Pemerintah Jawa Tengah Tekan Potensi Penyimpangan Dana Desa

Pemerintah Jawa Tengah juga melatih perangkat desa untuk bisa menyederhanakan laporan administrasi keuangan, yang saat ini terkesan masih belum efektif.

Ia meminta setiap daerah untuk menggunakan aplikasi sistem keuangan daerah (Siskudes). Aplikasi yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu dibuat agar pengeloaan dana oleh pemerintah desa bisa diketahui dan transparan.

Ganjar yang aktif di media sosial mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk mengawasi penggunaan dana desa.

Indikasi atau kecurigaan adanya penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran bisa dilaporkan ke akun sosial media Pemerintah Jawa Tengah maupun akun Gubernur Jawa Tengah.

"Perlu untuk mengefektifkan penggunaan media sosial untuk mendorong transparansi desa dan pengaduan masyarakat," ujarnya.