Suap Kepengurusan DAK, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Kompas.com - 24/06/2019, 13:59 WIB
Wakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan dituntut 8 tahun penjara dalam kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK), di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/6/2019). KOMPAS.com/IstimewaWakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan dituntut 8 tahun penjara dalam kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK), di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/6/2019).

SEMARANG, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI nonaktif, Taufik Kurniawan dituntut 8 tahun penjara dalam kasus suap kepengurusan Dana Alokasi Khusus ( DAK). Taufik juga dituntut membayar denda Rp 200 juta atau setara 6 bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Joko Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, menyatakan Taufik terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Sidang Taufik Kurniawan, Bantah Kesaksian Ketua PAN Jateng hingga Tolak Mundur dari Wakil Ketua DPR

Jaksa menemukan fakta dalam sidang bahwa Taufik menerima fee atas pengurusan DAK di dua kabupaten di Jawa Tengah. Total fee yang diterima pada 2016 dan 2017 mencapai Rp 4,85 miliar.

"Fee pengurusan DAK untuk Kebumen yang bersumber dari perubahan APBN 2016 sebesar Rp3,65 miliar. Sementara pengurusan DAK untuk Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN 2017 sebesar Rp1,2 miliar," ujar Joko, Senin (24/6/2019).

Dijelaskan Joko, bahwa fee kepengurusan DAK Kebumen diterima dari Mantan Bupati Kebumen M Yahya Fuad. Fee diserahkan dalam dua tahap, yaitu Rp 1,65 miliar dan Rp 2 miliar. Uang fee diserahkan di Hotel Gumaya Semarang.

Sementara fee kepengurusan DAK Purbalingga, Taufik disangka menerima fee Rp 1,2 miliar. Namun dari uang ini, Taufik disebut hanya menerima Rp 600 juta melalui Haris Fikri.

Baca juga: Terdakwa Korupsi Taufik Kurniawan Tolak Mundur dari Wakil Ketua DPR

"Fee (DAK Purbalingga) berasal dari mantan Bupati Tasdi, diserahkan melalui Ketua DPW PAN Jawa Tengah Wahyu Kristianto," ucapnya.

Jaksa dalam tuntutannya juga meminta terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 4,25 miliar. Uang pengganti tidak perlu dibayar karena telah dititipkan melalui rekening KPK.

Dalam perkara ini, Taufik didakwa menerima suap hingga Rp 4,8 miliar ketika membantu mengurus dana alokasi khusus (DAK) di Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.

Dia dijerat dengan dua pasal. Pertama, diduga melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara dakwaan pasal kedua yaitu diduga melanggar ketentuan pasal 11 undang-undang yang sama.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Pembunuhan Wanita Hamil di Bandung, Pelaku Suami Siri, Dipicu karena Cemburu

Fakta Pembunuhan Wanita Hamil di Bandung, Pelaku Suami Siri, Dipicu karena Cemburu

Regional
Langka, Hujan Es Terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT

Langka, Hujan Es Terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT

Regional
PDI-P Pecat 5 Kadernya di Jateng karena Lawan Kebijakan Partai soal Pilkada 2020

PDI-P Pecat 5 Kadernya di Jateng karena Lawan Kebijakan Partai soal Pilkada 2020

Regional
Oknum Brimob Jual-Beli Senapan Serbu di Papua, Ditangkap Tim Gabungan TNI-Polisi

Oknum Brimob Jual-Beli Senapan Serbu di Papua, Ditangkap Tim Gabungan TNI-Polisi

Regional
Gegara Inkubator RSUD Sinjai Rusak, Seorang Ibu Kehilangan Bayinya

Gegara Inkubator RSUD Sinjai Rusak, Seorang Ibu Kehilangan Bayinya

Regional
Kronologi Tewasnya Perempuan yang Terbakar dalam Mobil di Sukoharjo, Dipukul dengan Linggis hingga ATM Dikuras

Kronologi Tewasnya Perempuan yang Terbakar dalam Mobil di Sukoharjo, Dipukul dengan Linggis hingga ATM Dikuras

Regional
Penjelasan Pemilik Ambulans yang Digunakan untuk Seserahan Pernikahan

Penjelasan Pemilik Ambulans yang Digunakan untuk Seserahan Pernikahan

Regional
Baru Dikubur 2 Hari, Makam Bocah SD Dibongkar Polisi, Ini Penyebabnya

Baru Dikubur 2 Hari, Makam Bocah SD Dibongkar Polisi, Ini Penyebabnya

Regional
Kepala BNPT Minta Masjid Jadi Benteng Pertahanan dari Paham Radikalisme

Kepala BNPT Minta Masjid Jadi Benteng Pertahanan dari Paham Radikalisme

Regional
15 Kabupaten di Jateng Jadi Sasaran Tempat Pembangunan Rumah Tahan Gempa

15 Kabupaten di Jateng Jadi Sasaran Tempat Pembangunan Rumah Tahan Gempa

Regional
30 Napi Lapas Kerobokan Positif Covid-19, Jadi Klaster Baru di Bali

30 Napi Lapas Kerobokan Positif Covid-19, Jadi Klaster Baru di Bali

Regional
Ini Kunci Kesuksesan Teluk Kabung Selatan, Satu-satunya Kelurahan di Padang Bebas dari Covid-19

Ini Kunci Kesuksesan Teluk Kabung Selatan, Satu-satunya Kelurahan di Padang Bebas dari Covid-19

Regional
Hendak Ambil Madu di Kebun Sawit, Pemuda ini Tewas Disengat Kawanan Tawon

Hendak Ambil Madu di Kebun Sawit, Pemuda ini Tewas Disengat Kawanan Tawon

Regional
11 Orang Tewas Tertimbun Longsor, 3 Pekerja Tambang Ilegal Jadi Tersangka

11 Orang Tewas Tertimbun Longsor, 3 Pekerja Tambang Ilegal Jadi Tersangka

Regional
Viral, Video Jerit dan Tangis Saat Makam Dibongkar karena Masalah Mantan Menantu, Ini Faktanya

Viral, Video Jerit dan Tangis Saat Makam Dibongkar karena Masalah Mantan Menantu, Ini Faktanya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X