KOMPAS.com - Bencana banjir dan longsor yang menewaskan puluhan orang di Sumatra Barat mengungkap praktik "deforestasi yang makin luas dan terakumulasi selama bertahun-tahun di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)".
Berdasarkan pantauan dan analisis terbaru citra satelit dari LSM Walhi Sumbar pada Agustus sampai Oktober 2023, indikasi pembukaan lahan untuk penebangan liar terjadi di Nagari Padang Air Dingin, Kabupaten Solok Selatan, seluas 50 hektare.
Temuan serupa juga berlangsung di Nagari Sindang Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, seluas 16 hektare.
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi, mengakui adanya penebangan liar di kawasan TNKS. Ia mengeklaim pihaknya telah melakukan upaya penegakan hukum serta operasi pengamanan hutan.
Baca juga: Walhi: Banjir dan Longsor di Sumbar Bukti Deforestasi TNKS Makin Parah
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban bencana banjir dan longsor yang melanda belasan wilayah kabupaten/kota di Sumatra Barat bertambah menjadi 32 orang pada Senin (11/03).
Rinciannya adalah 23 orang meninggal dunia dan enam orang dalam pencarian di Pesisir Selatan, kemudian tiga orang lainnya meninggal di Kabupaten Padang Pariaman.
Hingga saat ini dari 12 kabupaten/kota terdampak, sudah ada lima daerah yang menetapkan status tanggap darurat di antaranya Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi titik terparah bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Kamis (07/03).
Baca juga: Rawan Banjir dan Longsor, Sejumlah Perkampungan di Sumbar Akan Direlokasi
Dalam tinjauan BNPB, salah satu jalan terputus akibat tergerus banjir.
Suharyanto juga berkata, pemerintah akan segera merelokasi rumah warga yang berada di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.
Adapun soal lokasi baru masih menunggu pengurusan perizinan dari Pemprov Sumbar.
"Bapak dan ibu, nanti semua yang rumahnya rusak di sini akan kita relokasi. Karena di sini sudah tidak mungkin lagi dibangun rumah," ujar Suharyanto ketika berdialog dengan warga yang rumahnya rusak berat akibat terbawa arus banjir.
"Segera disiapkan dan diurus izin lahannya. Ketika sudah ada lahannya nanti kita bisa segera bangun untuk relokasi. Bisa dibangun oleh PUPR atau BNPB tinggal mekanismenya saja seperti apa nanti," jelasnya.
Baca juga: BNPB Catat 28 Orang Meninggal, 5 Hilang akibat Banjir dan Longsor di Sumbar
Sebagai dukungan upaya percepatan penanganan darurat bencana hidrometeorologi di Sumbar, BNPB memberikan dukungan operasional Dana Siap Pakai dengan total Rp1,75 miliar.
Rinciannya Rp350 juta untuk Kabupaten Pesisir Selatan, masing-masing Rp250 juta untuk Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang.
Selanjutnya Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai masing-masing Rp150 juta, Korem 032/Wirabraja Rp150 juta, Polres Pesisir Selatan Rp100 juta, dan Kodim 0311/Pesisir Selatan Rp100 juta.
Selama itu, tak pernah sampai menggenangi ke dalam rumahnya. Genangan air hanya di jalan-jalan.
Tapi pada banjir pekan lalu, katanya, hujan turun dengan intensitas tinggi.
"Biasanya, paling parah air hanya sampai di halaman saja dan tidak akan sampai masuk ke dalam rumah. Kemarin itu ketinggian air di dalam rumah setinggi paha orang dewasa," katanya.
Baca juga: Korban Banjir dan Longsor di Sumbar 26 Orang, 23 di Antaranya dari Pesisir Selatan
Ia menuturkan saat banjir perlahan memasuki rumah-rumah warga, dirinya sedang berada di luar rumah, sehingga sepeda motornya tenggelam oleh banjir.