Warga Dolly yang Gugat Pemkot Surabaya Bantah Dukung Prostitusi

Kompas.com - 03/09/2018, 15:23 WIB
Aksi warga penggugat Pemkot Surabaya soal penutupan Dolly KOMPAS.com/Achmad FaizalAksi warga penggugat Pemkot Surabaya soal penutupan Dolly

SURABAYA, KOMPAS.com - Kelompok warga Dolly yang melakukan gugatan class action membantah disebut mendukung prostitusi di Dolly.

Mereka mengaku hanya memperjuangkan nasib warga yang banyak kehilangan pendapatan pasca-penutupan lokalisasi Dolly 2014 lalu.

"Kami bukan mendukung prostitusi, kami hanya ingin menunjukkan bahwa masih banyak warga yang kehilangan pendapatan pasca-penutupan Dolly. Karena itu Pemkot Surabaya harus bertanggung jawab," kata Pokemon, koordinator aksi warga penggugat, Senin (3/9/2018).

Pihaknya menyebut, Pemkot Surabaya belum memiliki konsep yang jelas untuk menangani perekonomian warga pasca-penutupan Dolly.

"Seperti pemilik warung, tukang parkir, pedagang asongan, saat ini mereka tidak lagi memiliki penghasilan," ujarnya.

Sementara itu, kelompok warga eks lokalisasi Dolly menyebut, kelompok penggugat tidak mewakili warga Dolly, karena sebagian besar mereka berasal dari luar wilayah Dolly dan Jarak.

"Hanya segelintir saja yang asli warga Dolly dan Jarak," kata Kurnia Cahyanto, korlap aksi warga Eks Dolly.

Baca juga: Massa Pro dan Kontra Penutupan Dolly Berhadap di Depan PN Surabaya

Pihaknya membantah bahwa Pemkot Surabaya tidak bertanggung jawab atas masalah ekonomi warga Dolly pasca-penutupan.

"Barang-barang yang kami bawa ini adalah sebagian produk ekonomi warga eks Dolly, seperti sandal hotel, kain batik dan beberapa jenis makanan ringan. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Tidak mungkin dibawa semua," jelasnya.

Seperti diberitakan, kelompok warga yang mengatasnamakan warga eks lokalisasi Dolly menggugat Pemkot Surabaya atas kerugian materil maupun immateril atas kebijakan penutupan Lokalisasi Dolly pada 2014 lalu.

Pemkot Surabaya dianggap tidak berhasil memulihkan ekonomi warga lokalisasi Dolly seperti yang dijanjikan. Atas gugatan itu, Pemkot Surabaya diminta membayar kerugian sebesar Rp 270 miliar.

Namun Pengadilan Negeri Surabaya menolak gugatan tersebut pada sidang putusan hari ini. Gugatan tersebut dianggap kurang memenuhi syarat gugatan class action.

Baca juga: Gugatan Class Action Warga Eks Dolly Ditolak PN Surabaya

Majalis hakim juga menyebut gugatan lebih tepat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena menyangkut hubungan Pemkot Surabaya dengan warganya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala Lapas Jambi Dikabarkan Sakit, Ini Penjelasan Kanwil Kemenkumham

Kepala Lapas Jambi Dikabarkan Sakit, Ini Penjelasan Kanwil Kemenkumham

Regional
Ini Kondisi Bayi 6 Bulan Pengidap Atresia Bilier di Sumut, Selalu Menangis Menahan Sakit

Ini Kondisi Bayi 6 Bulan Pengidap Atresia Bilier di Sumut, Selalu Menangis Menahan Sakit

Regional
12 Warga Sumedang Termasuk Murid SD Positif Covid-19

12 Warga Sumedang Termasuk Murid SD Positif Covid-19

Regional
Penangkapan Buronan Narkoba Digagalkan Warga, Mobil BNNK Digulingkan

Penangkapan Buronan Narkoba Digagalkan Warga, Mobil BNNK Digulingkan

Regional
Seorang Perawat RSUD Madiun Positif Covid-19, 67 Tenaga Medis Jalani Tes Swab

Seorang Perawat RSUD Madiun Positif Covid-19, 67 Tenaga Medis Jalani Tes Swab

Regional
Mengintip Penjamasan Keris Peninggalan Sunan Kudus di Masa Pandemi

Mengintip Penjamasan Keris Peninggalan Sunan Kudus di Masa Pandemi

Regional
Longboat Terbakar Saat Mencari Ikan, 10 Nelayan Berlindung di Balik Rumpon

Longboat Terbakar Saat Mencari Ikan, 10 Nelayan Berlindung di Balik Rumpon

Regional
Speedboat Tabrak Tongkang, Suami dan Istri yang Hamil 9 Bulan Tewas

Speedboat Tabrak Tongkang, Suami dan Istri yang Hamil 9 Bulan Tewas

Regional
Sekwan DPRD Batam Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Anggaran Konsumsi

Sekwan DPRD Batam Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Anggaran Konsumsi

Regional
Klaster Perkantoran Merebak, Gubernur Gorontalo Wajibkan Semua Pejabat Rapid Test

Klaster Perkantoran Merebak, Gubernur Gorontalo Wajibkan Semua Pejabat Rapid Test

Regional
Sejumlah Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang Didigitalisasi

Sejumlah Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang Didigitalisasi

Regional
Marah Tak Diberi Uang, Pria Bertato Aniaya Ayah Kandung dengan Kursi Plastik

Marah Tak Diberi Uang, Pria Bertato Aniaya Ayah Kandung dengan Kursi Plastik

Regional
Soal Sekolah, Kepala BNPB Ingatkan Belum Ada Zona Hijau di Jabar

Soal Sekolah, Kepala BNPB Ingatkan Belum Ada Zona Hijau di Jabar

Regional
Catat, Ini 6 Tempat Lokasi Uji Klinis Vaksin Covid-19 di Bandung

Catat, Ini 6 Tempat Lokasi Uji Klinis Vaksin Covid-19 di Bandung

Regional
Cerita Pilu Dua Balita Tewas Ditangan Ayah Kandung di Flores...

Cerita Pilu Dua Balita Tewas Ditangan Ayah Kandung di Flores...

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X