Ombudsman Nilai Gubernur Maluku Malas ke Kantor, Begini Kata Anggota Dewan

Kompas.com - 14/11/2019, 12:52 WIB
Gubernur Maluku Murad Ismail saat diwawancarai wartawan di Kantor DPRD Maluku, Jumat (25/10/2019) KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYGubernur Maluku Murad Ismail saat diwawancarai wartawan di Kantor DPRD Maluku, Jumat (25/10/2019)

AMBON, KOMPAS.com - Pernyataan Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku yang menyebut Gubernur Maluku, Murad Ismail malas masuk kantor hingga berpengaruh terhadap pelayanan publik menuai beragam polemik di masyarakat.

Sebagian pihak mendukung pernyataan Ombudsman tersebut namun banyak pihak juga yang tidak sependapat dengan penilaian Ombudsman karena dinilai sangat prematur.

Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin mengatakan, jabatan gubernur merupakan jabatan politik dan bukan jabatan birokrat sehingga sangat keliru jika penilaian Ombudsman terhadap kinerja gubernur hanya dilakukan melalui kehadiran gubernur di kantor.


“Jadi, penilaian itu sangat pematur, gubernur tidak bisa dinilai kinerjanya hanya karena tidak masuk kantor, gubernur itu jabatan politik bukan jabatan birokrat, lalu harus setiap saat terima tamu dan sebagainya,” kata Rovik, kepada Kompas.com, di Ambon, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Ombudsman Soroti Gubernur Maluku yang Malas ke Kantor

Rovik menuturkan, jika variabel penilaian yang dilakukan Ombudsman terhadap kinerja gubernur hanya melalui kehadiran di kantor, maka itu sangat keliru, sebab sebagai decision maker gubernur juga harus menyerap langsung aspirasi dari masyarakat.

Politisi PPP ini mengatakan, jika Ombudsman menilai kinerja gubernur Maluku buruk maka harus disampaikan dari sisi mana, apakah soal pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran atau kesejahteraan masyarakat.

“Kalau Ombudsman menilai kinerja buruk itu harus fokus di mana? Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan masyarakat, nah di poin mana sehingga itu bisa jadi masukan bagi gubernur untuk mengevaluasi dinas terkait, bukan langsung ke gubernurnya kan kalau kinerja buruk itu ada pada teknis kan sudah ada semua di visi misi sudah turun jadi PJMP sudah disahkan,” ungkap dia.

Dia menilai, justru Gubernur Maluku Murad Ismail harus diberi apresiasi karena Murad mampu mengagregasi kepentingan daerah di pusat, dengan melibatkan seluruh kepala daerah.

Menurut dia, gubernur sebelumnya tidak mampu melakukan hal itu.

Menurut Rovik, selama ini gubernur kerap melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk kepentingan masyarakat Maluku dan itu tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi, sehingga perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Talaud Terpilih Tunggu Keputusan Kemendagri: Hasil Pertemuan Harus Dilantik

Bupati Talaud Terpilih Tunggu Keputusan Kemendagri: Hasil Pertemuan Harus Dilantik

Regional
Cerita Pasutri Yanto dan Riska Bayar Persalinan Pakai Koin: Hasil Nabung Selama 9 Bulan

Cerita Pasutri Yanto dan Riska Bayar Persalinan Pakai Koin: Hasil Nabung Selama 9 Bulan

Regional
Partai Golkar Sumut Gelar Fit and Proper Test Calon Kepala Daerah

Partai Golkar Sumut Gelar Fit and Proper Test Calon Kepala Daerah

Regional
Dosen UGM Ciptakan Lidah Elektronik untuk Deteksi Makanan Halal

Dosen UGM Ciptakan Lidah Elektronik untuk Deteksi Makanan Halal

Regional
Rawan Bencana, BPBD Cianjur Siagakan 1.800 Retana di 32 Kecamatan

Rawan Bencana, BPBD Cianjur Siagakan 1.800 Retana di 32 Kecamatan

Regional
Cerita Buruh Tani yang Rela Keluarkan Rp 2 Juta untuk Ikut Kirab Keraton Agung Sejagat

Cerita Buruh Tani yang Rela Keluarkan Rp 2 Juta untuk Ikut Kirab Keraton Agung Sejagat

Regional
Cerita Riska Nekat Bayar Biaya Persalinan Rp 1 Juta Pakai Koin: Saya Sempat Was-was...

Cerita Riska Nekat Bayar Biaya Persalinan Rp 1 Juta Pakai Koin: Saya Sempat Was-was...

Regional
Puskesmas Kembalikan Uang Koin Biaya Persalinan Pasutri Riska dan Yanto, Ini Alasannya

Puskesmas Kembalikan Uang Koin Biaya Persalinan Pasutri Riska dan Yanto, Ini Alasannya

Regional
Bakar Lahan untuk Usir Monyet, Seorang Kakek di Pekanbaru Ditangkap

Bakar Lahan untuk Usir Monyet, Seorang Kakek di Pekanbaru Ditangkap

Regional
Resmikan Masjid, Gubernur Edy: Kita Namakan Masjid Gubsu Biar Adil...

Resmikan Masjid, Gubernur Edy: Kita Namakan Masjid Gubsu Biar Adil...

Regional
Soal Sunda Empire, Dedi Mulyadi: Penyakit Sosial Lama dan Akut

Soal Sunda Empire, Dedi Mulyadi: Penyakit Sosial Lama dan Akut

Regional
Kronologi Penemuan 3 Hektar Lahan Ganja di Lereng Gunung Dempo: Polisi Jalan Kaki 4 Jam

Kronologi Penemuan 3 Hektar Lahan Ganja di Lereng Gunung Dempo: Polisi Jalan Kaki 4 Jam

Regional
103 Rumah di Pulau Ambo, Sulawesi Barat, Terancam Tenggelam akibat Abrasi

103 Rumah di Pulau Ambo, Sulawesi Barat, Terancam Tenggelam akibat Abrasi

Regional
Ternak Babi di Sumut Tidak Akan Dimusnahkan Sebab ASF Beda dengan Flu Burung

Ternak Babi di Sumut Tidak Akan Dimusnahkan Sebab ASF Beda dengan Flu Burung

Regional
Muncul Gerakan 'Save Babi', Pemprov Sumut: Ternak Babi Tak Akan Dimusnahkan Walau Ada Virus ASF

Muncul Gerakan "Save Babi", Pemprov Sumut: Ternak Babi Tak Akan Dimusnahkan Walau Ada Virus ASF

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X