Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Literasi dan Pendidikan Inklusif Diusulkan Masuk Perda Pendidikan Sumut

Kompas.com - 15/05/2017, 11:47 WIB
Kontributor Medan, Mei Leandha

Penulis

MEDAN, KOMPAS.com - Yayasan Pendidikan (YP) Parulian Medan mengusulkan enam isu pendidikan masuk ke rancangan peraturan daerah.

Usulan itu disampaikan YP Parulin dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Ranperda) Pendidikan Sumatera Utara di DPRD Sumut, Senin (15/5/2017).

Baca juga: Lampung Deklarasikan Pendidikan Inklusif

Enam isu pendidikan dimaksud antara lain program literasi, peningkatan mutu guru, pendidikan inklusif, biaya operasional sekolah daerah (BOSDA), tunjangan guru dan budaya lokal.

Kepala SMA Parulian 1 Medan, Tropinus Tambunan yang ikut dalam rapat tersebut mengatakan, usulan YP Parulian didesain bersama USAID Prioritas berdasarkan pengalaman dan kebutuhan lapangan.

Menurutnya, program literasi dan pendidikan inklusif perlu diakomodir karena sesuai dengan tuntutan zaman.

“Sebagai provinsi terbesar ketiga di Indonesia, sudah seharusnya Sumut punya perda yang menjamin pendidikan berkualitas. Melalui perda ini, peran sekolah sebagai ujung tombak layanan pendidikan harus diperkuat,” ujar Tropinus, Senin (15/5/2017).

Kita hidup di abad 21 yang dikenal sebagai era informasi, lanjut dia, maka kita harus membekali anak-anak dengan keterampilan literasi agar mereka bisa berhasil di masa depan.

Begitu juga dengan pendidikan inklusif. Di satu sisi, seiring waktu, jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) terus bertambah. Namun di sisi lain, jumlah sekolah inklusif untuk menampung siswa ABK tidak banyak tersedia.

Sumut baru mempromosikan 426 sekolah inklusif pada 2014 lalu. Padahal, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 10 persen dari total usia angkatan belajar berpotensi berkebutuhan khusus.

Kalau berdasarkan asumsi, dari 2,8 juta pelajar di Sumut, diprediksi ABK sebanyak 285.000 orang.

"Untuk mengakomodir anak-anak kita ini, kami usul setiap kecamatan ada paling sedikit satu SD dan satu SMP inkusif, dan di tingkat kabupaten dan kota ada satu SMA sederajat inklusif,” ucap Tropinus.

Kualitas guru

Sekretaris YP Parulian, Erita Siburian menambahkan, guna menjamin pendidikan berkualitas dibutuhkan guru yang berkualitas pula. Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru 2015, kinerja guru Sumut berada di peringkat ke-19. Kalah jauh dari Lampung, Bengkulu, Riau dan Sumatera Barat.

Kalau membaca "How the world’s most improved school systems keep getting better" yang dirilis McKensy tahun 2010, Erita melihat ada dua cara paling efektif untuk meningkatan mutu guru, yaitu pendampingan atau coaching dan pengembangan profesi.

"Karena itu, kami usulkan agar pengembangan mutu guru menjadi prioritas dalam Perda Pendidikan Sumut. Perda ini harus progresif, mampu membawa Sumut menjadi provinsi dengan layanan pendidikan terbaik. Penguatan peran sekolah menjadi penting, diperlukan lah peningkatan dukungan keuangan dari provinsi," ujar Erita.

Selama ini, operasional sekolah di Sumut masih sepenuhnya ditanggung APBN, dukungan APBD untuk operasional sekolah belum ada.

Sumut sampai sekarang belum membuat kebijakan tentang BOSDA. Kalau dibandingkan dengan provinsi lain, misalnya Yogyakarta yang kinerja pendidikanya tertinggi di Indonesia, Sumut bisa berkaca dari dukungan APBD mereka.

Pada 2015 saja, Pemprov Yogjakarta mengalokasikan APBD provinsi untuk BOSDA sebesar Rp 250.000 per siswa SMA dan Rp 600.000 per siswa SMK.

"BOSDA itu bentuk nyata dan tanggung jawab provinsi kepada sekolah,” tegasnya.

Baca juga: Kisah Para Pegiat Literasi dan Janji Jokowi...

Sedangkan untuk muatan lokal, pihaknya mengusulkan budaya lokal menyangkut sejarah, kesenian, makanan dan tradisi. Melalui budaya lokal, siswa didorong mencintai kebudayaannya. Mereka memiliki karakter yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

”Kebudayaan adalah kekuatan kita. Perlu bagi anak-anak kita sejak dari bangku sekolah untuk diperkenalkan budayanya, mulai sejarah, seni, makanan dan tradisinya,” pungkas dia.

YP Parulian adalah sekolah yang berdiri sejak 1957. Sebanyak 3.000 lebih siswa dan siswinya tersebar di 16 sekolah mulai tingkat SD hingga SMA dan SMK.

Didukung USAID Prioritas, sekolah ini mendeklarasikan dirinya sebagai sekolah literasi pada 26 Oktober 2016. Deklarasi ini sekaligus menjadikan YP Parulian sebagai sekolah literasi pertama di Sumut.

Kompas TV Di Hari Pendidikan Nasional, Presiden Joko Widodo, mengundang para pegiat gerakan membaca atau tokoh literasi ke Istana Negara, Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com