Bupati Temanggung Terpilih Diperiksa KPK, Apa Langkah KPU?

Kompas.com - 16/07/2018, 18:51 WIB
Depan rumah M. Al Khadziq, di Dusun Greges Desa Greges Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu (14/7/2018). Kompas.com/Ika Fitriana Depan rumah M. Al Khadziq, di Dusun Greges Desa Greges Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu (14/7/2018).

TEMANGGUNG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Temanggung, Jawa Tengah, tetap akan melakukan pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih sesuai jadwal yang ditentukan.

KPU tidak terpengaruh meskipun bupati terpilih Muhammad Al-Khadziq sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus yang diduga menjerat istrinya, Eni Maulani Saragih.

"Kami tetap akan melakukan penetapan sesuai jadwal yang ditentukan karena itu tugas kami. Penetapan tanpa dihadiri calon bupati terpilih juga tidak masalah secara undang-undang," kata Ketua KPU Temanggung Sudjatmiko di kantornya, Senin (16/7/2018).

Baca juga: Eni Saragih, Anggota DPR yang Kena OTT KPK, Istri Bupati Temanggung Terpilih

Sudjatmiko menyatakan, tugas dan kewenangan KPU hanya sampai pada pleno penetapan paslon bupati dan wakil bupati yang mendapat suara terbanyak pada Pilkada 27 Juni 2018 lalu.

Sedangkan persoalan hukum yang menimpa calon bupati terpilih adalah kewenangan KPK, termasuk pelantikannya juga sudah bukan ranah KPU, melainkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tugas KPU sampai pada penetapan, (tahapan) selanjutkan sudah domain Kemendagri. Kalau soal hukum juga kami serahkan KPK, kami hormati proses hukum, kami yakin KPK profesional," ungkap Sudjatmiko.

Baca juga: Kiprah Irwandi Yusuf, Mantan Pejabat GAM yang Jadi Gubernur Aceh Lalu Jatuh Hati pada Pesawat

Pihaknya tidak mau berandai-andai apapun terkait status hukum bupati terpilih Al-Khadziq. Sudjatmiko memastikan seluruh tahapan Pilkada serentak di Kabupaten Temanggung berjalan sesuai aturan.

"Kita tidak mau berandai-andai terlalu jauh, kita tidak bekerja berdasarkan 'seandainya' tapi ketentuan yang ada, kita ikuti proses dan perkembangannya dulu saja,” paparnya.

Baca juga: Jokowi: Saya Minta di Rest Area Jualannya Bukan Kentucky, Diganti Sate dan Soto...

Dia menjelaskan, sebetulnya status hukum calon bupati atau wakil bupati terpilih tidak mempengaruhi tahapan Pilkada. Hal ini telah diatur Pasal 163 dan Pasal 164 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Disitu dijelaskan, kepala daerah berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana pada saat pelantikan tetap akan dilantik menjadi bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota," jelasnya.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X