Pelaku Bagi-bagi Uang Saat Pilkada Divonis 3 Tahun Penjara

Kompas.com - 11/07/2018, 15:51 WIB
Terdakwa kasus dugaan politik uang (kemeja putih) dalam sidang putusan di pengadilan negeri Temanggung, Rabu (11/7/2018)Kompas.com/Ika Fitriana Terdakwa kasus dugaan politik uang (kemeja putih) dalam sidang putusan di pengadilan negeri Temanggung, Rabu (11/7/2018)

TEMANGGUNG, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Temanggung menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada terdakwa Supriyono, warga Desa Gowak, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Rabu (11/7/2018).

Supriyono didakwa bersalah secara sah dan meyakinkan karena melakukan praktik politik uang pada pemilihan bupati dan wakil bupati Temanggung, 27 Juni 2018.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriyono dengan pidana penjara selama 3 tahun, dan denda Rp 200 juta," kata hakim ketua Didit Pambudi Widodo, didampingi hakim anggota Rachmawati Saptaningtyas dan Stephanus Yunanto.

Didit menyatakan terdakwa secara sah dan terbukti telah melanggar pasar 187A UU RI nomor 10/2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1/2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU.


Baca juga: Dua Tersangka Politik Uang Pilkada Mamasa Resmi Ditahan Polisi

Vonis tersebut sudah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Temanggung yang dibacakan pada sidang tuntutan, Senin (9/7/2018) lalu.

Didit menjelaskan, terdakwa yang berprofesi sebagai supir truk itu terbukti membagi-bagikan amplop berisi uang kepada warga menjelang pencoblosan dengan tujuan supaya warga memilih salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Temanggung.

"Barang bukti berupa 1 lembar amplop putih berukur 110 X 70 milimeter untuk dimusnahkan, sedangkan uang 1 lembar uang kertas sebesar Rp 20.000 dirampas untuk negara," tegas Didit.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah karena perbuatannya yang sudah menciderai demokrasi di Indonesia, dan di Kabupaten Temanggung khususnya.

Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap baik dan sopan selama proses persidangan. Terdakwa juga merupakan kepala keluarga dan belum pernah dihukum.

Langsung banding

Atas amar putusan tersebut, terdakwa langsung mengajukan naik banding. Penasehat hukum terdakwa dari Lembaga Bantuan Hukum (LNH) Muhammad Jamal menilai putusan hakim dinilai diskriminatif.

Baca juga: Temuan 186 Amplop Berisi Uang di Temanggung, Diduga Politik Uang

"Seharusnya penerima (politik uang) juga diproses, tapi selama ini tidak dihadirkan sama sekali. Sesuai UU penerima dan pemberi hukumannya sama," tandas Jamal usai sidang.

Selain itu, memori banding tersebut diajukan karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri dan atas kecintaannya terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut.

“Klien kami ini tidak tahu hukumnya sebelumnya, karena kecintaannya pada paslon, kemudia dia inisiatif sendiri. Kalau dihubungkan undang-undangnya, unsur-unsurnya tidak masuk," jelasnya.

Sementara itu, JPU Anthonius menyatakan akan mengajukan kontra memori banding meskipun vonis hakim sudah sesuai dengan tuntutan.

Baca juga: Bawaslu Proses 35 Kasus Dugaan Politik Uang di Pilkada 2018, Terbanyak di Sulsel

 

Putusan hakim tersebut, katanya, sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi yang dihadirkan dan barang bukti yang saling bersesuaian.

"Meskipun vonis sudah sesuai dengan tuntutan kami, tapi penasehat hukum terdakwa mengajukan banding maka kami juga menyatakan pikir-pikir dan mengajukan kontra memori banding," tandas Antonius.

Selama persidangan, Pengadilan Negeri Temanggung dijaga ketat oleh aparat keamanan. Terdakwa yang keluar dari ruang tahanan dijaga dua anggota polisi bersenjata lengkap.

Sementara di luar gedung ratusan aparat dari Polres Temanggung, Brimob Polda Jateng dan TNI dari Kodim 0706 Temanggung, terlihat berjaga-jaga.

Kompas TV Di Lampung, sejumlah warga mendatangi Kantor Sentra Gakkumdu di Bandar Lampung.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Keberatan Pengacara Terdakwa Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi atas Dakwaan Jaksa

Keberatan Pengacara Terdakwa Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi atas Dakwaan Jaksa

Megapolitan
BPN: UN Jadi Beban Para Pelajar dan Orangtua

BPN: UN Jadi Beban Para Pelajar dan Orangtua

Nasional
Tim DVI Kembali Identifikasi 4 Jenazah Korban Banjir Bandang Jayapura

Tim DVI Kembali Identifikasi 4 Jenazah Korban Banjir Bandang Jayapura

Regional
Melawan Manifesto Kebencian

Melawan Manifesto Kebencian

Internasional
Sepakat Berdamai, Siswa SMA Peluk Kepala Sekolah yang Dianiayanya

Sepakat Berdamai, Siswa SMA Peluk Kepala Sekolah yang Dianiayanya

Regional
Presiden Mozambik Sebut Korban Tewas Topan Idai Bisa Capai 1.000 Orang

Presiden Mozambik Sebut Korban Tewas Topan Idai Bisa Capai 1.000 Orang

Internasional
Pentingnya Bekal bagi Warga Binaan Sebelum Menghirup Udara Bebas..

Pentingnya Bekal bagi Warga Binaan Sebelum Menghirup Udara Bebas..

Megapolitan
Dua Jenazah Warga Malaysia Dipulangkan, Keluarga Disantuni  Rp 15 Juta

Dua Jenazah Warga Malaysia Dipulangkan, Keluarga Disantuni Rp 15 Juta

Regional
500 Hektar Lahan Sawah di Manggarai Barat Terendam Banjir

500 Hektar Lahan Sawah di Manggarai Barat Terendam Banjir

Regional
Bantu Napi Bawa Telepon Genggam ke Penjara, Petugas Bisa Dipecat

Bantu Napi Bawa Telepon Genggam ke Penjara, Petugas Bisa Dipecat

Megapolitan
Jokowi Tak Hadir, Lelang Motor Chopperland hingga Gitar untuk Dana Kampanye Dibatalkan

Jokowi Tak Hadir, Lelang Motor Chopperland hingga Gitar untuk Dana Kampanye Dibatalkan

Regional
Intelijen Turki Ikut Selidiki Motif Penembakan di Trem Utrecht

Intelijen Turki Ikut Selidiki Motif Penembakan di Trem Utrecht

Internasional
Menanti Putusan Sela Majelis Hakim dalam Sidang Lanjutan Ratna Sarumpaet, Hari Ini

Menanti Putusan Sela Majelis Hakim dalam Sidang Lanjutan Ratna Sarumpaet, Hari Ini

Megapolitan
Waspada Hujan Petir Disertai Angin Kencang di Jakbar, Jaksel, dan Jaktim

Waspada Hujan Petir Disertai Angin Kencang di Jakbar, Jaksel, dan Jaktim

Megapolitan
[BERITA POPULER] Survei SMRC: Prabowo-Sandiaga 31,8 Persen | Ma'ruf Amin Kritik Sandiaga

[BERITA POPULER] Survei SMRC: Prabowo-Sandiaga 31,8 Persen | Ma'ruf Amin Kritik Sandiaga

Nasional

Close Ads X