Saksi Ahli Sebut Pelantikan Ema Sumarna Sebagai Sekda Kota Bandung Sesuai Prosedur

Kompas.com - 04/09/2019, 16:08 WIB
Sidang lanjutan sengketa Sekda Kota  Bandung di PTUN Bandung, Senin (26/8/2019). KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANASidang lanjutan sengketa Sekda Kota Bandung di PTUN Bandung, Senin (26/8/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com - Sidang sengketa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung berlanjut, Selasa (3/9/2019).

Pihak tergugat, Wali Kota Bandung Oded M Danial, menghadirkan saksi ahli bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Dian Puji Simatupang.

Dalam kesaksiannya, Dian mengatakan, pengangkatan dan pelantikan Ema Sumarna sebagai Sekda Kota Bandung oleh Wali Kota Bandung, Oded M Danial sudah sesuai prosedur karena telah mengikuti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, serta sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ini tetap menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), keputusan itu menjadi sah karena sudah menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini wali kota. Kedua, prosedurnya sudah diikuti karena mengikuti peraturan perundang-undangan baik dalam ruang waktu Pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016 maupun dalam pasal 53 UU nomor 5 tahun 2014,” ungkap Dian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jalan Diponegoro, Selasa siang.


Baca juga: Sidang PTUN, Saksi Sebut Benny Bachtiar Sudah Sah untuk Dilantik Jadi Sekda Kota Bandung

Dian juga menuturkan, keputusan Oded untuk mengganti usulan calon sekda juga tidak melanggar aturan.

“Perubahan itu dimungkinkan karena di dalam Pasal 53 Undang-undang 30 tahun 2014, boleh melakukan perubahan sepanjang ada alas faktanya atau alas hukumnya,” bebernya.

Lebih lanjut Dian menjelaskan, pengangkatan dan pelantikan Ema Sumarna dinilai sudah sesuai dengan aturan lantaran Oded telah menjabat lebih dari enam bulan sebagai wali kota Bandung. Sehingga, lanjut Dian, hal tersebut tidak lagi terikat oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

“Tidak apa-apa kalau di luar waktu di masa Pilkada. Yang terpenting sudah melewati itu," imbuhnya.

Dian juga menyinggung surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) lewat surat nomor 821/7288/SJ yang menjadi bukti pihak Benny Bachtiar.

Menurut Dian, surat tersebut tidak berlaku mengikat jika kepala daerah sudah melewati enam bulan masa kepemimpinan terhitung sejak hari pelantikan.

“Sebenarnya itu tidak mengikat. Tapi menjadi prosedur tambahan. Bahwa itu proses pengangkatan, pemberhentian atau pemindahan sudah mengikuti prosedur peraturan perundangan,” bebernya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dirawat 3 Bulan, Orangutan Tapanuli Kembali Dilepasliarkan

Dirawat 3 Bulan, Orangutan Tapanuli Kembali Dilepasliarkan

Regional
Banjir Lumpur di Bandung Barat, Akses Jalan 2 Kampung Tertutup

Banjir Lumpur di Bandung Barat, Akses Jalan 2 Kampung Tertutup

Regional
9 Rumah Warga di Minahasa Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

9 Rumah Warga di Minahasa Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Regional
Zaenal Tewas Dianiaya Polisi, Keluarga: Dia Juga Tidak Berdaya

Zaenal Tewas Dianiaya Polisi, Keluarga: Dia Juga Tidak Berdaya

Regional
Rekonstruksi Kasus Tewasnya Zaenal karena Dianiaya Polisi: 29 Adegan, Dipukul Traffic Corn

Rekonstruksi Kasus Tewasnya Zaenal karena Dianiaya Polisi: 29 Adegan, Dipukul Traffic Corn

Regional
Pengolahan Aspal Banyumas Diminta Ditutup karena Sebabkan Polusi, Pemilik: Terlalu Berlebihan

Pengolahan Aspal Banyumas Diminta Ditutup karena Sebabkan Polusi, Pemilik: Terlalu Berlebihan

Regional
Diduga Tipu Keluarga Sendiri, Dosen PTN di Sumbar Ditangkap

Diduga Tipu Keluarga Sendiri, Dosen PTN di Sumbar Ditangkap

Regional
4 Tahanan Narkoba Polresta Malang Kabur, Kapolresta: Kalau Ada Kelalaian Akan Diproses

4 Tahanan Narkoba Polresta Malang Kabur, Kapolresta: Kalau Ada Kelalaian Akan Diproses

Regional
Iming-iming Uang Rp 4.000, Kakek di Brebes Cabuli 8 Anak di Bawah Umur

Iming-iming Uang Rp 4.000, Kakek di Brebes Cabuli 8 Anak di Bawah Umur

Regional
Gubernur Ridwan Kamil Akan Desain Stasiun Al Jabbar

Gubernur Ridwan Kamil Akan Desain Stasiun Al Jabbar

Regional
Jelang Natal dan Tahun Baru, BPOM Purwokerto Temukan Makanan Tak Layak Edar

Jelang Natal dan Tahun Baru, BPOM Purwokerto Temukan Makanan Tak Layak Edar

Regional
Asyik Ngopi, Mahasiswa di Kediri Tewas Tertimpa Pohon

Asyik Ngopi, Mahasiswa di Kediri Tewas Tertimpa Pohon

Regional
Polisi Gadungan Peras Para Wanita Lewat Video Bugil, Korbannya Gadis hingga Wanita 50 Tahun

Polisi Gadungan Peras Para Wanita Lewat Video Bugil, Korbannya Gadis hingga Wanita 50 Tahun

Regional
Polisi Cek Legalitas Mobil Lamborghini yang Terbakar di Surabaya

Polisi Cek Legalitas Mobil Lamborghini yang Terbakar di Surabaya

Regional
Kronologi Penemuan Jasad Wanita Tanpa Busana Mengambang di Sungai

Kronologi Penemuan Jasad Wanita Tanpa Busana Mengambang di Sungai

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X