KOMPAS.com - Pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz, tentang adanya instruksi dari Kapolres Garut AKBP Budi Satria untuk memilih salah satu calon presiden, menimbulkan kehebohan di masyarakat, khususnya di dalam institusi Polri.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, kasus tersebut dilatarkabelakangi masalah pribadi antara AKP Sulman dengan AKBP Budi.
Namun, AKP Sulman pada hari Senin (1/4/2019) telah mencabut pernyataan tersebut dan mengakui telah salah bertindak. Dirinya berpendapat bahwa Polri tetap netral dalam Pemilu 2019.
Berikut ini fakta lengkapnya:
Pada hari Minggu (31/3/2019), mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz yang baru saja dimutasi, memberikan pernyataan soal dugaan ketidaknetralan aparat kepolisian dalam pilpres.
Kesaksian tersebut diberikan Sulman di Kantor Hukum dan HAM Lokataru didampingi oleh Haris Azhar.
Dalam kesaksiannya, Sulman mengaku dipindahkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Pasirwangi karena foto dirinya dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Pasirwangi yang mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02.
Selain itu, Sulman juga mengaku pernah menerima perintah dari Kapolres dalam rapat bersama para kapolsek untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, dengan disertai ancaman akan dievaluasi jika pasangan nomor urut 01 kalah di wilayahnya.
Baca Juga: Group Chat Polisi Dukung Capres 01 Beredar, Kapolres Bima Sebut Hoaks
Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna segera membantah tuduhan AKP Sulman. Dirinya mengaku tidak pernah memberi instruksi kepada para kapolsek di lingkungan Polres Garut untuk memenangkan pasangan capres cawapres nomor urut 01 di Pemilu 2019.
“Kalau menurut saya itu (tuduhan) tidak berdasar ya, enggak tahu dia (Sulman) ngomong begitu dasarnya apa,” jelas kata Kapolres kepada wartawan di rumah dinasnya, Minggu (30/3/2019) malam.
Sementara itu, Budi menjelaskan, setiap bulan dirinya selalu melakukan rapat bulanan dengan jajaran kapolsek.
Tujuannya, untuk melakukan analisa dan evaluasi kegiatan kepolisian selama satu bulan.
“Pembahasannya yang pertama bicara tentang pemetaan kerawanan yang sudah jadi SOP kita, berikutnya pemetaan potensi konflik dan yang terakhir tingkat kriminalitas,” jelasnya.
Baca Juga: Kapolres Garut Bantah Tudingan Perintahkan Kapolsek Menangkan Jokowi