Jokowi Beri Rapor Merah Penanganan Covid-19 di Sumut, Begini Reaksi Gubernur Edy Rahmayadi

Jokowi kemudian memberi rapor merah kepada lima provinsi dengan lonjakan kasus harian sangat tinggi.

Lima provinsi itu yakni Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Papua, Sumatera Barat dan Riau.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bereaksi dengan pernyataan Jokowi itu. Dia mengakui, dalam beberapa pekan terakhir terjadi lonjakan signifikan kasus Covid-19 Sumut.

Tetapi, kata dia, dalam dua hari terakhir kasus harian di Sumut justru turun.

"Sudah turun hari ini. Mudah-mudahan terus turun," kata Edy di Asrama Haji Medan, Selasa (10/8/2021).

Dia mengakui, akibat lonjakan kasus harian beberapa waktu lalu, Sumut masuk dalam lima besar daerah dengan jumlah penambahan kasus terbanyak di Indonesia.

"Saat ini kita ranking lima di luar Jawa dan Bali," kata Edy.

Penyebab kasus harian Covid-19 di Sumut tinggi: warga abai prokes

Edy mengungkapkan, penambahan kasus yang tinggi itu karena masih banyak warga Sumut yang tak disiplin menerapkan protokol kesehatan, baik memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Mantan Pangkostrad ini berharap ke depan masyarakat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Agar angka penyebaran Corona di Sumut bisa ditekan.

"Untuk itu penduduk kita, yang populasi kita yang 15 juta ini harus kita jaga. Untuk itu wartawan, pers ikut serta menyosialisasikan ini. Tolong berikan edukasi taati protokol kesehatan, menggunakan masker, mengatur jarak dan mencuci tangan,"katanya.

Gubernur Edy ingatkan warga tak gelar pesta selama pandemi

Dia juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah bila tidak begitu penting, lalu menjauhi tempat yang menimbulkan kerumunan.

Selain itu Edy juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menggelar acara pesta selama pandemi.

Gelaran akad atau pemberkatan nikah masih diperbolehkan di tempat-tempat ibadah. Namun tamu yang datang dibatasi maksimal hanya 25 orang.

Edy juga segera mengecek kesiapan kabupaten dan kota yang ada di Sumut, terkait pembatasan aktivitas masyarakat menyusul penerapan PPKM yang diperpanjang oleh Pemerintah Pusat hingga 23 Agustus mendatang.