Temui Menteri Pengganti Susi Pudjiastuti, Ini yang Diminta Gubernur Maluku

AMBON, KOMPAS.com - Gubernur Maluku Murad Ismail diundang secara khusus oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Murad diundang oleh Menteri yang menggantikan Susi Pudjiastuti itu untuk membahas kebutuhan Maluku di bidang kelautan dan perikanan.

Pertemuan yang berlangsung santai itu diadakan di ruang rapat menteri. Keduanya berdiskusi sambil makan siang, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Sebanyak 3.131 Rumah di Maluku Belum Menikmati Listrik

Berdasarkan keterangan tertulis dari Humas Pemprov Maluku, dalam kesempatan itu Murad meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan perhatian khusus kepada Maluku.

Sebab, menurut Murad, potensi perikanan terbesar nasional berada di Maluku.

“Saya harap Maluku bisa mendapat perhatian dan perlakuan khusus dari KKP. APBD kami sangat kecil untuk bisa mengelola potensi perikanan kami yang besar,” kata Murad.

Dalam pertemuan itu, Murad didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Romelus Far-far.

Sementara, Menteri Edhy didampingi sejumlah pejabat di KKP yakni Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, Dirjen Penguatan Daya Saing Agus Suherman, serta pejabat dari Ditjen Budidaya dan Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Murad berharap agar program-program KKP dapat didorong masuk ke Maluku, untuk mendukung akselerasi pembangunan daerah tersebut.

Murad menyatakan, Maluku merupakan kawasan yang memiliki potensi laut yang sangat besar.

Potensi itu tersebar luas di tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan kawasan konservasi Maluku, serta sebagian besar pulau-pulau di luar Maluku.

Potensi dan kekayaan sumber daya alam ini menjadi pekerjaan rumah untuk dimaksimalkan pengelolaannya, untuk kepentingan masyarakat dan daerah.

Potensi besar perikanan itu tersebar di tiga WPP yang totalnya mencapai 3,055,504 ton per tahun.

Menurut Murad, saat ini ada sejumlah persoalan yang harus diatasi di sektor kelautan perikanan, khususnya di wilayah Maluku.

Baca juga: Kisah Pengungsi Gempa Maluku, Sengsara di Tenda, Dipungut Rp 100.000 untuk Nikmati Penerangan

Persoalan tersebut adalah regulasi. Kemudian, masih kurangnya sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat nelayan dan pesisir, serta implementasi teknologi di bidang kelautan perikanan.