Menyoal Banjir dan Longsor di Sumbar serta Deforestasi di Taman Nasional Kerinci Seblat yang Meluas

Berdasarkan pantauan dan analisis terbaru citra satelit dari LSM Walhi Sumbar pada Agustus sampai Oktober 2023, indikasi pembukaan lahan untuk penebangan liar terjadi di Nagari Padang Air Dingin, Kabupaten Solok Selatan, seluas 50 hektare.

Temuan serupa juga berlangsung di Nagari Sindang Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, seluas 16 hektare.

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi, mengakui adanya penebangan liar di kawasan TNKS. Ia mengeklaim pihaknya telah melakukan upaya penegakan hukum serta operasi pengamanan hutan.

Korban jiwa terus bertambah

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban bencana banjir dan longsor yang melanda belasan wilayah kabupaten/kota di Sumatra Barat bertambah menjadi 32 orang pada Senin (11/03).

Rinciannya adalah 23 orang meninggal dunia dan enam orang dalam pencarian di Pesisir Selatan, kemudian tiga orang lainnya meninggal di Kabupaten Padang Pariaman.

Hingga saat ini dari 12 kabupaten/kota terdampak, sudah ada lima daerah yang menetapkan status tanggap darurat di antaranya Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi titik terparah bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Kamis (07/03).

Dalam tinjauan BNPB, salah satu jalan terputus akibat tergerus banjir.

Suharyanto juga berkata, pemerintah akan segera merelokasi rumah warga yang berada di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun soal lokasi baru masih menunggu pengurusan perizinan dari Pemprov Sumbar.

"Bapak dan ibu, nanti semua yang rumahnya rusak di sini akan kita relokasi. Karena di sini sudah tidak mungkin lagi dibangun rumah," ujar Suharyanto ketika berdialog dengan warga yang rumahnya rusak berat akibat terbawa arus banjir.

"Segera disiapkan dan diurus izin lahannya. Ketika sudah ada lahannya nanti kita bisa segera bangun untuk relokasi. Bisa dibangun oleh PUPR atau BNPB tinggal mekanismenya saja seperti apa nanti," jelasnya.

Sebagai dukungan upaya percepatan penanganan darurat bencana hidrometeorologi di Sumbar, BNPB memberikan dukungan operasional Dana Siap Pakai dengan total Rp1,75 miliar.

Rinciannya Rp350 juta untuk Kabupaten Pesisir Selatan, masing-masing Rp250 juta untuk Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang.

Selanjutnya Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai masing-masing Rp150 juta, Korem 032/Wirabraja Rp150 juta, Polres Pesisir Selatan Rp100 juta, dan Kodim 0311/Pesisir Selatan Rp100 juta.

Selama itu, tak pernah sampai menggenangi ke dalam rumahnya. Genangan air hanya di jalan-jalan.

Tapi pada banjir pekan lalu, katanya, hujan turun dengan intensitas tinggi.

"Biasanya, paling parah air hanya sampai di halaman saja dan tidak akan sampai masuk ke dalam rumah. Kemarin itu ketinggian air di dalam rumah setinggi paha orang dewasa," katanya.

Ia menuturkan saat banjir perlahan memasuki rumah-rumah warga, dirinya sedang berada di luar rumah, sehingga sepeda motornya tenggelam oleh banjir.

"Hanya sepeda motor yang tidak bisa saya selamatkan, barang-barang yang lain semuanya sudah diselamatkan saat air baru naik," katanya.

Saat ini, kata dia, warga baru mendapatkan bantuan berupa makanan instan yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Bantuan tersebut sambungnya kurang karena sudah mulai puasa.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah dapur umum. Karena sudah mulai puasa dan warga sangat membutuhkan makanan yang bukan cepat saji saja."

Apa penyebab banjir dan longsor di Sumbar?

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, mengatakan bencana banjir dan longsor di wilayahnya itu diakibatkan beberapa faktor di antaranya intensitas curah hujan yang tinggi yakni lebih dari 12 jam.

Selain itu juga disebabkan saluran drainase yang kurang berfungsi dengan baik sehingga terjadi penyumbatan di beberapa titik.

Termasuk penggundulan hutan dan deformasi.

Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Wengki Purwanto, mengatakan bencana banjir dan longsor yang terjadi di daerah sekitar kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan peristiwa berulang yang disebutnya "makin ke sini makin parah".

Pantauan Walhi Sumbar, penebangan liar di kawasan TNKS sudah berlangsung sejak tahun 2018 atau seiring munculnya banjir.

"Laporan dari masyarakat kepada kami bahwa aktivitas [penebangan liar] terus terjadi meskipun sudah dikomunikasikan dengan pemerintah. Jadi ini artinya sudah menjadi perhatian semua pihak dan sudah menjadi rahasia umum," ungkap Wengki.

Modus yang digunakan para sindikat penebang liar ini, klaimnya, melibatkan orang dalam pemerintah daerah dan aparat hukum dengan menerbitkan dokumen palsu.

Berpegang pada dokumen palsu itulah sampai hari ini praktik ilegal tersebut terus berlangsung.

Penelusurannya, kayu-kayu yang dicuri dari TNKS itu dijual ke wilayah Sumbar dan luar provinsi untuk kebutuhan perumahan dan pembangunan.

"Memang ini melibatkan backingan oknum-oknum tertentu, termasuk menggunakan dokumen aspal [palsu] untuk mengelabui pemerintah dan aparat."

"Umpamanya dia [pelaku] ambil kayu di daerah konservasi, di dokumen itu disebutkan mereka memiliki izin sah. Tapi asal usul kayu disamarkan. Kemudian pelaku ini menggunakan perusahaan yang punya izin jadi seakan-akan di hulunya legal."

Sayangnya, menurut Wengki, penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian tak cukup mempan menghentikan aktivitas penebangan liar di TNKS.

Sepanjang pengamatannya, para pelaku yang ditangkap mayoritas orang lapangan alias belum menyentuh aktor utama.

"Beberapa kasus memang ada yang sampai ke pengadilan, tapi belum menyentuh pelaku utama yang mengendalikan ini semua. Jadi bergantung keseriusan penegak hukum."

"Karena penebangan liar mudah terlacak dan tak bisa disembunyikan.

Titik pantauan tersebut berada pada wilayah Nagari Padang Air Dingin, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan dan Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun data pada periode bulan Agustus sampai Oktober 2023 memperlihatkan:

Di Nagari Padang Air Dingin, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan ditemukan indikasi pembukaan lahan untuk perkebunan dan indikasi penebangan liar dengan luas terindikasi lebih kurang 50 hektare.

Di Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan ditemukan indikasi pembukaan lahan untuk perkebunan dan indikasi penebangan liar dengan luas terindikasi lebih kurang 16 hektare.

Selain itu, ditemukan informasi kayu-kayu hasil penebangan liar itu dibawa ke sawmil (tempat penggergajian kayu) di sekitar wilayah tersebut -yang pada November 2022 pernah ditertibkan oleh penegak hukum.

Walhi Sumbar juga menemukan adanya indikasi 200 titik pembukaan lahan di kawasan TNKS di Kabupaten Solok Selatan yang meliputi Nagari Lubuk Gadang Utara, Lubuk Gadang Timur dan Lubuk Gadang Selatan.

Untuk diketahui Taman Nasional Kerinci Seblat mencakup empat kabupaten di Sumatra Barat, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan seluas 268.000 hektare (19,31% dari luas TNKS); Kabupaten Solok Selatan seluas 69.000 hektare (5% dari luas TNKS).

Kemudian ada di Kabupaten Solok seluas 11.000 hektare (0,79% dari luas TNKS), dan Kabupaten Dharmasraya seluas 3.613 hektare (0,26% dari luas TNKS).

Kawasan TNKS, menurut Walhi, memiliki nilai penting dan luar biasa dalam konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem alam di Indonesia.

Di antaranya, curhan hujan yang beberapa hari belakangan intensitasnya tinggi, faktor tanah dan jenis tanah yang disebutnya mudah pecah dan hancur sehingga terjadi longsor.

Kendati demikian, kata dia, data spasial di lapangan juga menemukan adanya kayu-kayu bergelimpangan.

"Di Pesisir Selatan memang ada penebangan liar, namun karakteristik kayunya menunjukkan kayu dengan batang pohon berdiameter kecil."

"Ini kita identifikasi adalah pohon-pohon yang ditebang semuanya dalam satu areal. Artinya ini selain penebangan liar, ada juga pembukaan lahan tanpa izin untuk perladangan."

Melihat kondisi ini, upaya yang dilakukan dinas kehutanan adalah melakukan identifikasi di lapangan dan pencegahan.

Termasuk melakukan penindakan apabila ada pelaku yang melakukan penebangan liar maupun perambahan di kawasan TNKS.

Catatannya sepanjang tahun 2023, Pemprov Sumbar sudah menindak beberapa pelaku sampai ke pengadilan.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, ucapnya, ada empat pelaku yang diputus bersalah dan di Kabupaten Solok Selatan ada dua kasus. Terakhir di Kabupaten Dharmasraya dengan dua kasus.

"Untuk penegakan hukum sudah dilakukan dan bahkan dalam beberapa hari belakangan kami melakukan operasi pengamanan hutan di lapangan."

"Itu artinya kami terus... jadi upaya ada preventif dan represif. Seperti sosialisasi, pasang plang, dan mendatangi lokasi-lokasi yang rawan itu."

"Ketika mereka tidak mau dilarang ya kami melakukan penegakan hukum."