Marak Alih Fungsi Lahan, Warga Protes Bentangkan Spanduk "KBU Sekarat"

BANDUNG, KOMPAS.com - Memperingati Hari bumi yang jatuh pada 22 April lalu, Walhi Jawa Barat bersama warga pasang spanduk raksasa bertuliskan 'KBU Sekarat' di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung.

Spanduk tersebut dibentang sebagai bentuk keprihatinan warga di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang telah banyak mengalami alih fungsi lahan.

Walhi mencatat dari total 40 ribu hektar KBU, 28 ribu hektar atau 70 persen diantaranya sudah mengalami alih fungsi lahan atau betonisasi.

Baca juga: Cegah Alih Fungsi Lahan, Kabupaten Sukabumi Dapat Apresiasi Kementan

Bahkan wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air dan hutan lindung, kini banyak dieksploitasi pihak tertentu untuk kepentingan komersial yang bersifat mengeruk keuntungan pribadi semata. Betonisasi yang terjadi adalah pembangunan vila, apartemen, perumahan, hotel, hingga tempat wisata.

Direktur Walhi Jabar Dadan Ramdan kepada Kompas.com Kamis (25/4/2019) mengatakan banyak wilayah KBU yang mengalami alih fungsi lahan dan tersebar di beberapa daerah seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.

Baca juga: Kalla Sebut Curah Hujan dan Alih Fungsi Lahan Penyebab Banjir Sulsel

Dari 3000 hektar di Kota Bandung, 2500 hektar kawasan KBU telah mengalami alih fungsi lahan, atau hanya tersisa 500 hektar.

"Tiga bulan terakhir ada empat kali banjir bandang di KBU. Kita melihat problem banjir di kota Bandung Selatan terus berlangsung karena hilangnya resapan di wilayah KBU. Hutan hijau berubah jadi hutan beton sehinga resapan berkurang. Kawasan lindung juga berkurang sehingga banjir di cekungan Bandung semakin meluas," katanya.

Menurutnya, banjir tak hanya terjadi di wilayah cekungan bawah Bandung Selatan, tapi juga terjadi di hulu.

"Banjir juga terjadi di hulu. Seperti di Sungai Cidurian, Cipamokolan. Itu terjadi," ujarnya.

Sedang saat musim kemarau dampak kekeringan pun bisa terjadi.

Menurutnya, krisis air sempat terjadi di beberapa daerah di Bandung. Hal tersebut diakibatkan semakin kurangnya mata air di KBU. Kekeringan dan longsor jadi ancaman, apalagi KBU masuk zona rentan bencana dan lingkungan, misalnya sesar Lembang.

Baca juga: Pergeseran Tanah yang Rusak 48 Rumah di Bandung Barat akibat Alih Fungsi Lahan

Walhi Jawa Barat berharap, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menghentikan izin pembangunan sarana komersial, khususnya di wilayah KBU.

"Harus ada moratorium ijin pembangunann sarana komersial apalagi yang besar. Jadi tak ada lagi pembangunan bangunan properti maupun wisata, dan kita juga minta audit pembangunan," harapnya.