Kepala Desa Ini Sumbangkan Seluruh Gajinya untuk Membantu Warga Miskin

Itulah yang menggerakkan hati kepala Desa Banyudono, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, itu merelakan seluruh gajinya untuk meluncurkan Kartu Banyudono Sehat (KBS) dan Kartu Banyudono Cerdas (KBC).

KBS adalah kartu bagi warga yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah, seperti Jamkesmas, BPJS Kesehatan, ataupun Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sedangkan KBC diperuntukkan bagi anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu yang belum tertangani oleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun bantuan pemerintah lainnya.

Awal menjabat menjadi kepala desa 2,5 tahun silam, Nurhadi sudah mendapatkan keluhan karena masih banyak warga yang tidak mendapat bantuan pemerintah. Padahal, ia menilai warga tersebut memang layak mendapat bantuan namun luput dari pendataan.

"Saya lihat tetangga sendiri yang kesulitan membeli beras, apalagi untuk berobat, sementara dia tidak punya kartu jaminan dari pemerintah karena tidak terdata," kata Nurhadi mengawali cerita dengan Kompas.com, Minggu (13/3/2016).

Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Nurhadi kala itu karena data warga miskin sudah ditentukan. Termasuk anggaran desa maupun pemerintah. Nurhadi tidak berani mengutak-atik karena akan menyalahi aturan.

Sampai kemudian ia meneguhkan hati untuk memberikan seluruh gajinya sebagai kepala desa setiap bulan untuk warga yang tidak mampu itu, meski gajinya hanya Rp 2,4 juta per bulan yang semestinya untuk membiayai kehidupanya bersama seorang istri dan tiga anaknya.

Nurhadi menceritakan, keinginan tersebut sudah disampaikan kepada perangkat desa Banyudono ketika awal periode menjabat. Hanya saja keinginan itu sempat ditolak karena dinilai membingungkan soal teknis pembagian bantuan tersebut.

"Saya juga utarakan keinginan ini kepada istri. Bersyukur istri dan keluarga sangat mendukung. Untuk biaya sehari-hari kami berjualan kambing," katanya tersenyum.

Setelah melalui berbagai diskusi dengan para perangkat desa, akhirnya tercetus ide membuat dua kartu tersebut untuk memudahkan distribusi dan pemetaan warga miskin yang tidak terdata bantuan pemerintah.

Sejauh ini, kata dia, KBS diberikan kepada 75 warga miskin. Mereka akan diberikan layanan gratis periksa kesehatan ke dokter pribadi yang telah ditunjuk, baik untuk pemeriksaan kesehatan maupun obat-obatan.

Sedangkan untuk KBC, diberikan kepada 27 anak yatim yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD). Setiap anak akan mendapatkan bantuan pendidikan Rp 50.000 setiap bulan.

"Sementara KBS baru bisa dipakai di dua dokter di Kecamatan Dukun, sedangkan uang KBC diharapkan untuk biaya pendidikan, membeli buku, alat tulis dan lainnya," kata dia.

Bukan untuk menyaingi

Nurhadi menegaskan bahwa KBS dan KBC bukan untuk menyaingi jamkesmas, KIP atau KIS, tapi ini keinginannya yang ingin membantu warga. Dalam kartu pun tidak dicantumkan logo pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten Magelang, karena ini murni dari gaji pribadinya.

"Kartu ini bukan untuk menyaingi kartunya Pak Jokowi. Hanya agar tidak sembarangan orang minta sumbangan, agar bantuan tepat sasaran," tegas warga Dusun Kwadasan, Desa Banyudono, itu.

Suami dari Maryati (44) itu menyebutkan, Desa Banyudono yang terletak di kaki Gunung Merapi itu meliputi 15 dusun dengan jumlah penduduk 5435 jiwa. Sebanyak 262 jiwa di antaranya sudah terdata sebagai rumah tangga miskin dan bisa ditutup bantuan pemerintah.

Nurhadi menambahkan, saat ini pihaknya sedang merintis tempat pengelolaan sampah (TPS) di desa Banyudono. Setiap warga yang menyetorkan sampah di TPS itu maka wajib setor Rp 1.000 untuk biaya pengelolaan, sisanya untuk pengembangan KBS dan KBC tersebut.

"Jadi, ke depan kalau sudah berkembang, warga yang dapat KBS dan KBC bisa lebih banyak lagi, diambil dari uang sisa pengelolaan sampah itu," katanya.

Jadi inspirasi

Sejak diluncurkan, warga menyambut baik peluncuruan dua kartu tersebut. Bahkan tidak sedikit pula yang terharu lalu ikut menjadi donatur untuk membantu biaya pendidikan anak-anak yatim.

"Namun tidak sedikit pula yang menilai saya hanya pencintraan. Tapi tak apalah, selama saya masih menjabat jadi Kepala Desa empat tahun lagi, gaji saya untuk warga miskin, mudah-mudahan meninspirasi masyarakat dan kepala desa lainnya," katanya.

Supardi (47), Desa Banyudono, mengapresiasi kebijakan kepala Desa Nurhadi. Ia juga berterima kasih karena anaknya, Ahmad RObit Azni (7), yang masih kelas 1 SD menerima KBC. Bantuan ini setidaknya meringankan bebannya untuk membeli alat alat tulis sekolah.

"Saya berterima kasih, anak saya dapat KBC untuk bantu sekolah. Seandainya semua pemimpin negeri ini seperti beliau, mungkin semua rakyat Indonesia akan sejahtera," ungkap dia.

Camat Dukun Sukamtono menilai hal ini bisa menjadi contoh bagus bagi desa-desa lain dalam membantu warganya yang mengalami kesulitan.

"Saya salut dengan pak Kades Banyudono. Ia memberikan gajinya untuk warga tidak mampu. Ia teladan yang bagus. KBS dan KBC ini bisa melangkapi BPJS Kesehatan," kata Sukamtono.