Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Sedekah Politik" Pilkades Grobogan, mulai Rp 1 Juta per Orang hingga "Serangan Fajar"

Kompas.com - 23/11/2018, 16:35 WIB
Puthut Dwi Putranto Nugroho,
Khairina

Tim Redaksi

Selanjutnya, kata Ahmad, amplop kembali diterima oleh warga pada dini hari sekitar pukul 05.00 WIB.

Dalam serangan fajar ini, dua calon kades masing-masing membagikan uang Rp 200 ribu per orang melalui timsesnya.

Warga pun seakan dimanjakan dalam bursa pilkades lantaran timses calon kades melakukan jemput bola dengan mendatangi langsung setiap rumah warga yang menjadi sasarannya.

"Ini sudah biasa mas. Setiap pilkades ya begini. Kami berdiam diri di rumah dan menunggu ketukan pintu dari timses calon kades. Mereka masuk, kasih amplop dan mengarahkan untuk memilih salah satu calon kades. Setelah itu kami tanda tangan dan mereka pergi. Sebentar kok, lima menit saja. Jadi total dari seorang calon kades, kami terima Rp 500 ribu. Padahal ada dua calon kades, jadi kami dapat Rp 1 juta semalam," ungkap Ahmad.

Baca juga: Pilkades Serentak: Cakades yang Tidak Puas Gugat Silahkan Secara Hukum, Jangan Mengerahkan Massa

Sementara itu, praktik bagi-bagi uang dalam gelaran Pilkades 2018 di Kabupaten Grobogan juga ditemui di wilayah kecamatan lain.

Diantaranya, di kawasan desa yang memiliki areal persawahan yang luas dengan irigasi yang baik.

"Semalam saya dan warga terima Rp 1 juta dari timses seorang calon kades. Dua kali yakni malam dan dini hari. Didatangi langsung. Kalau dari timses calon kades lainnya, kami dapat Rp 500 ribu semalam," kata Priyanto (35), warga Kecamatan Klambu.

Menyayangkan

Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Jateng Moh Rifai, menyayangkan adanya praktik bagi-bagi uang dalam pilkades serentak di Kabupaten Grobogan. 

Pilkades, kata dia, adalah sejarah pertama model pemilihan secara langsung di Indonesia.

Sejatinya, pilkades adalah salah satu pendidikan politik untuk tingkat yang paling bawah dalam tatanan pemerintah. Sudah sepatutnya tidak dicemari dengan permainan kotor semacam "money politics".

Rifai menyebut jika praktik "money politics" di tingkat bawah itu mengindikasikan lemahnya pendidikan politik di masyarakat khususnya para calon kades itu sendiri.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com