Saat Puluhan Warga Purworejo Ikhlaskan Tanahnya untuk Jalan Umum...

PURWOREJO, KOMPAS.com - Puluhan warga Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ramai-ramai mengikhlaskan tanahnya untuk pembangunan jalan umum.

Bupati Purworejo Yuli Hastuti menegaskan, sebagai timbal baliknya, Pemkab Purworejo memberikan pembaruan sertifikat gratis bagi puluhan warga tersebut.

Setidaknya ada 38 warga yang rela tanahnya dibangun untuk jalan umum.

"SHM (Serifikat Hak Milik) diberikan secara gratis kepada 14 warga Kelurahan Mranti dan 24 warga Desa Karangrejo. Para penerima SHM merupakan warga yang merelakan sebagian tanahnya untuk jalan di kedua wilayah tersebut," kata Bupati di Ruang Arahiwang, Selasa (7/5/2024).

Baca juga: Dapat Suara Terbanyak, Abdullah Legawa Batal Jadi Anggota DPRD Purworejo 2024-2029

Atas keikhlasan para warga tersebut, Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada warga yang telah memberikan sebagian tanahnya untuk kepentingan umum.

”Semoga apa yang telah dilakukan oleh bapak/ibu menjadi amal kebaikan yang mendapat pahala dari Allah SWT. Dan semoga kita beserta anak cucu akan merasakan manfaat, kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang,” ungkapnya.

Ketika proses pengadaan tanah selesai imbuhnya, merupakan awal dan modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan, khususnya pelebaran maupun pembangunan jalan.

Sebab, apabila Pemerintah Kabupaten mau mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat maupun Propinsi untuk bantuan dana konstruksinya, tidak boleh ada permasalah lahan aatu tanah.

”Oleh karena itu mari kita dukung bersama dan selalu kita kawal, sampai kepada proses pembangunan konstruksinya. Apabila infrastruktur jalannya bagus, maka distribusi barang dan jasa akan semakin lancar, aktivitas perekonomian akan meningkat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Baca juga: Sah! Ini Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Purworejo 2024-2029

Peningkatan status jalan desa menjadi kabupaten

Menurut Bupati, kapasitas jalan sudah tidak mampu menampung arus lalu lintas, baik di wilayah Mranti maupun Desa Karangrejo yang semula merupakan jalan desa. Sehingga saat ini telah ditindaklanjuti menjadi status jalan kabupaten melalui SK Bupati.

”Pembangunan infrastruktur jalan memang membutuhkan dana yang besar, sehingga akan terasa berat apabila hanya mengandalkan sumber dana dari APBD. Terlebih setelah adanya pandemi Covid-19, ditambah penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dan sebentar lagi akan menyelenggarakan Pilkada,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala DPUPR Suranto menjelaskan, berawal pada Perubahan Anggaran Tahun 2019, DPUPR Kabupaten Purworejo mendapatkan tugas untuk melaksanakan Apraisal Pengadaan Tanah Untuk Jalan di Ruas Jalan Mranti-Bulus serta Jalan Desa Karangrejo.

Baca juga: Sanksi Tilang dan Proses Perbaikan Jalan Pantura Demak Kudus...

Hal yang mendasari di wilayah Kelurahan Mranti antara lain, aktivitas kendaraan truk sampah yang setiap hari hilir mudik menuju TPA Jetis, mendukung untuk wisata religi ke makam Cokronegoro I, adanya pondok pesantren yang memiliki santri cukup banyak.

”Hal itu mengakibatkan kapasitas ruas jalan Mranti-Bulus sudah tidak sesuai, terutama ketika kendaraan roda 4 (lebih) berpapasan,” jelasnya.

Sedangkan untuk wilayah Desa Karangrejo, dengan terbangunnya jembatan Sejiwan dan jembatan Trirenggo, akses jalan masih sempit, tidak sebanding dengan peningkatan arus lalu lintas. Padahal ruas jalan tersebut memudahkan akses ke wilayah kecamatan Loano, Purworejo dan Kaligesing.

Baca juga: Pengerjaan 14 Proyek Perbaikan Jalan di Kebumen Dikebut, Mana Saja?