Akhir September, Pertamina Janji Selesaikan Tumpahan Minyak di Laut Karawang

"Investigasi masih dilakukan. Karena di sana masih diisolir. Kita belum bisa ada yang masuk. Peralatan untuk memonitor ada di sana, ditinggalkan."

"Jadi belum dipasang peralatan pompa supaya produksi minyak sesuai target," tukasnya.

Baca juga: 5 Fakta Tumpahan Minyak Pertamina, Desakan Ridwan Kamil hingga Dituding Tak Transparan

Pasca insiden 12 Juli itu, Pertamina telah "menangkap" setidaknya 4000 barrel tumpahan minyak dengan menggunakan jala dan oil boom sepanjang 500 meter yang dipasang dari anjungan.

"Di laut pakai oil boom yang bentuknya melingkar dan statis. Kita langsung hadang di 500 meter dari anjungan dengan oil spill yang melingkar. Ada juga yang moveable, artinya disangkutkan di dua vessel nanti dibawa oil boom," jelasnya.

Setelah peristiwa itu pula, Pertamina telah mendirikan pos pengaduan dan kesehatan untuk masyarakat yang terkena dampak. Total ada enam posko yang dioperasikan di Jembar Jaya, Sungai Buntu, Sedari, Tambak Sari, dan Kepulauan Seribu.

Sedangkan proses ganti rugi kepada masyarakat dan kerugian yang diderita Pertamina, akan ditangani oleh Komite yang berisi Pertamina Hulu Energi ONWJ dan pemerintah daerah.

"Masih on-process," katanya.

Baca juga: 234 Hektare Terumbu Karang di Laut Karawang Terindikasi Terdampak Tumpahan Minyak

Jatam minta Pertamina buka informasi ke publik

Koordinator Jaringan Aksi Tambang (Jatam) Nasional, Merah Johansyah, mendesak Pertamina segera membuka kepada publik penyebab kebocoran minyak dan gas di sumur YYA-1 Blok Offshore North West Java (ONWJ) di lepas pantai Karawang. Sebab ada indikasi, Pertamina menutup-nutupi hal itu.

"Karena tidak pernah ada yang mempublikasikan peristiwa di anjungan. Pertamina hanya publikasikan peristiwa oil spill, penanganan tumpahan minyaknya, baik di perairan dan pesisir," kata Merah Johansyah kepada BBC Indonesia.

Baca juga: Ridwan Kamil: Pertamina Sewa Engineer dari Amerika Atasi Tumpahan Minyak Karawang

Keterbukaan informasi itu, menurut Merah, dimulai dari membuka kamera pengawas di anjungan, data pengeboran saat beberapa hari sebelum kejadian, beberapa jam sebelum kejadian, dan setelah. Dari situ, kata dia, bisa diketahui apakah ada kelalaian atau pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) yang dilakukan Pertamina.

"Jadi kalau di pengeboran itu ada image log atau data rekaman. Bisa diketahui pengambilan keputusannya seperti apa?"

Semua informasi itu, kata Merah, telah diajukan ke Pertamina agar dibuka.

"Kita minta data dan informasi itu diungkap ke publik. Karena Pertamina itu BUMN, dia tunduk pada UU KIP. Bahkan kami sudah kirim surat membuat poin-poin yang intinya menanyakan hal-hal yang berkaitan peristiwa di anjungan."

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Pertamina Tangani Tumpahan Minyak dalam Waktu 10-14 Hari

Kalaupun kini Pertamina tengah melakukan investigasi internal, Jatam berharap ada tim independen yang melakukannya.

"Ini kan kegagalan pengeboran, ada indikasi kelalaian. Kita heran, penegak hukum kok diam saja. Tidak melakukan penyelidikan. Polisi kemana? Harusnya ada penyelidikan, kita minta ada tim independen."