Suap Kepengurusan DAK, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Kompas.com - 24/06/2019, 13:59 WIB
Wakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan dituntut 8 tahun penjara dalam kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK), di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/6/2019). KOMPAS.com/IstimewaWakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan dituntut 8 tahun penjara dalam kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK), di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/6/2019).

SEMARANG, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI nonaktif, Taufik Kurniawan dituntut 8 tahun penjara dalam kasus suap kepengurusan Dana Alokasi Khusus ( DAK). Taufik juga dituntut membayar denda Rp 200 juta atau setara 6 bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Joko Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, menyatakan Taufik terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Sidang Taufik Kurniawan, Bantah Kesaksian Ketua PAN Jateng hingga Tolak Mundur dari Wakil Ketua DPR

Jaksa menemukan fakta dalam sidang bahwa Taufik menerima fee atas pengurusan DAK di dua kabupaten di Jawa Tengah. Total fee yang diterima pada 2016 dan 2017 mencapai Rp 4,85 miliar.

"Fee pengurusan DAK untuk Kebumen yang bersumber dari perubahan APBN 2016 sebesar Rp3,65 miliar. Sementara pengurusan DAK untuk Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN 2017 sebesar Rp1,2 miliar," ujar Joko, Senin (24/6/2019).

Dijelaskan Joko, bahwa fee kepengurusan DAK Kebumen diterima dari Mantan Bupati Kebumen M Yahya Fuad. Fee diserahkan dalam dua tahap, yaitu Rp 1,65 miliar dan Rp 2 miliar. Uang fee diserahkan di Hotel Gumaya Semarang.

Sementara fee kepengurusan DAK Purbalingga, Taufik disangka menerima fee Rp 1,2 miliar. Namun dari uang ini, Taufik disebut hanya menerima Rp 600 juta melalui Haris Fikri.

Baca juga: Terdakwa Korupsi Taufik Kurniawan Tolak Mundur dari Wakil Ketua DPR

"Fee (DAK Purbalingga) berasal dari mantan Bupati Tasdi, diserahkan melalui Ketua DPW PAN Jawa Tengah Wahyu Kristianto," ucapnya.

Jaksa dalam tuntutannya juga meminta terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 4,25 miliar. Uang pengganti tidak perlu dibayar karena telah dititipkan melalui rekening KPK.

Dalam perkara ini, Taufik didakwa menerima suap hingga Rp 4,8 miliar ketika membantu mengurus dana alokasi khusus (DAK) di Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.

Dia dijerat dengan dua pasal. Pertama, diduga melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara dakwaan pasal kedua yaitu diduga melanggar ketentuan pasal 11 undang-undang yang sama.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Covid-19, Kerawanan Pilkada di Kabupaten Semarang Meningkat

Pandemi Covid-19, Kerawanan Pilkada di Kabupaten Semarang Meningkat

Regional
Partai Nasdem dan Gerindra Dukung Danny Pomanto di Pilkada Makassar 2020

Partai Nasdem dan Gerindra Dukung Danny Pomanto di Pilkada Makassar 2020

Regional
Belajar dari Kasus Balita Rafadan, Orang Miskin Dilarang Sakit?

Belajar dari Kasus Balita Rafadan, Orang Miskin Dilarang Sakit?

Regional
8 Destinasi Wisata Non Pendakian di Gunung Rinjani Dibuka 7 Juli 2020

8 Destinasi Wisata Non Pendakian di Gunung Rinjani Dibuka 7 Juli 2020

Regional
Tak Lagi Kantongi Izin, 14 Tempat Karaoke di Kota Tegal Nekat Beroperasi

Tak Lagi Kantongi Izin, 14 Tempat Karaoke di Kota Tegal Nekat Beroperasi

Regional
Tekan Covid-19, Jam Malam Diberlakukan di Sidoarjo, Sejumlah Jalan Ditutup

Tekan Covid-19, Jam Malam Diberlakukan di Sidoarjo, Sejumlah Jalan Ditutup

Regional
Bawa Senjata Tajam, Ratusan Warga Bongkar Paksa Peti Jenazah Covid-19 di Jeneponto, Polisi Buru Provokotor

Bawa Senjata Tajam, Ratusan Warga Bongkar Paksa Peti Jenazah Covid-19 di Jeneponto, Polisi Buru Provokotor

Regional
Pekan Depan, Polisi Periksa Legislator Penjamin Jenazah Covid-19 di Makassar

Pekan Depan, Polisi Periksa Legislator Penjamin Jenazah Covid-19 di Makassar

Regional
8 Pasien Positif di Grobogan Sembuh, 6 di Antaranya Warga Gubug

8 Pasien Positif di Grobogan Sembuh, 6 di Antaranya Warga Gubug

Regional
Suami Bunuh Pemuda yang Baru Dikenalnya Ternyata Residivis Kasus yang Sama

Suami Bunuh Pemuda yang Baru Dikenalnya Ternyata Residivis Kasus yang Sama

Regional
Puluhan Warga Datangi RS Minta Pasien Positif Corona Dipulangkan

Puluhan Warga Datangi RS Minta Pasien Positif Corona Dipulangkan

Regional
Satgas Covid-19 Diusir Saat Jemput Pasien Positif yang Kabur di Sumenep

Satgas Covid-19 Diusir Saat Jemput Pasien Positif yang Kabur di Sumenep

Regional
Mobil dengan Kaca Pecah Ditinggal Kabur Hebohkan Warga Jember

Mobil dengan Kaca Pecah Ditinggal Kabur Hebohkan Warga Jember

Regional
Kang Emil Optimis Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan di Jabar Pulih dengan Cepat

Kang Emil Optimis Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan di Jabar Pulih dengan Cepat

Regional
Usut Kasus Pengambilan Jenazah Covid-19 di Makassar, Polisi Telah Periksa 11 Saksi

Usut Kasus Pengambilan Jenazah Covid-19 di Makassar, Polisi Telah Periksa 11 Saksi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X