Waspada Kebakaran Lahan, Ada 201 "Hotspot" di Kawasan Perusahaan di Kalbar

Kompas.com - 28/08/2018, 09:38 WIB
Petugas kepolisian dari Polresta Pontianak bersama pemadam kebakaran swasta saat berupaya memadamkan api di lahan gambut yang mendekati permukiman warga di Jalan Purnama II, Pontianak (20/8/2018). KOMPAS.com/YOHANES KURNIA IRAWANPetugas kepolisian dari Polresta Pontianak bersama pemadam kebakaran swasta saat berupaya memadamkan api di lahan gambut yang mendekati permukiman warga di Jalan Purnama II, Pontianak (20/8/2018).

PONTIANAK, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat mengungkapkan terdapat 201 titik api (hotspot) yang berada di dalam kawasan perusahaan di Kalbar.

Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, Anton P Widjaya mengatakan, berdasarkan data titik api pada tanggal 14 Agustus 2018 yang di overlay dengan peta sebaran konsesi di Kalimantan Barat, dari 790 titik api terdapat 201 titik api berada di dalam konsesi.

Jumlah titik api di kawasan konsesi perusahaan tersebut, sebut Anto, sekaligus menjawab pernyataan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruandha Agung Sugardiman yang menyebutkan penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat )Kalbar) adalah masyarakat.

Pernyataan tersebut menurutnya merupakan cerminan rendahnya komitmen institusi tersebut dalam menegakkan hukum dalam kasus kejahatan lingkungan.

Baca juga: Buntut Karhutla dan Kabut Asap di Pontianak, Polda Kalbar Tetapkan 27 Tersangka

"Kami menyayangkan pernyataan Dirjen PPI KLHK tersebut karena tidak berpijak pada data, subjektif dan terkesan melindungi korporasi yang sengaja membakar ataupun lahan konsesinya terbakar," ujar Anton saat dihubungi, Senin (27/8/2018).

Overlay sebaran titik api yang dilakukan Walhi Kalbar, ungkap Anton, bersumber dari Citra Modis C6 Kalimantan Barat NASA 2018 dengan confidence 80-100 persen dengan Peta Sebaran Investasi di Kalimantan Barat .

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski demikian, Walhi Kalbar tidak menafikkan fakta bahwa ada masyarakat yang mengelola lahannya dengan cara membakar dengan skala kecil.

Baca juga: Musim Kemarau Meluas, BMKG Ingatkan Bahaya Karhutla

Hal tersebut dikuatkan dengan melihat titik api yang ada di konsesi dan yang ada di luar konsesi. Padahal, masyarakat mempunyai hak untuk mengolah lahan dengan cara tradisional sebagaimana amanah dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Dengan luasan tertentu, UU PPLH mengakomodir rakyat mengelola lahannya sesuai dengan adat budaya dan tradisinya,” jelasnya.

Kebakaran hutan dan lahan pun, menurut Anton, harus dilihat tak hanya dari kuantitas berapa banyak titik kebakaran saja, tetapi melihat kualitas dan dampak dari kebakaran tersebut.

“Seratus petani membakar lahan pertanian yang luasnya terbatas dampaknya tidak sama dengan satu perusahaan yang melakukan pembersihan lahan yang luasnya ribuan hektar," ujarnya.

Baca juga: Hotspot Berkurang, Kabut Asap Reda, Kualitas Udara di Pontianak Membaik

"Kerusakan dan polutan asap yang dihasilkan sangat mengerikan, apalagi jika ratusan perusahaan perkebunan melakukannya,” tambahnya.

Terkait dengan langkah penegakan hukum yang dilakukan KLHK dengan menyegel 5 perusahaan sawit di Kabupaten Kubu Raya, Anton mengapresiasi langkah tersebut.

Meski demikian, apabila menggunakan overlay terbaru yang dilakukan Walhi, titik api pada tanggal 16 Agustus 2018 yang mencapai 1.025 hotspot, terdapat 853 titik di wilayah konsesi.

"Artinya, tidak mungkin semua titik api ini hanya tersebar di 5 konsesi saja," tegasnya.

Anton juga berharap, proses penyidikan maupun penyelidikan yang dilakukan KLHK harus transparan dan melibatkan CSO.

Baca juga: Disegel, Lahan Milik 5 Perusahaan Sawit yang Terbakar di Kalimantan Barat

"Tidak ada jaminan meskipun dilakukan oleh KLHK maka penyidikan kasus ini kemudian tidak masuk angin. sudah terlalu banyak contoh," sebutnya.

Lima perusahaan ini juga harus menjadi permulaan untuk menegakan hukum lingkungan di Kalbar.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel area yang terbakar di 5 perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Lima perusahaan tersebut diantaranya adalah PT SUM, PT PLD, PT AAN, PT APL, dan PT RJP.

Penyegelan tersebut dilakukan oleh Tim KLHK yang dipimpin langsung Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani. 

Baca juga: 4 Korban Tewas dalam Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat

Didampingi Direktur Pengawasan dan Sanksi Administrasi KLHK Sugeng Priyanto dan Direktur Pencegahan dan Pengamanan KLHK Sustyo Iriyono, serta para penyidik dan pengawas lingkungan hidup pada Sabtu (25/8/2018).

“Menteri LHK melakukan monitor penangangan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan memerintahkan kami turun langsung ke lokasi," ujar Rasio.

Rasio menambahkan, pemerintah sangat serius menangani dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat.

"Penyegelan lokasi yang terbakar ini untuk mendukung penegakan hukum karhutla secara tegas agar ada efek jera," ujar Rasio

"Kami akan terus memantau lokasi-lokasi lainnya yang terbakar, termasuk dengan menggunakan teknologi satelit dan drone," tambahnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
Jalankan Program 'Sarjana Mengajar', Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Jalankan Program "Sarjana Mengajar", Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Regional
Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Regional
Bupati IDP Resmikan 'SPBU Satu Harga' di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Bupati IDP Resmikan "SPBU Satu Harga" di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Regional
Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X