Kalsel Siapkan 300.000 Hektare Lahan untuk Jadi Ibu Kota Baru

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan 300.000  hektare lahan sebagai lokasi Ibu Kota baru.

Jika terpilih sebagai Ibu Kota, lahan tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung.

"Beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden Jokowi berkunjung ke Kalsel, tepatnya ke Tanah Bumbu. Nah, di sana Pak Presiden bertanya, adakah tanah 300,000 hektare? Karena Kalsel dipersiapkan sebagai salah satu alternatif Ibu Kota baru, dengan tegas saya katakan ada.  Kalsel bisa siapkan,” ujar Gubernur Kalsel Syahbirin Noor, saat pemaparannya dalam kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara Baru, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/7/2019).

Baca juga: Kalbar Masih Menanti Kejelasan Jadi Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia

Dari seluruh aspek yang dijadikan kajian Kementerian PPN/Bappenas, Kalsel termasuk yang paling strategis.

Dari tiga provinsi yang digadang-gadang menjadi Ibu Kota baru, secara geografis Kalsel paling tepat karena berada di tengah-tengah Pulau Kalimantan.

Selain tersedianya lahan, Kalsel juga memiliki infrastruktur. Salah satunya Bandara Internasional Syamsuddin Noor yang saat ini tengah digenjot pembangunannya, serta empat bandara pendukung yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.

"Kita berharap memenuhi semua kriteria-kriteria yang menjadi standar dan penilaian dari para pengambil kebijakan. Kita pun berupaya semaksimal mungkin menyiapkan seluruh kebutuhan untuk menjadi Ibu Kota Negara," ujarnya.

Baca juga: 2 Kali Bertemu Pemerintah Pusat, Pemprov Ingin Yakinkan Kaltim Layak Jadi Ibu Kota Baru

Kepala Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementrian PPN/Bappenas, Rudy S Prawiradinata mengatakan, banyak aspek yang akan menjadi penilaian untuk ditunjuk menjadi Ibu Kota baru.

Salah satunya aspek sosial budaya, dimana nantinya diperkirakan akan ada eksodus aparatur sipil negara (ASN).

"Dari sisi sosial budaya, Pak Gubernur tadi sudah menyebutkan, ini sebenarnya sangat penting, karena apa? Kebayang enggak ASN akan pindah sebanyak 870.000 orang. Inikan menyangkut aspek sosial budaya," jelasnya.

Rudy, menambahkan, di antara tiga provinsi ini semuanya berpeluang, tinggal menunggu keputusan dari Presiden Jokowi.