Warga Dolly yang Gugat Pemkot Surabaya Bantah Dukung Prostitusi

Kompas.com - 03/09/2018, 15:23 WIB
Aksi warga penggugat Pemkot Surabaya soal penutupan Dolly KOMPAS.com/Achmad FaizalAksi warga penggugat Pemkot Surabaya soal penutupan Dolly

SURABAYA, KOMPAS.com - Kelompok warga Dolly yang melakukan gugatan class action membantah disebut mendukung prostitusi di Dolly.

Mereka mengaku hanya memperjuangkan nasib warga yang banyak kehilangan pendapatan pasca-penutupan lokalisasi Dolly 2014 lalu.

"Kami bukan mendukung prostitusi, kami hanya ingin menunjukkan bahwa masih banyak warga yang kehilangan pendapatan pasca-penutupan Dolly. Karena itu Pemkot Surabaya harus bertanggung jawab," kata Pokemon, koordinator aksi warga penggugat, Senin (3/9/2018).

Pihaknya menyebut, Pemkot Surabaya belum memiliki konsep yang jelas untuk menangani perekonomian warga pasca-penutupan Dolly.

"Seperti pemilik warung, tukang parkir, pedagang asongan, saat ini mereka tidak lagi memiliki penghasilan," ujarnya.

Sementara itu, kelompok warga eks lokalisasi Dolly menyebut, kelompok penggugat tidak mewakili warga Dolly, karena sebagian besar mereka berasal dari luar wilayah Dolly dan Jarak.

"Hanya segelintir saja yang asli warga Dolly dan Jarak," kata Kurnia Cahyanto, korlap aksi warga Eks Dolly.

Baca juga: Massa Pro dan Kontra Penutupan Dolly Berhadap di Depan PN Surabaya

Pihaknya membantah bahwa Pemkot Surabaya tidak bertanggung jawab atas masalah ekonomi warga Dolly pasca-penutupan.

"Barang-barang yang kami bawa ini adalah sebagian produk ekonomi warga eks Dolly, seperti sandal hotel, kain batik dan beberapa jenis makanan ringan. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Tidak mungkin dibawa semua," jelasnya.

Seperti diberitakan, kelompok warga yang mengatasnamakan warga eks lokalisasi Dolly menggugat Pemkot Surabaya atas kerugian materil maupun immateril atas kebijakan penutupan Lokalisasi Dolly pada 2014 lalu.

Pemkot Surabaya dianggap tidak berhasil memulihkan ekonomi warga lokalisasi Dolly seperti yang dijanjikan. Atas gugatan itu, Pemkot Surabaya diminta membayar kerugian sebesar Rp 270 miliar.

Namun Pengadilan Negeri Surabaya menolak gugatan tersebut pada sidang putusan hari ini. Gugatan tersebut dianggap kurang memenuhi syarat gugatan class action.

Baca juga: Gugatan Class Action Warga Eks Dolly Ditolak PN Surabaya

Majalis hakim juga menyebut gugatan lebih tepat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena menyangkut hubungan Pemkot Surabaya dengan warganya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSU dr Slamet Garut Minta Tempat Tinggal Sementara untuk Tenaga Medis

RSU dr Slamet Garut Minta Tempat Tinggal Sementara untuk Tenaga Medis

Regional
Hadapi Corona, Ganjar Minta Desa Hidupkan Lagi Tradisi Jimpitan untuk Lumbung Pangan

Hadapi Corona, Ganjar Minta Desa Hidupkan Lagi Tradisi Jimpitan untuk Lumbung Pangan

Regional
9 Kasus Positif Covid-19 di Jayapura, Pemda Pertimbangkan Karantina Wilayah

9 Kasus Positif Covid-19 di Jayapura, Pemda Pertimbangkan Karantina Wilayah

Regional
Meski Ditolak Warga, Pasien Positif Covid-19 Tetap Dimakamkan di Lahan Pemprov Sulsel di Gowa

Meski Ditolak Warga, Pasien Positif Covid-19 Tetap Dimakamkan di Lahan Pemprov Sulsel di Gowa

Regional
Gedung Bekas Rumah Sakit di Kota Kediri Kembali Difungsikan Rawat ODP

Gedung Bekas Rumah Sakit di Kota Kediri Kembali Difungsikan Rawat ODP

Regional
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sebut Anggaran untuk Corona Sekitar Rp 200 Miliar

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sebut Anggaran untuk Corona Sekitar Rp 200 Miliar

Regional
Masker Langka dan Mahal, Alumni BLK di Pekalongan Jahit 1000 Lembar

Masker Langka dan Mahal, Alumni BLK di Pekalongan Jahit 1000 Lembar

Regional
Mayoritas Pasien Corona di RSHS Berusia 50 Tahun dan Punya Riwayat Penyakit

Mayoritas Pasien Corona di RSHS Berusia 50 Tahun dan Punya Riwayat Penyakit

Regional
Pemkot Pontianak Kucurkan Dana Rp 37 Miliar untuk Tangani Virus Corona

Pemkot Pontianak Kucurkan Dana Rp 37 Miliar untuk Tangani Virus Corona

Regional
5 Hal Penting Soal Dua Pocong yang Viral hingga Korea Selatan, Foto Tahun 2019 dan Hanya Iseng

5 Hal Penting Soal Dua Pocong yang Viral hingga Korea Selatan, Foto Tahun 2019 dan Hanya Iseng

Regional
Cegah Corona di Lapas Tegal, 57 Narapidana Dibebaskan

Cegah Corona di Lapas Tegal, 57 Narapidana Dibebaskan

Regional
KNPI Jabar Siapkan Pilot untuk Drone Penyemprot Disinfektan

KNPI Jabar Siapkan Pilot untuk Drone Penyemprot Disinfektan

Regional
ODP Covid-19 yang Meninggal Saat Hendak Melahirkan Diduga Keracunan, Bukan Positif Corona

ODP Covid-19 yang Meninggal Saat Hendak Melahirkan Diduga Keracunan, Bukan Positif Corona

Regional
Sempat Ingin Lari, Pasien Sembuh Covid-19: Saya Harus Menyelamatkan Diri, Keluarga, Masyarakat

Sempat Ingin Lari, Pasien Sembuh Covid-19: Saya Harus Menyelamatkan Diri, Keluarga, Masyarakat

Regional
Pemda DIY Siapkan Dua lokasi untuk Karantina Pasien Covid-19

Pemda DIY Siapkan Dua lokasi untuk Karantina Pasien Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X