Kompas.com - 24/06/2019, 13:59 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI nonaktif, Taufik Kurniawan dituntut 8 tahun penjara dalam kasus suap kepengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK). Taufik juga dituntut membayar denda Rp 200 juta atau setara 6 bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Joko Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, menyatakan Taufik terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Sidang Taufik Kurniawan, Bantah Kesaksian Ketua PAN Jateng hingga Tolak Mundur dari Wakil Ketua DPR

Jaksa menemukan fakta dalam sidang bahwa Taufik menerima fee atas pengurusan DAK di dua kabupaten di Jawa Tengah. Total fee yang diterima pada 2016 dan 2017 mencapai Rp 4,85 miliar.

"Fee pengurusan DAK untuk Kebumen yang bersumber dari perubahan APBN 2016 sebesar Rp3,65 miliar. Sementara pengurusan DAK untuk Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN 2017 sebesar Rp1,2 miliar," ujar Joko, Senin (24/6/2019).

Dijelaskan Joko, bahwa fee kepengurusan DAK Kebumen diterima dari Mantan Bupati Kebumen M Yahya Fuad. Fee diserahkan dalam dua tahap, yaitu Rp 1,65 miliar dan Rp 2 miliar. Uang fee diserahkan di Hotel Gumaya Semarang.

Sementara fee kepengurusan DAK Purbalingga, Taufik disangka menerima fee Rp 1,2 miliar. Namun dari uang ini, Taufik disebut hanya menerima Rp 600 juta melalui Haris Fikri.

Baca juga: Terdakwa Korupsi Taufik Kurniawan Tolak Mundur dari Wakil Ketua DPR

"Fee (DAK Purbalingga) berasal dari mantan Bupati Tasdi, diserahkan melalui Ketua DPW PAN Jawa Tengah Wahyu Kristianto," ucapnya.

Jaksa dalam tuntutannya juga meminta terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 4,25 miliar. Uang pengganti tidak perlu dibayar karena telah dititipkan melalui rekening KPK.

Dalam perkara ini, Taufik didakwa menerima suap hingga Rp 4,8 miliar ketika membantu mengurus dana alokasi khusus (DAK) di Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.

Dia dijerat dengan dua pasal. Pertama, diduga melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara dakwaan pasal kedua yaitu diduga melanggar ketentuan pasal 11 undang-undang yang sama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut Panen, Gubernur Riau Hadiri Gebyar Makan Durian Bantan 2022

Sambut Panen, Gubernur Riau Hadiri Gebyar Makan Durian Bantan 2022

Regional
Ketua TP-PKK Riau Riau Kunjungi Dua Panti Asuhan di Bengkalis

Ketua TP-PKK Riau Riau Kunjungi Dua Panti Asuhan di Bengkalis

Regional
Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Regional
Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Regional
Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Regional
Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Regional
Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Regional
Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Regional
Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Regional
Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Regional
Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Regional
Peringati HUT Ke-104 Madiun, Walkot Maidi Paparkan Target dan Capaiannya

Peringati HUT Ke-104 Madiun, Walkot Maidi Paparkan Target dan Capaiannya

Regional
Gubernur Syamsuar Dukung Pebalap Asal Riau di Kejuaraan Dunia

Gubernur Syamsuar Dukung Pebalap Asal Riau di Kejuaraan Dunia

Regional
Jatim Distribusikan 1.000 Vaksin PMK Hewan Ternak, Khofifah Pantau Penyuntikannya di Sidoarjo

Jatim Distribusikan 1.000 Vaksin PMK Hewan Ternak, Khofifah Pantau Penyuntikannya di Sidoarjo

Regional
Gubernur Riau Minta Tenaga Honorer Diprioritaskan Jadi CPNS dan PPPK

Gubernur Riau Minta Tenaga Honorer Diprioritaskan Jadi CPNS dan PPPK

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.