itu, ia meminta pihak lain agar jangan menilai dan berpikir macam-macam tentang kinerjanya di Pemerintah Provinsi Maluku.

Pernyataan itu disampaikan Murad saat akan menyampaikan sambutan pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan DPW PKS Provinsi Maluku di Gedung Ashari Ambon, Senin (18/11/2019) malam.

Baca juga: Ombudsman Nilai Gubernur Maluku Malas ke Kantor, Begini Kata Anggota Dewan

“Saya adalah gubernur orang Maluku. Saya bertanggung jawab atas kemaslahatan masyakakat Maluku. Karena itu, saya minta teman-teman yang ada di luar, tolong jangan berpikiran macam-macam tentang kami di pemerintahan. Saya tidak masuk kantor, bukan tidak bekerja,” ujar dia.

Murad lantas mengungkapkan aktivitasnya selama sepekan terakhir berada di Jakarta hingga tidak beraktivitas di kantor gubernur.

“Saya mau menanggapi lebih dahulu. Minggu terakhir ini saya di Jakarta sejak 12 November, saya ketemu dengan Menteri Perhubungan RI, dengan membawa seluruh Bupati dan Wali Kota se-Maluku. Di sana, kami berdiskusi soal kepentingan Maluku di Kantor Kementerian Perhubungan, sekaligus menyampaikan proposal untuk percepatan pembangunan Maluku lima tahun ke depan,” ungkap dia.

Pada 13 November, dirinya mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seluruh Indonesia di Sentul International Convention Centre (SICC) Bogor, Jawa Barat.

Seusai mengikuti Rakornas yang dihadiri oleh presiden, wakil pesiden serta para menteri dan pimpinan lembaga itu, pada 14 November besoknya, ia memenuhi undangan Menteri Sekretaris Negara untuk menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020, yang diserahkan langsung oleh Presiden  Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. 

“Setelah terima DIPA dan TKDD 2020, saya lanjutkan rapat lagi dengan Bapak Presiden, di mana saya meminta waktu untuk menyampaikan proposal untuk menunjang pembangunan proyek strategis Blok Masela ke depan. Permintaan ini disambut baik oleh Pak Presiden,” ungkap dia.

Setelah bertemu Presiden di Istana Negara, agenda hari itu dilanjutkan dengan pertemuan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo di kantor kementerian.

Kedatangan Murad disambut hangat menteri, sekjen KKP beserta sejumlah dirjen di lingkungan KKP. Mereka lalu membahas isu-isu strategis dan rencana pengembangan perikanan di Maluku.

"Bapak Presiden juga yang mengarahkan agar saya bertemu langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan,” ujar dia.

Agenda dilanjutkan pertemuan dengan elit politik PDI Perjuangan di Kantor DPP.

Dalam pertemuan itu, Murad yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku meminta dukungan politik anggaran buat Maluku dari kader-kader partai pemenang Pemilu 2019 tersebut.

“Kita meminta dukungan dari para elite PDI Perjuangan. APBD kita kan hanya Rp 2,8 triliun per tahun, sementara luas wilayah Maluku 712.498 km2, dengan luas lautan 658.313 km2 atau 92,4 persen, sementara daratan hanya 58.185m2 atau 7,6 persen. Jumlah pulau kita sebanyak 1.340 buah. Wilayah administratif ada 11 kabupaten kota. Tentunya, dengan anggaran sebesar ini, sangatlah minim untuk membiayai pembangunan di Maluku,” papar dia.

Murad lantas menguraikan, dari total anggaran Rp 2,8 triliun itu, 60 persennya untuk membiayai belanja pegawai.

“Jika anggaran ini dipotong untuk belanja pegawai, maka yang tersisa hanya Rp 1,1 atau Rp 1,2 triliun, dan ini tidak cukup untuk membiayai pembangunan di Maluku,” kata Murad.

Dirinya berharap, ke depan APBD Maluku bisa mengalami perubahan dan peningkatan anggaran.

“Mudah-mudahan 2020 sudah bisa ada perubahan, mulai dari yang kecil-kecil sampai pada 2024, kami sudah keluar dari kesulitan-kesulitan,” harap dia.

Ia juga mengingatkan, tugas kepala daerah itu ada dua plus satu. Pertama, seorang kepala daerah harus mampu menuntaskan kemiskinan.

Kedua, harus bisa menyejahterakan masyarakat.

“Sedangkan plus satunya, kepala daerah harus mampu menjaga dan mempertahankan sumber daya alam, agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang," ujar dia.

Masih pada 14 November, agendanya dilanjutkan dengan pertemuan bersama para pemangku kebijakan di Maluku.

Pertemuan yang dihadiri seluruh anggota DPR dan DPD asal Maluku, serta kepala daerah kabupaten dan kota se-Maluku itu, bersepakat untuk saling mendukung dan bekerja sama membangun Maluku.

Baca juga: Temui Menteri Pengganti Susi Pudjiastuti, Ini yang Diminta Gubernur Maluku

Murad yang menginisiasi adanya pertemuan bersejarah itu menganggap bahwa perjuangan buat Maluku harus dilakukan secara bersama-sama.

Selanjutnya pada 15 November, Murad mengaku bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani.

Melalui putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu, ia berharap agar Puan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR dapat mendorong keberpihakan DPR kepada Maluku dan mendukung percepatan pembangunan Maluku, dalam aspek politik anggaran.

Seusai pertemuan dengan Puan, dirinya bertemu dengan Kepala SKK Migas Dwi Tjahjo, untuk melanjutkan pembicaraan tentang rencana pengembangan proyek strategis Blok Masela.

“Mudah-mudahan, setelah ini hasil kerja keras kita, hasil perjuangan kita, juga dengan nawaitu kita yang tulus, Maluku bisa mengatasi ketertinggalan dan sejajar dengan provinsi lain. Jangan pikir macam-macam, karena nawaitu saya hanyalah ingin bangun Maluku," ujar dia.