Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belanja Hibah Pilgub Jawa Tengah Ditambah Rp 201 Miliar

Kompas.com - 12/10/2017, 20:31 WIB
David Oliver Purba

Penulis

Anggaran tunjangan tersebut meliputi transportasi, komunikasi, perumahan anggota, serta perumahan pimpinan. Dana tersebut dialokasikan untuk lebih dari 90 anggota DPRD Jawa Tengah.

Ganjar mengatakan, pengesahan APBD-P 2017 secara otomatis membuat PP No 18 tersebut langsung berlaku. Namun, Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai turunan aturan tersebut memang belum disahkan.

"Iya. Belum (tanda tangan), tinggal tanda tangan. Proses sudah jalan, tinggal diteken. Mungkin sudah naik ke Saya. Dan Saya sudah cek ke (bagian) apprasial, tinggal menunggu approval (persetujuan) ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)," katanya.

Baca: Jokowi Teken PP, Anggota DPRD Dapat Tunjangan Beras, Komunikasi, Transportasi dan Lainnya

Ketua DPRD Jawa Tengah yang merangkap Ketua Banggar DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi mengatakan, pencairan tunjangan itu diharapkan bisa segera terealisasi. Namun, realisasi anggaran itu masih menunggu pengesahan Kementerian Dalam Negeri.

"Kami menunggu evaluasi Mendagri. Kalau tidak ada perubahan, tentunya harus dilaksanakan. Kami tahu berapa lama di Depdagri. Lebih cepat, lebih baik, artinya bisa dilaksanakan segalanya," katanya.

Monitoring dan evaluasi

DPRD Jawa Tengah meminta laporan keuangan berkala untuk bisa memantau penyerapan anggaran.

Organisasi perangkat daerah (OPD) Jawa Tengah, kata Ganjar, secara terjadwal melakukan monitoring dan evaluasi seluruh program yang tengah berjalan. Pemantauan pelaksanaan program kerja dilakukan per triwulan.

"Hasil rapat bisa Kami kirim ke DPRD sehingga dewan bisa mengikuti perkembangan. Kalau di pemerintah, Kami pakai GRMS (Government Resources Management System), yang realtime, setiap saat bisa menyampaikan itu," ujar Ganjar.

Anggota Badan Anggaran dari Komisi C DPRD Jawa Tengah Wahyudin Noor Aly meminta Pemerintah Jawa Tengah merealisasikan seluruh program yang telah dianggarkan dalam APBD-P tersebut.

"Maka catatan teman-teman (anggota dewan) mampu enggak itu (serapan anggaran untuk program) dilakukan dalam jangka waktu (terbatas)," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com