Program Literasi dan Pendidikan Inklusif Diusulkan Masuk Perda Pendidikan Sumut

MEDAN, KOMPAS.com - Yayasan Pendidikan (YP) Parulian Medan mengusulkan enam isu pendidikan masuk ke rancangan peraturan daerah.

Usulan itu disampaikan YP Parulin dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Ranperda) Pendidikan Sumatera Utara di DPRD Sumut, Senin (15/5/2017).

Baca juga: Lampung Deklarasikan Pendidikan Inklusif

Enam isu pendidikan dimaksud antara lain program literasi, peningkatan mutu guru, pendidikan inklusif, biaya operasional sekolah daerah (BOSDA), tunjangan guru dan budaya lokal.

Kepala SMA Parulian 1 Medan, Tropinus Tambunan yang ikut dalam rapat tersebut mengatakan, usulan YP Parulian didesain bersama USAID Prioritas berdasarkan pengalaman dan kebutuhan lapangan.

Menurutnya, program literasi dan pendidikan inklusif perlu diakomodir karena sesuai dengan tuntutan zaman.

“Sebagai provinsi terbesar ketiga di Indonesia, sudah seharusnya Sumut punya perda yang menjamin pendidikan berkualitas. Melalui perda ini, peran sekolah sebagai ujung tombak layanan pendidikan harus diperkuat,” ujar Tropinus, Senin (15/5/2017).

Kita hidup di abad 21 yang dikenal sebagai era informasi, lanjut dia, maka kita harus membekali anak-anak dengan keterampilan literasi agar mereka bisa berhasil di masa depan.

Begitu juga dengan pendidikan inklusif. Di satu sisi, seiring waktu, jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) terus bertambah. Namun di sisi lain, jumlah sekolah inklusif untuk menampung siswa ABK tidak banyak tersedia.

Sumut baru mempromosikan 426 sekolah inklusif pada 2014 lalu. Padahal, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 10 persen dari total usia angkatan belajar berpotensi berkebutuhan khusus.

Kalau berdasarkan asumsi, dari 2,8 juta pelajar di Sumut, diprediksi ABK sebanyak 285.000 orang.

"Untuk mengakomodir anak-anak kita ini, kami usul setiap kecamatan ada paling sedikit satu SD dan satu SMP inkusif, dan di tingkat kabupaten dan kota ada satu SMA sederajat inklusif,” ucap Tropinus.

Kualitas guru

Sekretaris YP Parulian, Erita Siburian menambahkan, guna menjamin pendidikan berkualitas dibutuhkan guru yang berkualitas pula. Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru 2015, kinerja guru Sumut berada di peringkat ke-19. Kalah jauh dari Lampung, Bengkulu, Riau dan Sumatera Barat.

Kalau membaca "How the world’s most improved school systems keep getting better" yang dirilis McKensy tahun 2010, Erita melihat ada dua cara paling efektif untuk meningkatan mutu guru, yaitu pendampingan atau coaching dan pengembangan profesi.

"Karena itu, kami usulkan agar pengembangan mutu guru menjadi prioritas dalam Perda Pendidikan Sumut. Perda ini harus progresif, mampu membawa Sumut menjadi provinsi dengan layanan pendidikan terbaik. Penguatan peran sekolah menjadi penting, diperlukan lah peningkatan dukungan keuangan dari provinsi," ujar Erita.