BI Imbau Pakai Transaksi Non-tunai Jelang Pemilu, Ini Alasannya

Kompas.com - 04/04/2019, 11:15 WIB
Sejumlah seniman memberikan sosialisasi Kebanksentralan dan sistem Pembayaran Tunai/non Tunai di Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Jawa Tengah, selasa (2/4/2019). KOMPAS.com/Dok Humas Pemkab PurbalinggaSejumlah seniman memberikan sosialisasi Kebanksentralan dan sistem Pembayaran Tunai/non Tunai di Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Jawa Tengah, selasa (2/4/2019).

PURBALINGGA, KOMPAS.com - Peredaran uang palsu jelang pemilu 2019 diprediksi akan semakin marak. Bank Indonesia mengimbau warga untuk memanfaatkan transaksi non-tunai.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Purwokerto, Jawa Tengah, Lukman Hakim, mengatakan, sarana pembayaran non-tunai dinilai jauh lebih aman dan efisien meski setiap tahun negara harus membayar bea senilai puluhan triliun rupiah kepada provider luar negeri, seperti Mastercard dan VISA.

“Oleh karenanya, kami sudah canangkan gerakan nasional non-tunai. Kami juga mencanangkan GPN, Gerbang Pembayaran Non Tunai. Dengan ini, kita kan menghemat devisa dan kestabilan nilai rupiah dan mengalihkan pengeluaran untuk pembangunan lain,” katanya saat menghadiri acara sosialisasi kebanksentralan dan sistem pembayaran tunai/ non tunai di Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa (2/4/2019).

Baca juga: Fenomena Air Sawah Mendidih di Purbalingga, Ini Penjelasannya

Untuk mengantisipasi peredaran uang palsu, Lukman mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dengan menerapkan prinsip 3D (dilihat, diraba, diterawang). Selain itu, alat bantu ultraviolet juga dapat digunakan untuk meminimalisir risiko kelalaian.

"Kami sudah mengamati sejak dulu dan selalu berulang, (uang palsu) pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000 akan semakin marak ketika ada agenda politik," katanya.

Baca juga: Bulu Mata Palsu dan Wig Purbalingga Berjaya di Italia

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Purbalingga, Widiono mengungkapkan, untuk mendukung program pembayaran non tunai, pemkab menerbitkan Peraturan Bupati Purbalingga nomor 98 tahun 2017 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2018.

Pasal 115 sampai pasal 117 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah secara non tunai.

“Banyak manfaat yang nantinya diperoleh dalam pelaksanaan transaksi non tunai di daerah, diantaranya, transaksi akan lebih mudah, efisiensi waktu dan biaya," jelasnya.

Selain itu, transaksi non tunai juga mudah dilacak sehingga transparansi dapat ditingkatkan untuk menekan praktik korupsi dan pencucian uang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Diterkam Buaya Saat Ambil Wudu, Rusli Ditemukan Tewas dengan Luka Gigitan

Diduga Diterkam Buaya Saat Ambil Wudu, Rusli Ditemukan Tewas dengan Luka Gigitan

Regional
Misteri Mayat Bocah Perempuan di Subang, Kenakan Baju Worm Zone, Diduga Dibuang Pria dari Mobil Elf

Misteri Mayat Bocah Perempuan di Subang, Kenakan Baju Worm Zone, Diduga Dibuang Pria dari Mobil Elf

Regional
Polisi Usut Izin Perumahan SBG dan Pondok Daud di Lokasi Longsor Sumedang

Polisi Usut Izin Perumahan SBG dan Pondok Daud di Lokasi Longsor Sumedang

Regional
Siapakah Kristen Gray, WNA yang Cuitannya Soal Bali Viral di Twitter?

Siapakah Kristen Gray, WNA yang Cuitannya Soal Bali Viral di Twitter?

Regional
Sulbar Telah Dilanda 32 Kali Gempa Susulan, BMKG: Masyarakat Tetap Waspada

Sulbar Telah Dilanda 32 Kali Gempa Susulan, BMKG: Masyarakat Tetap Waspada

Regional
Banjir Bandang di Puncak Bogor, BPBD: Area Jalan Sudah Dipenuhi Lumpur...

Banjir Bandang di Puncak Bogor, BPBD: Area Jalan Sudah Dipenuhi Lumpur...

Regional
Tuding Ada Uang di Balik Kasus Tabrak Lari Flyover Manahan, Warga Solo Ditangkap Polisi, Ini Ceritanya

Tuding Ada Uang di Balik Kasus Tabrak Lari Flyover Manahan, Warga Solo Ditangkap Polisi, Ini Ceritanya

Regional
Imigrasi Bali Ancam Deportasi WNA yang Terus Langgar Protokol Kesehatan

Imigrasi Bali Ancam Deportasi WNA yang Terus Langgar Protokol Kesehatan

Regional
Viral Video Banjir Bandang di Puncak Bogor, Warga Panik Berlarian Menyelamatkan Diri

Viral Video Banjir Bandang di Puncak Bogor, Warga Panik Berlarian Menyelamatkan Diri

Regional
Sepekan Penerapan PTKM, Satpol PP DIY Catat 366 Pelanggaran

Sepekan Penerapan PTKM, Satpol PP DIY Catat 366 Pelanggaran

Regional
Tiga Orang Diduga Tertimbun Bangunan di 3 Dusun Terisolir di Majene

Tiga Orang Diduga Tertimbun Bangunan di 3 Dusun Terisolir di Majene

Regional
Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama di 10 Kabupaten dan Kota di Maluku Dimulai Februari

Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama di 10 Kabupaten dan Kota di Maluku Dimulai Februari

Regional
Bus Tabrak Warung, Sopir Mengaku Tak Hapal Jalan, Korban Teriak-teriak Tertimpa Etalase

Bus Tabrak Warung, Sopir Mengaku Tak Hapal Jalan, Korban Teriak-teriak Tertimpa Etalase

Regional
Ridwan Kamil: Kota Bekasi Paling Taat Protokol Kesehatan Se-Jabar, Depok Paling Tidak Taat

Ridwan Kamil: Kota Bekasi Paling Taat Protokol Kesehatan Se-Jabar, Depok Paling Tidak Taat

Regional
Bupati Banyumas: Tidak Bawa Hasil Tes Cepat Antigen Negatif, Enggak Boleh Masuk

Bupati Banyumas: Tidak Bawa Hasil Tes Cepat Antigen Negatif, Enggak Boleh Masuk

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X