Bocoran Kepala Bappenas soal Ibu Kota Baru: Presiden Pilih Kalimantan

SURABAYA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan telah menyetujui perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan.

Hal itu disampaikan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di acara Penyusunan Langkah Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jawa-Bali 2020-2024 di Hotel Shangri-La, Surabaya, Senin, (29/7/2019).

"Iya, nanti diumumkan (perpindahan ibu kota negara)," kata Bambang.

Namun, pihaknya enggan menyebut provinsi mana di Pulau Kalimantan uang bakal dipilih presiden sebagai ibu kota baru.

Baca juga: Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

"Pulaunya Kalimantan, provinsinya, nanti (menyusul)," ujar Bambang.

Sebelumnya, Jokowi disebut menginginkan rencana pemindahan ibu kota tak hanya jadi wacana semata. Dia ingin rencana itu segera bisa terwujud.

Keinginan Jokowi itu disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (10/7/2019).

"Jadi memang pemindahan ibu kota ini bukan hal yang baru. Rencana ini juga pernah diangkat Presiden Soekarno dan Soeharto. Presiden Jokowi menginginkan ini bukan hanya wacana, tapi kongkrit," ujar Bambang.

Baca juga: Kalsel Siapkan 300.000 Hektare Lahan untuk Jadi Ibu Kota Baru

Dua lokasi kandidat utama

Saat ini, terdapat dua lokasi yang menjadi kandidat kuat ibukota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Di tahap awal ibukota baru akan menampun 1,5 juta penduduk.

Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa.

Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa.

Setidaknya, untuk membangun ibukota baru yang rencananya akan seluas 40.000 hektar, pemerintah memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun.

Baca juga: Kalbar Masih Menanti Kejelasan Jadi Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia