BI Imbau Pakai Transaksi Non-tunai Jelang Pemilu, Ini Alasannya

Kompas.com - 04/04/2019, 11:15 WIB
Sejumlah seniman memberikan sosialisasi Kebanksentralan dan sistem Pembayaran Tunai/non Tunai di Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Jawa Tengah, selasa (2/4/2019). KOMPAS.com/Dok Humas Pemkab PurbalinggaSejumlah seniman memberikan sosialisasi Kebanksentralan dan sistem Pembayaran Tunai/non Tunai di Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Jawa Tengah, selasa (2/4/2019).

PURBALINGGA, KOMPAS.com - Peredaran uang palsu jelang pemilu 2019 diprediksi akan semakin marak. Bank Indonesia mengimbau warga untuk memanfaatkan transaksi non-tunai.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Purwokerto, Jawa Tengah, Lukman Hakim, mengatakan, sarana pembayaran non-tunai dinilai jauh lebih aman dan efisien meski setiap tahun negara harus membayar bea senilai puluhan triliun rupiah kepada provider luar negeri, seperti Mastercard dan VISA.

“Oleh karenanya, kami sudah canangkan gerakan nasional non-tunai. Kami juga mencanangkan GPN, Gerbang Pembayaran Non Tunai. Dengan ini, kita kan menghemat devisa dan kestabilan nilai rupiah dan mengalihkan pengeluaran untuk pembangunan lain,” katanya saat menghadiri acara sosialisasi kebanksentralan dan sistem pembayaran tunai/ non tunai di Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa (2/4/2019).

Baca juga: Fenomena Air Sawah Mendidih di Purbalingga, Ini Penjelasannya

Untuk mengantisipasi peredaran uang palsu, Lukman mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dengan menerapkan prinsip 3D (dilihat, diraba, diterawang). Selain itu, alat bantu ultraviolet juga dapat digunakan untuk meminimalisir risiko kelalaian.

"Kami sudah mengamati sejak dulu dan selalu berulang, (uang palsu) pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000 akan semakin marak ketika ada agenda politik," katanya.

Baca juga: Bulu Mata Palsu dan Wig Purbalingga Berjaya di Italia

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Purbalingga, Widiono mengungkapkan, untuk mendukung program pembayaran non tunai, pemkab menerbitkan Peraturan Bupati Purbalingga nomor 98 tahun 2017 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2018.

Pasal 115 sampai pasal 117 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah secara non tunai.

“Banyak manfaat yang nantinya diperoleh dalam pelaksanaan transaksi non tunai di daerah, diantaranya, transaksi akan lebih mudah, efisiensi waktu dan biaya," jelasnya.

Selain itu, transaksi non tunai juga mudah dilacak sehingga transparansi dapat ditingkatkan untuk menekan praktik korupsi dan pencucian uang.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Babi yang Mati di TTU Bertambah Menjadi 440 Ekor

Babi yang Mati di TTU Bertambah Menjadi 440 Ekor

Regional
Kepala BNPB Ingin Hulu Sungai Jadi Daerah Konservasi

Kepala BNPB Ingin Hulu Sungai Jadi Daerah Konservasi

Regional
Tak Pernah Kalah Saat Mencalonkan Diri, Ini Saran Gubernur Sutarmidji untuk Para Petarung Pilkada

Tak Pernah Kalah Saat Mencalonkan Diri, Ini Saran Gubernur Sutarmidji untuk Para Petarung Pilkada

Regional
Ayahnya Meninggal Saat Jasad Ibunya Dimandikan, Begini Nasib 6 Anak yang Ditinggalkan

Ayahnya Meninggal Saat Jasad Ibunya Dimandikan, Begini Nasib 6 Anak yang Ditinggalkan

Regional
Delapan Kecamatan di Subang Terendam Banjir, 2.819 Jiwa Mengungsi

Delapan Kecamatan di Subang Terendam Banjir, 2.819 Jiwa Mengungsi

Regional
Daftar dari Independen, Eks Staf Ahli Ahok Rian Ernest Ajak Warga Kawal Proses Demokrasi

Daftar dari Independen, Eks Staf Ahli Ahok Rian Ernest Ajak Warga Kawal Proses Demokrasi

Regional
Fakta di Balik Video Viral Kakek Ditandu 6 Kilometer untuk Berobat

Fakta di Balik Video Viral Kakek Ditandu 6 Kilometer untuk Berobat

Regional
Kisah Nenek Miha di Bengkulu, Idap Penyakit Komplikasi hingga Tak Bisa Berobat karena Buruknya Akses Jalan

Kisah Nenek Miha di Bengkulu, Idap Penyakit Komplikasi hingga Tak Bisa Berobat karena Buruknya Akses Jalan

Regional
Berdiri Sejak 1980, Restoran Rindu Alam di Puncak Bogor Resmi Ditutup

Berdiri Sejak 1980, Restoran Rindu Alam di Puncak Bogor Resmi Ditutup

Regional
Pria Nekat Hadang Bus Salah Jalan di Gresik, Polisi Berikan Apresiasi

Pria Nekat Hadang Bus Salah Jalan di Gresik, Polisi Berikan Apresiasi

Regional
Sosok-sosok Heroik di Balik Tragedi Susur Sungai, Mbah Diro hingga Kodir Pertaruhkan Nyawa

Sosok-sosok Heroik di Balik Tragedi Susur Sungai, Mbah Diro hingga Kodir Pertaruhkan Nyawa

Regional
Dampak Banjir Jakarta, Kereta Terlambat Datang hingga 13 Jam di Madiun

Dampak Banjir Jakarta, Kereta Terlambat Datang hingga 13 Jam di Madiun

Regional
Kemunculan Ribuan Ulat Bulu yang Bikin Resah Warga di Kediri

Kemunculan Ribuan Ulat Bulu yang Bikin Resah Warga di Kediri

Regional
Gubernur Viktor: Harus Ada Terobosan yang Radikal untuk Bangun NTT

Gubernur Viktor: Harus Ada Terobosan yang Radikal untuk Bangun NTT

Regional
Masuk Daerah Rawan Politik Saat Pilkada 2020, Ini Langkah Bawaslu Makassar

Masuk Daerah Rawan Politik Saat Pilkada 2020, Ini Langkah Bawaslu Makassar

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X