Kemendagri Vs Wali Kota Bandung Dalam Drama Jabatan Sekda Kota Bandung

Kompas.com - 02/11/2018, 18:48 WIB
Oded M Danial usai rapat Pleno PAN di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang 45, Bandung, Sabtu (6/1/2018). TRIBUNJABAR.CO.ID/ISAL MAWARDIOded M Danial usai rapat Pleno PAN di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang 45, Bandung, Sabtu (6/1/2018).

BANDUNG, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) hingga saat ini masih 'kekeuh' untuk meminta Wali Kota Bandung Oded M Danial agar segera melantik Benny Bachtiar sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif di Pemerintahan Kota Bandung.

Seperti diketahui, hingga saat ini Pemerintah Kota Bandung belum memiliki Sekda definitif. Sementara masa tugas Pelaksana harian Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Evi Saleha berakhir pada Kamis (1/11/2018).

Untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda, Wali Kota Bandung Oded M Danial menunjuk Ema Sumarna untuk melanjutkan jabatan Plh Sekda Kota Bandung menggantikan Evi Saleha pada Kamis. 

“Secara prinsip, agar dilantik dulu apa yang telah diusulkan Wali Kota Bandung dan disetujui Mendagri,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono saat dihubungi melalui ponselnya, Jumat (2/11/2018).

Baca juga: Kemendagri: Lantik Dulu Benny Bachtiar sebagai Sekda Kota Bandung, Ganti kalau Kinerjanya Buruk

Meski demikian, Kemendagri tidak menutup kemungkinan memberikan izin kepada Wali Kota Bandung untuk mengganti Benny Bachtiar sebagai Sekda Kota Bandung terpilih.

“Tetap lantik dulu Benny, kemudian dievaluasi dan ganti bila memang performance-nya buruk,” ujar Soni.

Selain itu, Soni mengingatkan agar Wali Kota Bandung tidak melangkahi peran Gubernur Jawa Barat apabila mengajukan penggantian nama Sekda Definitif.

Menurut dia. Wali Kota Bandung yang baru, telah mengusulkan ke Mendagri untuk mengubah nama Sekda (dari Benny Bachtiar menjadi Ema Sumarna) tanpa lewat Gubernur.

Oleh karena itu, Kemendagri menjelaskan bila bersurat akan mengubah nama Sekda jangan langsung.

"Berkoordinasi dengan Gubernur dulu. Maknanya, Kemendagri hanya ingin meluruskan prosedurnya harus via Gubernur,” tegasnya.

Baca juga: Wali Kota Bandung Oded Tunjuk Ema Sumarna Jadi Plh Sekda Kota Bandung

Jangan tunda pelantikan

Dihubungi terpisah, Ketua Departemen Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan, Wali Kota Bandung seharusnya tidak menunda pelantikan Benny Bachtiar sebagai Sekda Kota Bandung definitif lantaran nama Benny sudah disetujui oleh Kemendagri dan Gubernur Jawa Barat.

“Apa yang dilakukan Wali Kota Bandung tidak bisa diterima dari sudut hukum tatanegara. Dia harus paham dan tunduk pada rezim hukum, baik tatanegara, hukum administrasi maupun hukum pemerintah daerah, bahwasanya Wali Kota adalah suborganisasi pemerintah pusat,” jelasnya.

Susi menjelaskan, Wali Kota Bandung saat ini tidak punya pijakan hukum untuk tidak melantik Beny Bachtiar sebagai Sekda. Sebab, semua proses perekrutan mulai dari lelang jabatan terbuka sudah ditempuh.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat itu, Ridwan Kamil - Oded M. Danial, telah menyetujui penunjukan Beny Bachtiar sebagai Sekda. Sehingga tidak bisa tiba-tiba di tengah jalan dibatalkan.

Baca juga: Kemendagri Tetap Putuskan Benny Bachtiar Jadi Sekda Kota Bandung

"Tak bisa Wali Kota bersikukuh, karena merasa pelantikan Sekda adalah hak prerogatifnya. Tak ada istilah itu sebenarnya, karena yang benar adalah hak-hak yang diberikan oleh konstitusi. Undang-undang menyebut, Wali Kota mesti patuh dan taat terhadap hierarki di atasnya, yakni Gubernur selaku wakil dari pemerintahan pusat," jelas Susi

Lebih lanjut Susi menambahkan, peran Sekda definitif amat strategis dalam pemerintahan daerah. Menurut dia, banyak kewenangan yang tak bisa dilakukan Plh Sekda termasuk dalam hal pembinaan dan penganggaran.

"Saya khawatir akan terjadi krisis kepemerintahan jika Sekda tak segera dilantik. Mungkin jika dianalogikan semacam government shutdown di Amerika Serikat. Walaupun jelas berbeda, tapi intinya jalannya pemerintahan akan pincang tanpa Sekda definitif," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masa Pandemi, Komplotan Maling Ini Leluasa Bobol Sejumlah Sekolah di Riau

Masa Pandemi, Komplotan Maling Ini Leluasa Bobol Sejumlah Sekolah di Riau

Regional
Seluruh Pasien Covid-19 Klaster Demo di Semarang Sembuh

Seluruh Pasien Covid-19 Klaster Demo di Semarang Sembuh

Regional
Penemuan Bayi Hiu Bermata Satu Mirip Mata Manusia Bikin Geger, Warga: Itu Pertanda...

Penemuan Bayi Hiu Bermata Satu Mirip Mata Manusia Bikin Geger, Warga: Itu Pertanda...

Regional
Bawaslu akan Beri Sanksi 2 Paslon Pilkada Simalungun yang Langgar Protokol Kesehatan

Bawaslu akan Beri Sanksi 2 Paslon Pilkada Simalungun yang Langgar Protokol Kesehatan

Regional
Foto Bersama Bobby Nasution, Wagub Sumut Musa Rajeckshah Dilaporkan ke Bawaslu

Foto Bersama Bobby Nasution, Wagub Sumut Musa Rajeckshah Dilaporkan ke Bawaslu

Regional
Gubernur Banten Kembali Perpanjang PSBB hingga 19 November

Gubernur Banten Kembali Perpanjang PSBB hingga 19 November

Regional
Kepala BNN RI: Tangerang Raya Jadi Perhatian, Ada Bandar Narkoba Berjaringan Luas

Kepala BNN RI: Tangerang Raya Jadi Perhatian, Ada Bandar Narkoba Berjaringan Luas

Regional
Seorang Sopir Taksi Online Dianiaya 10 Orang Saat Cari Perlindungan di Kantor Polisi

Seorang Sopir Taksi Online Dianiaya 10 Orang Saat Cari Perlindungan di Kantor Polisi

Regional
Cerita Adik Mantan Wali Kota Serang Tanam Ganja di Rumah, Bantah Sembunyi-sembunyi dan Kata Warga

Cerita Adik Mantan Wali Kota Serang Tanam Ganja di Rumah, Bantah Sembunyi-sembunyi dan Kata Warga

Regional
Cerita Korban PHK di Indramayu, Dikunjungi Menaker Ida Fauziyah, Diberi Bantuan Subsidi Upah Rp 1,2 Juta

Cerita Korban PHK di Indramayu, Dikunjungi Menaker Ida Fauziyah, Diberi Bantuan Subsidi Upah Rp 1,2 Juta

Regional
Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Dibuka, Tenda Tak Boleh Diisi Penuh

Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Dibuka, Tenda Tak Boleh Diisi Penuh

Regional
Tak Ada Lagi Zona Hijau di Aceh, 6 Kabupaten dan Kota Masuk Zona Merah Covid-19

Tak Ada Lagi Zona Hijau di Aceh, 6 Kabupaten dan Kota Masuk Zona Merah Covid-19

Regional
4 Fakta Satpol PP Rampas Uang Pengemis, Bermula Video Viral, Korban Histeris hingga 3 Orang Jadi Tersangka

4 Fakta Satpol PP Rampas Uang Pengemis, Bermula Video Viral, Korban Histeris hingga 3 Orang Jadi Tersangka

Regional
Jenazah TKW Tak Bisa Dipulangkan karena Agen Minta Rp 32 Juta

Jenazah TKW Tak Bisa Dipulangkan karena Agen Minta Rp 32 Juta

Regional
'Menyampaikan Aspirasi dengan Demonstrasi Disangka Biang Kerusuhan'

"Menyampaikan Aspirasi dengan Demonstrasi Disangka Biang Kerusuhan"

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X