Gubernur Sumut yang Baru Janji Selesaikan Konflik Agraria dalam Setahun

MEDAN, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dalam pidato perdananya di hadapan sidang paripurna DPRD Sumut menyampaikan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Sumut bermartabat, ada lima program prioritas yang telah dirumuskan.

Lima program tersebut adalah: mengurangi pengangguran, pendidikan, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan meningkatkan daya saing masyarakat dengan mengembalikan Sumut sebagai lumbung agraria.

"Kita akan mewujudkan masyarakat Sumut yang berpenghasilan cukup, tersedia dan terjangkau harga bahan, barang dan pangan. Pemerintah, swasta dan masyarakat harus bersinergi, menjadi mitra strategis,” kata Edy, Senin (10/9/2018).

Baca juga: Jabat Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi Tak Akan Mundur dari Ketum PSSI

Soal penyelesaian kasus-kasus tanah di Sumut, khususnya areal bekas Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II seluas 5.873 hektar yang tak kunjung selesai meski sudah beberapa kali gubernurnya berganti.

Berdasarkan catatan Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut, ada 49 kasus agraria di Sumut, paling banyak menyangkut eks HGU PTPN II.

Lembaga ini menantang Edy untuk menuntaskan dan memberantas konflik yang bermunculan.

"Insya Allah kasus tanah selesai dalam setahun, paling lambat lima tahun," ucapnya.

Perlu kerja sama

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengatakan, konflik agraria harus diambil alih pemerintah pusat. Alasannya, polemik kasus lahan terus berulang dan tak kunjung usai.

Padahal pihaknya sudah melakukan berbagai upaya, sampai membentuk Pansus Eks HGU PTPN II tapi hasilnya tak memuaskan.

Baca juga: KPK Tahan Mantan Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap