Terdakwa Korupsi Taufik Kurniawan Tolak Mundur dari Wakil Ketua DPR

Kompas.com - 10/04/2019, 19:36 WIB
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comWakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11/2018)

SEMARANG, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan kukuh tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Pihaknya meminta semua pihak untuk menghormati dan mengikuti prosedur yang berlaku.

"Kalau saya selalu mengikuti mekanisme, nggak usah diajarinlah, sudah tahu," katanya, ketika dimintai keterangan seusai sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (10/4/2019).

Taufik sendiri sempat diminta mundur oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Permintaan mundur itu disampaikan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka maupun telah menjadi terdakwa saat ini.

Baca juga: Ada Renovasi Ruang Tahanan, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Dipindahkan ke Lapas Kedungpane

Taufik pun kukuh akan bertahan dengan jabatannya. Ia mengaku sampai saat ini belum mengajukan pengunduran diri.

"Nggak, saya nggak akan mundur ataupun maju," kata Taufik yang mengenakan kemeja batik berwarna cokelat dan berpeci ini.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya berencana menemui Taufik untuk membahas pergantian jabatan yang sudah lama tertunda. Hal itu dilakukan karena Taufik belum mengajukan surat pengunduran diri karena terjerat kasus kepengurusan dana DAK di dua daerah.

Dalam perkara ini, Taufik didakwa telah menerima fee dari kepengurusan DAK sebesar Rp 4,85 miliar. Uang fee dari dua daerah, yaitu Kebumen sebesar Rp 3,65 miliar dari Purbalingga Rp 1,2 miliar.

Taufik sebagai wakil ketua DPR RI dianggap mampu membantu meloloskan anggaran penambahan DAK di daerah.

Saat ini, Taufik ditahan di rutan Mapolda Jawa Tengah di Semarang. Namun untuk waktu ke depan, Taufik akan dipindah ke Lapas Kedungpane, Semarang.

Baca juga: Sempat Ditolak, Hakim Akhirnya Izinkan Taufik Kurniawan Berobat ke Rumah Sakit

Hakim sendiri membolehkan pemindahan tahanan itu setelah mendengar jawaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakim juga telah menimbang alasan yang diajukan terdakwa kasus kepengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kebumen dan Purbalingga ini.

“Akan dibuatkan ketetapan secepat mungkin,” kata ketua majelis hakim Antonius Widjantono, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (10/4/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X