Menyoal Banjir dan Longsor di Sumbar serta Deforestasi di Taman Nasional Kerinci Seblat yang Meluas

Adapun data pada periode bulan Agustus sampai Oktober 2023 memperlihatkan:

Di Nagari Padang Air Dingin, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan ditemukan indikasi pembukaan lahan untuk perkebunan dan indikasi penebangan liar dengan luas terindikasi lebih kurang 50 hektare.

Baca juga: Terseret Banjir bersama Kendaraan, 7 Orang di Pesisir Selatan Ditemukan Tewas

Di Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan ditemukan indikasi pembukaan lahan untuk perkebunan dan indikasi penebangan liar dengan luas terindikasi lebih kurang 16 hektare.

Selain itu, ditemukan informasi kayu-kayu hasil penebangan liar itu dibawa ke sawmil (tempat penggergajian kayu) di sekitar wilayah tersebut -yang pada November 2022 pernah ditertibkan oleh penegak hukum.

Walhi Sumbar juga menemukan adanya indikasi 200 titik pembukaan lahan di kawasan TNKS di Kabupaten Solok Selatan yang meliputi Nagari Lubuk Gadang Utara, Lubuk Gadang Timur dan Lubuk Gadang Selatan.

Untuk diketahui Taman Nasional Kerinci Seblat mencakup empat kabupaten di Sumatra Barat, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan seluas 268.000 hektare (19,31% dari luas TNKS); Kabupaten Solok Selatan seluas 69.000 hektare (5% dari luas TNKS).

Baca juga: Derita Korban Banjir Pesisir Selatan, Listrik Padam dan Air Bersih Sulit

Kemudian ada di Kabupaten Solok seluas 11.000 hektare (0,79% dari luas TNKS), dan Kabupaten Dharmasraya seluas 3.613 hektare (0,26% dari luas TNKS).

Kawasan TNKS, menurut Walhi, memiliki nilai penting dan luar biasa dalam konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem alam di Indonesia.

Apa langkah pemerintah?

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi, mengatakan banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan dipengaruhi beberapa hal.

Di antaranya, curhan hujan yang beberapa hari belakangan intensitasnya tinggi, faktor tanah dan jenis tanah yang disebutnya mudah pecah dan hancur sehingga terjadi longsor.

Kendati demikian, kata dia, data spasial di lapangan juga menemukan adanya kayu-kayu bergelimpangan.

"Di Pesisir Selatan memang ada penebangan liar, namun karakteristik kayunya menunjukkan kayu dengan batang pohon berdiameter kecil."

"Ini kita identifikasi adalah pohon-pohon yang ditebang semuanya dalam satu areal. Artinya ini selain penebangan liar, ada juga pembukaan lahan tanpa izin untuk perladangan."

Baca juga: Korban Tewas Tertimbun Longsor di Pesisir Selatan Sumbar Bertambah Jadi 2 Orang

Melihat kondisi ini, upaya yang dilakukan dinas kehutanan adalah melakukan identifikasi di lapangan dan pencegahan.

Termasuk melakukan penindakan apabila ada pelaku yang melakukan penebangan liar maupun perambahan di kawasan TNKS.

Catatannya sepanjang tahun 2023, Pemprov Sumbar sudah menindak beberapa pelaku sampai ke pengadilan.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, ucapnya, ada empat pelaku yang diputus bersalah dan di Kabupaten Solok Selatan ada dua kasus. Terakhir di Kabupaten Dharmasraya dengan dua kasus.

"Untuk penegakan hukum sudah dilakukan dan bahkan dalam beberapa hari belakangan kami melakukan operasi pengamanan hutan di lapangan."

Baca juga: 28.000 Warga Terdampak Banjir dan Longsor di Pesisir Selatan

"Itu artinya kami terus... jadi upaya ada preventif dan represif. Seperti sosialisasi, pasang plang, dan mendatangi lokasi-lokasi yang rawan itu."

"Ketika mereka tidak mau dilarang ya kami melakukan penegakan hukum."