Gubernur Sumut yang Baru Janji Selesaikan Konflik Agraria dalam Setahun

Koordinator Kontras Sumut Amin Multazam Lubis menambahkan, gubernur tidak bisa sendirian menyelesaikan konflik berkepanjangan tersebut.

Pasalnya, gubernur hanya punya wewenang menginisiasi dan mendorong lembaga terkait untuk menyelesaikannya.

Penyelesaian kasus lahan bekas HGU pasti akan menimbulkan persoalan baru karena masyarakat semakin ramai terlibat, konfliknya semakin kompleks.

"Kalau tidak ada kemauan, tidak akan selesai. Kami tunggu janji Pak Edy untuk merealisasikannya," pungkas Amin.

Mengganggu

Di sela pidatonya, Edy mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang mendukungnya dan mengucapkan selamat jalan kepada mantan Penjabat Gubernur Sumut Eko Subowo.

Baca juga: Laporan Konflik Agraria Capai 334 Kasus, KSP Dorong Terbitnya Inpres

Dia sempat bergurau kalau Pemerintah Provinsi Sumut akan selalu mengganggu Eko yang akan bertugas kembali sebagai Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

“Tidak akan berakhir di sini, kami akan selalu mengganggu bapak,” canda Edy.

Eko menjawab dengan mengucapkan selamat kepada Edy dan wakilnya yang akan memimpin Sumut mulai 2018 sampai 2023 mendatang.

Eko mengaku tidak banyak yang bisa dilakukannya selama dua bulan 12 hari menjabat. Hanya ada dua peraturan daerah yang ditandatangani, 18 peraturan gubernur dan 530 putusan gubernur.

"Kebanyakan mengenai kenaikan pangkat dan pensiun. Saya mohon maaf, selama menjabat masih banyak kekurangan. Saya mencintai Sumut," ucapnya disambut tepuk tangan hadirin.