Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Kompas.com - 18/07/2019, 21:28 WIB
Spanduk Walhi kompas.com/FirmansyahSpanduk Walhi

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan hidup ( Walhi) menilai, Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak layak menjadi Ibu Kota Negara. Banyaknya konflik agraria yang belum terselesaikan menjadi alasannya. 

Koordinator Walhi Kalsel Kisworo mencontohkan, salah satu masalah yang hingga kini belum terselesaikan adalah tanah warga yang dikuasai perusahaan sawit, serta tambang yang memiliki izin pengelolaan maupun eksplorasi.

Konflik ini menurutnya sudah terpelihara selama bertahun-tahun. 

Belum lagi masyarakat Adat Dayak Meratus yang hingga saat ini tidak diakui wilayah adatnya oleh pemerintah.

“Contoh, Masyarakat punya tanah, tapi izin pengelolaan dimiliki oleh perusahaan. Sampai sekarang masalah ini belum selesai. Belum lagi masyarakat Adat Dayak Meratus sampai sekarang belum diakui wilayah adatnya, lalu tergusur terus dan terpinggirkan dan dipinggirkan," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2019).

Baca juga: Kalsel Siapkan 300.000 Hektare Lahan untuk Jadi Ibu Kota Baru

Harusnya, lanjut Kisworo, sebelum menjadi Ibu Kota baru, konflik agraria yang ada sekarang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika perlu dibuat tim khusus untuk melakukan kajian secara mendalam yang harus melibatkan masyarakat sipil dan adat. 

“Diselesaikan dululah sebelum ada konflik baru lagi. Ini baru masalah agraris dan lingkungan, belum lagi masalah sosial budaya, pasti ada perubahan nantinya. Apalagi akan ada jutaan penduduk yang akan eksodus ke Kalsel, ini rawan," ujarnya.

Baca juga: Kalbar Masih Menanti Kejelasan Jadi Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia

Terlepas dari masalah konflik agraria yang dipermasalahkan Walhi, Pemprov Kalsel tetap optimis jika ditunjuk menjadi Ibu Kota baru.

Kepala Bappeda Kalsel Fajar menuturkan, Walhi tidak perlu mengkhawatirkan potensi konflik agraria yang mungkin terjadi. Menurutnya, pemerintah pusat melalui program perhutanan sosial telah mengatasi masalah tersebut.

“Sekarang pemerintah melalui Pak Jokowi ada program perhutanan sosial, bagi-bagi sertifikat gratis. Itu maksudnya apa? Supaya warga yang memiliki itu tidak terpinggirkan. Mereka diberi 2 hektare dan program ini jalan terus sampai sekarang," ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. 

Fajar menambahkan, terkait aspek lingkungan dari aktivitas pertambangan, masalah tersebut sementara ditangani oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral.

“Dari data yang kami miliki, ada sekitar 90.000 bekas tambang di Kalsel, 40.000 sudah direklamasi, sisanya akan dikejar oleh teman-teman di Dinas ESDM untuk ditangani secara baik-baik," ujarnya.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pukuli dan Masukkan Pelajar SMK ke Bagasi Mobil, 4 Pria Ngaku Polisi Ternyata Salah Sasaran

Pukuli dan Masukkan Pelajar SMK ke Bagasi Mobil, 4 Pria Ngaku Polisi Ternyata Salah Sasaran

Regional
Kronologi 4 Pria Ngaku Polisi Pukuli dan Seret Pelajar SMK dari Kelas, Kemudian Dimasukkan ke Bagasi Mobil

Kronologi 4 Pria Ngaku Polisi Pukuli dan Seret Pelajar SMK dari Kelas, Kemudian Dimasukkan ke Bagasi Mobil

Regional
Pemkot Semarang: Dengan Jaga Kerukunan, Warga Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Pemkot Semarang: Dengan Jaga Kerukunan, Warga Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Regional
Dua Mantan Pejabat Tinggi Tambelan Dukung Robby Maju di Pilkada Bintan

Dua Mantan Pejabat Tinggi Tambelan Dukung Robby Maju di Pilkada Bintan

Regional
Pelajar SMK di Gowa Diseret dari Kelas oleh 4 Pria Ngaku Polisi, Dipukuli dan Dimasukkan ke Bagasi Mobil

Pelajar SMK di Gowa Diseret dari Kelas oleh 4 Pria Ngaku Polisi, Dipukuli dan Dimasukkan ke Bagasi Mobil

Regional
Kisah Pria Gangguan Jiwa di Manggarai Timur, Lima Tahun Tinggal di Tebing Gua Penuh Sampah

Kisah Pria Gangguan Jiwa di Manggarai Timur, Lima Tahun Tinggal di Tebing Gua Penuh Sampah

Regional
Kesaksian Kodir Saat Selamatkan Belasan Siswa Korban Susur Sungai Sempor

Kesaksian Kodir Saat Selamatkan Belasan Siswa Korban Susur Sungai Sempor

Regional
[POPULER NUSANTARA] Pembina Pramuka Susur Sungai Diperingatkan Warga | Cemburu, Nenek 62 Tahun Tusuk Suami

[POPULER NUSANTARA] Pembina Pramuka Susur Sungai Diperingatkan Warga | Cemburu, Nenek 62 Tahun Tusuk Suami

Regional
Setelah Bunuh dan Curi Emas Milik Ibu Kos, Pria Ini Pelesir ke Bali dan Bayar Kos Pacar

Setelah Bunuh dan Curi Emas Milik Ibu Kos, Pria Ini Pelesir ke Bali dan Bayar Kos Pacar

Regional
4 Fakta Penemuan Jenazah di Bondowoso, Mayat Tanpa Kepala hingga Polisi Kerahkan Anjing Pelacak

4 Fakta Penemuan Jenazah di Bondowoso, Mayat Tanpa Kepala hingga Polisi Kerahkan Anjing Pelacak

Regional
Cerita Putra Amrozi Pelaku Bom Bali I, Sempat Dikucilkan, Tak Ingin Anak Alami Hal Sama

Cerita Putra Amrozi Pelaku Bom Bali I, Sempat Dikucilkan, Tak Ingin Anak Alami Hal Sama

Regional
BNN Amankan 3 Juta Pil PCC dari Pabrik Narkoba di Lahan Pemkot Bandung

BNN Amankan 3 Juta Pil PCC dari Pabrik Narkoba di Lahan Pemkot Bandung

Regional
KPK Soroti Pengelolaan Aset di Kepri Usai Rapat Evaluasi di Batam

KPK Soroti Pengelolaan Aset di Kepri Usai Rapat Evaluasi di Batam

Regional
IAIN Surakarta Akan Berubah Nama Jadi UIN Raden Mas Said

IAIN Surakarta Akan Berubah Nama Jadi UIN Raden Mas Said

Regional
Kronologi Penemuan KM Beringin Jaya, Delapan Hari Terombang-ambing dan Ditarik Kapal Nelayan

Kronologi Penemuan KM Beringin Jaya, Delapan Hari Terombang-ambing dan Ditarik Kapal Nelayan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X