Program Literasi dan Pendidikan Inklusif Diusulkan Masuk Perda Pendidikan Sumut

Selama ini, operasional sekolah di Sumut masih sepenuhnya ditanggung APBN, dukungan APBD untuk operasional sekolah belum ada.

Sumut sampai sekarang belum membuat kebijakan tentang BOSDA. Kalau dibandingkan dengan provinsi lain, misalnya Yogyakarta yang kinerja pendidikanya tertinggi di Indonesia, Sumut bisa berkaca dari dukungan APBD mereka.

Pada 2015 saja, Pemprov Yogjakarta mengalokasikan APBD provinsi untuk BOSDA sebesar Rp 250.000 per siswa SMA dan Rp 600.000 per siswa SMK.

"BOSDA itu bentuk nyata dan tanggung jawab provinsi kepada sekolah,” tegasnya.

Baca juga: Kisah Para Pegiat Literasi dan Janji Jokowi...

Sedangkan untuk muatan lokal, pihaknya mengusulkan budaya lokal menyangkut sejarah, kesenian, makanan dan tradisi. Melalui budaya lokal, siswa didorong mencintai kebudayaannya. Mereka memiliki karakter yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

”Kebudayaan adalah kekuatan kita. Perlu bagi anak-anak kita sejak dari bangku sekolah untuk diperkenalkan budayanya, mulai sejarah, seni, makanan dan tradisinya,” pungkas dia.

YP Parulian adalah sekolah yang berdiri sejak 1957. Sebanyak 3.000 lebih siswa dan siswinya tersebar di 16 sekolah mulai tingkat SD hingga SMA dan SMK.

Didukung USAID Prioritas, sekolah ini mendeklarasikan dirinya sebagai sekolah literasi pada 26 Oktober 2016. Deklarasi ini sekaligus menjadikan YP Parulian sebagai sekolah literasi pertama di Sumut.