Kompas.com - 18/06/2019, 06:17 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com - Dugaan penyalahgunaan aset negara di Pemkot Surabaya sedang diusut Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim).

Aset properti yang bernilai triliunan rupiah milik Pemkot Surabaya tersebut diduga dikelola secara non prosedural oleh pihak swasta.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyhhadi mengaku sudah melakukan penggeledahan di 2 lokasi kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) di Jalan Sedap Malam Surabaya dan kantor PT Yekape di Jalan Kusuma Bangsa, awal pekan lalu.

Baca juga: KPK dan Ditjen PAS Bahas Rencana Pemindahan Napi Korupsi ke Nusakambangan

"Penggeledahan untuk mendukung proses penyidikan. Kami temukan banyak dokumen penting pendukung di 2 lokasi itu," kata Didik, Senin (17/6/2019).

YKP dibentuk oleh Pemkot Surabaya sejak 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari pemkot, yaitu tanah negara bekas eigendom verponding.

Bukti YKP itu milik Pemkot Surabaya menurutnya, sejak pendirian YKP selalu diketuai oleh Wali Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya terakhir yang menjabat yakni Sunarto pada 1999.

Karena ada ketentuan UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 Wali Kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin saat itu sebagai ketua.

Pada 2002, Wali Kota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. "Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan ada dugaan melawan hukum dengan memisahkan diri dari Pemkot," ujar dia.

Hingga 2007, YKP masih setor ke kas daerah Pemkot Surabaya. Namun, setelah itu, YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Baca juga: Diduga Korupsi Kas Daerah, Eks Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman Ditahan

 

"Penyidik sudah menemukan bukti perbuatan non prosedural dan merugikan negara," ujar dia.

Terpisah, Sumarso, kuasa hukum PT Yekape mempertanyakan dasar hukum Kejati Jatim membuka kembali kasus YKP. Kasus tersebut menurutnya sempat ditangani Kejaksaan Negeri Surabaya pada 2007 dan dihentikan.

Pada 2015 juga sempat ditangani Kejati Jatim namun disebut tidak masuk perbuatan pidana. "Lalu sekarang dibuka lagi dasarnya apa," kata Sumarso. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Pantai Marbo, Nelayan Tallo Protes Pembangunan Rel At Grade

Unjuk Rasa di Pantai Marbo, Nelayan Tallo Protes Pembangunan Rel At Grade

Regional
Bangun Mal Pelayanan Publik, Upaya Pemkab Wonogiri Ciptakan Pelayanan Lebih Bagi bagi Masyarakat

Bangun Mal Pelayanan Publik, Upaya Pemkab Wonogiri Ciptakan Pelayanan Lebih Bagi bagi Masyarakat

Regional
Rayakan HUT Ke-72, Pemprov Jateng Gelar Pertujukan Seni Spektakuler

Rayakan HUT Ke-72, Pemprov Jateng Gelar Pertujukan Seni Spektakuler

Regional
Bandar Lampung Segera Bangun 3 Hotel Baru, Wali Kota Eva: Dampak Positif dari Peningkatan Bisnis Penginapan

Bandar Lampung Segera Bangun 3 Hotel Baru, Wali Kota Eva: Dampak Positif dari Peningkatan Bisnis Penginapan

Regional
Jelang HUT Ke-77 RI, Wali Kota Madiun Bagikan 5.000 Bendera Merah Putih Gratis

Jelang HUT Ke-77 RI, Wali Kota Madiun Bagikan 5.000 Bendera Merah Putih Gratis

Regional
Jaga Keselamatan Petani, Bupati Arief Sepakat Perangi Hama Tikus Tanpa Jebakan Listrik

Jaga Keselamatan Petani, Bupati Arief Sepakat Perangi Hama Tikus Tanpa Jebakan Listrik

Regional
Awalnya Dipenuhi Sampah, Desa Pandean Kini Jadi Salah Satu Desa Wisata Terbaik Se-Indonesia

Awalnya Dipenuhi Sampah, Desa Pandean Kini Jadi Salah Satu Desa Wisata Terbaik Se-Indonesia

Regional
Gubernur Syamsuar Ungkap Dampak Positif Kebijakan Gas dan Rem Penanganan Covid-19 di Riau

Gubernur Syamsuar Ungkap Dampak Positif Kebijakan Gas dan Rem Penanganan Covid-19 di Riau

Regional
Trenggalek Gelar Festival Jaranan Ke-26, Wabup Syah Natanegara Ungkap Harapannya

Trenggalek Gelar Festival Jaranan Ke-26, Wabup Syah Natanegara Ungkap Harapannya

Regional
Resmikan Mall Vaksinasi Covid-19, Gubernur Syamsuar Harap Kesadaran Vaksin Masyarakat Riau Meningkat

Resmikan Mall Vaksinasi Covid-19, Gubernur Syamsuar Harap Kesadaran Vaksin Masyarakat Riau Meningkat

Regional
Kunker ke Unnes, Bupati Arief Ajak Rektor Fathur Diskusi Pembangunan di Blora

Kunker ke Unnes, Bupati Arief Ajak Rektor Fathur Diskusi Pembangunan di Blora

Regional
Walkot Makassar Dapat Banyak Pujian dari Mendagri, Apa Penyebabnya?

Walkot Makassar Dapat Banyak Pujian dari Mendagri, Apa Penyebabnya?

Regional
Mulai Bangkit, PAD Sektor Pariwisata Trenggalek Capai Rp 4,2 Miliar

Mulai Bangkit, PAD Sektor Pariwisata Trenggalek Capai Rp 4,2 Miliar

Regional
Wujudkan Wonogiri Zero Stunting, Bupati Jekek Minta Komitmen Bersama Semua Pihak

Wujudkan Wonogiri Zero Stunting, Bupati Jekek Minta Komitmen Bersama Semua Pihak

Regional
Dinilai Tingkatkan Kompetensi ASN, Khofifah Diangkat Jadi Widyaiswara Kehormatan

Dinilai Tingkatkan Kompetensi ASN, Khofifah Diangkat Jadi Widyaiswara Kehormatan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.