Kompas.com - 30/08/2018, 16:37 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com - Puluhan warga eks lokalisasi Dolly Surabaya menggelar aksi damai di depan gedung Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (30/8/2018).

Dalam aksi tersebut, warga membawa produk usaha ekonomi warga eks lokalisasi Dolly seperti sandal hotel dan batik.

Aksi warga tersebut sekaligus mengawal sidang gugatan class action warga eks lokalisasi Dolly lainnya yang menggugat Pemkot Surabaya karena dinilai tidak menepati janji untuk membangun perekonomian warga pasca-penutupan lokalisasi Dolly 2014 lalu.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sandal hotel dan batik itu dijajar di samping jalan raya tepatnya di depan pintu masuk Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Arjuno.

Selain memamerkan produk usaha ekonomi warga, juga digelar berbagai spanduk yang berisi penolakan terhadap intervensi pihak lain yang ingin prostitusi kembali dibuka di gang Dolly dan Jarak.

"Dolly saat ini sudah sehat dan usaha ekonomi warganya sudah berjalan baik. Yang menggungat dan yang menyebut usaha ekonomi warga tidak jalan hanya segelintir orang saja," kata Kurnia Cahyanto dari Forum Komunikasi Jarak-Dolly.

Baca juga: Sekarang Kami Bangga Jadi Warga Dolly

Dia juga menyebut, kelompok warga yang menggugat adalah kebanyakan warga di luar Dolly.

"Kalau yang saat ini aksi, asli warga Dolly. Kalau tidak percaya silakan dicek masing-masing KTP-nya," terang dia.

Produk ekonomi warga seperti sandal hotel dan batik yang dibawa sebagai atribut aksi, kata dia, karena warga ingin menunjukkan bahwa perekonomian warga eks lokalisasi Dolly saat ini berkembang pesat pasca-penutupan prostitusi.

"Sebenarnya masih banyak lagi produk usaha lainnya seperti produk makanan dan sebagainya. Tidak mungkin kalau kami bawa semuanya," terangnya.

Dia berjanji akan membawa warga dengan jumlah yang lebih banyak pada Senin pekan depan, bertepatan dengan agenda sidang putusan perkara gugatan warga eks lokalisasi Dolly.

Baca juga: Nyaleg DPR, Puti Diajak Risma Blusukan ke Kampung Dolly

Gugatan kepada Pemkot Surabaya dilayangkan oleh warga yang tergabung dalam Komunitas Pemuda Independen (Kopi) dan Front Pekerja Lokalisasi (FPL). Mereka menggugat Pemkot Surabaya atas kerugian materiil dan immateril sebesar Rp 2,7 miliar karena Pemkot Surabaya dinilai belum bisa membangkitkan perekononian warga pasca-penutupan lokalisasi Dolly pada 2014 lalu.

Gugatan juga dilayangkan kepada Polrestabes Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya.

Kompas TV Polisi menangkap 2 orang mucikari.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.