KILAS DAERAH

Gubernur Banten: Tak Ada Tepuk Tangan untuk Lawan Korupsi...

Kompas.com - 17/05/2019, 15:11 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim saat berbincang dengan Kompas.com di rumah dinas gubernur, Kamis (15/5/2019). KOMPAS.COM/M LATIEFGubernur Banten Wahidin Halim saat berbincang dengan Kompas.com di rumah dinas gubernur, Kamis (15/5/2019).
Penulis Latief
|

BANTEN, KOMPAS.com - Mengubah citra Banten adalah PR alias pekerjaan rumah yang menantang Wahidin Halim selama 2 tahun menjabat gubernur. Korupsi, pengangguran, kemiskinan, jawara, pelet dan banyak lagi hal negatif menghantui provinsi itu.

Terhitung sejak 12 Mei 2017 duduk sebagai orang nomor satu di Banten, Wahidin harus memutar otak untuk melunturkan sisi gelap yang menutupi provinsi yang dipimpinnya itu.

Dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dan santai, Kompas.com berbincang langsung dengan Wahidin di rumah dinasnya, Rabu (15/5/2019). Dia optimistis, Banten kaya akan banyak hal untuk mengubah citra buruknya. 

"Pertama duduk di sini yang saya dengar atau baca berita itu selalu Lebak dan Pandeglang disebut-sebut sebagai daerah miskin. Banten itu kota jawara, banyak peletnya, korupsi dan lain-lain. Sedih dong, karena banyak sisi jelek dan gelap yang menutup Banten," kata Wahidin.

"Padahal, kita tahu, kalau bandara internasional Soekarno Hatta itu ada di wilayah kita. Mau bicara wisata, Gunung Krakatau juga masuk wilayah kita. Mau bicara bisnis dan investasi, ada 14 ribu perusahaan atau industri di Banten. Harusnya tak ada lagi cerita gelap soal Banten," tambah laki-laki  kelahiran Tangerang, 14 Agustus 1954 itu. 

Dengan kondisi yang ada saat pertama menjabat itu, tutur Wahidin, prioritas utama yang dia jalankan selama setahun pertama adalah melakukan reformasi birokrasi. Dia lakukan pembenahan sumber daya manusia (SDM) dan memutus jalur korupsi.

"Hal yang diekspose dari Banten itu selalu soal korupsi dan kemiskinan. Tahun 2014 itu Banten termasuk yang tertinggi korupsinya," ucap Wahidin.

Lewat reformasi birokrasi sebagai program utamanya, lanjut Wahidin, mentalitas dan disiplin SDM di pemerintahannya diperkuat. Dia mulai melakukan penyesuaian pos-pos pekerjaan dengan kompetensi SDM, termasuk melakukan seleksi. 

Wahidin mengakui, hal paling sukar dihadapinya adalah mengubah mindset jajaran di bawahnya. Dia bilang, banyak SDM di pemerintahan Banten yang sudah merasa duduk di zona nyaman. Mereka duduk sebagai pemegang kekuasaan.

"Itulah pangkal korupsinya. Mereka seperti sudah pegang status quo, duduk nyaman sebagai pemegang kuasa, tidak ada yang visioner," kata Wahidin.

Melihat kondisi itu, mulailah Wahidin memakai tangan dingin. Kepada semua bawahannya dia lantang teriakkan lawan korupsi. Dia tegaskan, bahwa SDM di Pemerintah Provinsi Banten harus bisa mengubah dirinya dari pemegang kekuasan menjadi penjaga kualitas pelayanan.

Untuk memperkuat itu, Wahidin mengaku menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melakukan pembinaan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Kakek 72 Tahun Kumpulkan 2.900 Telur Penyu dalam Sebulan, Dijaga sampai Menetas

Cerita Kakek 72 Tahun Kumpulkan 2.900 Telur Penyu dalam Sebulan, Dijaga sampai Menetas

Regional
PSBB Kabupaten Bogor Berakhir, Jumlah Pasien yang Sembuh Meningkat

PSBB Kabupaten Bogor Berakhir, Jumlah Pasien yang Sembuh Meningkat

Regional
Kasus Pengunduran Diri 64 Kepala Sekolah SMP Diadukan ke KPK

Kasus Pengunduran Diri 64 Kepala Sekolah SMP Diadukan ke KPK

Regional
Gubernur Kalbar Copot 2 Kepala SMK, PGRI: Tidak Boleh Sewenang-wenang

Gubernur Kalbar Copot 2 Kepala SMK, PGRI: Tidak Boleh Sewenang-wenang

Regional
Demonstran Penolak RUU HIP Boleh Bertemu Anggota Dewan, asal Ikut Rapid Test

Demonstran Penolak RUU HIP Boleh Bertemu Anggota Dewan, asal Ikut Rapid Test

Regional
Dalam 3 Hari, Pasien Corona di Kalsel Bertambah 403 Orang, Kini Catat 4.621 Kasus

Dalam 3 Hari, Pasien Corona di Kalsel Bertambah 403 Orang, Kini Catat 4.621 Kasus

Regional
14.483 Orang Mengungsi dan 24 Jiwa Meninggal Akibat Banjir Masamba

14.483 Orang Mengungsi dan 24 Jiwa Meninggal Akibat Banjir Masamba

Regional
Pasien Covid-19 di Ogan Ilir Mencapai 107 Orang, Kantor Pemkab Ditutup

Pasien Covid-19 di Ogan Ilir Mencapai 107 Orang, Kantor Pemkab Ditutup

Regional
Karyawan Toko Positif Covid-19, Pusat Belanja BTC Solo Tutup 7 Hari

Karyawan Toko Positif Covid-19, Pusat Belanja BTC Solo Tutup 7 Hari

Regional
Cegah Penumpukan Warga, Pemkot Mataram Matikan WiFi Gratis di Ruang Publik

Cegah Penumpukan Warga, Pemkot Mataram Matikan WiFi Gratis di Ruang Publik

Regional
Anaknya Tidak Lolos PPDB, Puluhan Orangtua Gembok SMA 5 Padang

Anaknya Tidak Lolos PPDB, Puluhan Orangtua Gembok SMA 5 Padang

Regional
Wakil Bupati OKU Selatan Positif Corona, Ajudan hingga Keluarga Diisolasi

Wakil Bupati OKU Selatan Positif Corona, Ajudan hingga Keluarga Diisolasi

Regional
Seorang Tersangka Kasus Pungli PDAM Kudus Dinyatakan Positif Corona

Seorang Tersangka Kasus Pungli PDAM Kudus Dinyatakan Positif Corona

Regional
Pasien Covid-19 dari Klaster Secapa AD Bandung Tersisa 948 Orang

Pasien Covid-19 dari Klaster Secapa AD Bandung Tersisa 948 Orang

Regional
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Minta Tes PCR Diperbanyak

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Minta Tes PCR Diperbanyak

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X