Kepala Desa Ini Sumbangkan Seluruh Gajinya untuk Membantu Warga Miskin

"Kartu ini bukan untuk menyaingi kartunya Pak Jokowi. Hanya agar tidak sembarangan orang minta sumbangan, agar bantuan tepat sasaran," tegas warga Dusun Kwadasan, Desa Banyudono, itu.

Suami dari Maryati (44) itu menyebutkan, Desa Banyudono yang terletak di kaki Gunung Merapi itu meliputi 15 dusun dengan jumlah penduduk 5435 jiwa. Sebanyak 262 jiwa di antaranya sudah terdata sebagai rumah tangga miskin dan bisa ditutup bantuan pemerintah.

Nurhadi menambahkan, saat ini pihaknya sedang merintis tempat pengelolaan sampah (TPS) di desa Banyudono. Setiap warga yang menyetorkan sampah di TPS itu maka wajib setor Rp 1.000 untuk biaya pengelolaan, sisanya untuk pengembangan KBS dan KBC tersebut.

"Jadi, ke depan kalau sudah berkembang, warga yang dapat KBS dan KBC bisa lebih banyak lagi, diambil dari uang sisa pengelolaan sampah itu," katanya.

Jadi inspirasi

Sejak diluncurkan, warga menyambut baik peluncuruan dua kartu tersebut. Bahkan tidak sedikit pula yang terharu lalu ikut menjadi donatur untuk membantu biaya pendidikan anak-anak yatim.

"Namun tidak sedikit pula yang menilai saya hanya pencintraan. Tapi tak apalah, selama saya masih menjabat jadi Kepala Desa empat tahun lagi, gaji saya untuk warga miskin, mudah-mudahan meninspirasi masyarakat dan kepala desa lainnya," katanya.

Supardi (47), Desa Banyudono, mengapresiasi kebijakan kepala Desa Nurhadi. Ia juga berterima kasih karena anaknya, Ahmad RObit Azni (7), yang masih kelas 1 SD menerima KBC. Bantuan ini setidaknya meringankan bebannya untuk membeli alat alat tulis sekolah.

"Saya berterima kasih, anak saya dapat KBC untuk bantu sekolah. Seandainya semua pemimpin negeri ini seperti beliau, mungkin semua rakyat Indonesia akan sejahtera," ungkap dia.

Camat Dukun Sukamtono menilai hal ini bisa menjadi contoh bagus bagi desa-desa lain dalam membantu warganya yang mengalami kesulitan.

"Saya salut dengan pak Kades Banyudono. Ia memberikan gajinya untuk warga tidak mampu. Ia teladan yang bagus. KBS dan KBC ini bisa melangkapi BPJS Kesehatan," kata Sukamtono.