Tokoh Agama Gelar Pesta Pernikahan, Undang Bupati hingga Akademisi, Mengakui Salah dan Bayar Denda Rp 10 Juta

KOMPAS.com - KH Abdullah Syamsul Arifin, tokoh agama di Kota Jember, Jawa Timur menggelar pesta pernikahan untuk anaknya di Kecamatan Bangsalsari pada Rabu (28/7/2021).

Pesta tersebur digelar saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Padahal, berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 19 tahun 2021pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM darurat.

Baca juga: Tokoh Agama di Jember Didenda Rp 10 Juta karena Gelar Pesta Pernikahan: Kami Mengakui Kesalahan

Awalnya, acara tersebut akan digelar di awal PPKM, namun sempat ditunda.

Penyelenggara juga sempat membuat video pernyataan sikap untuk menunda penyelanggaran acara. Namun keluarga tetap nekat menggelar pesta pernikahan.

Mengetahui hal tersebut, petugas kepolisian dari Polres Jember mendatangi lokasi kegiatan dan memberikan teguran karena awalnya mereka sepakat untuk menunda acara.

“Itu akad nikah, mungkin efek undangan sudah disebar saat awal PPKM, yang dibatalkan,” kata Kapolsek Bangsalsari AKP I Putu Adi Kusuma.

“Kemarin pas tau itu (pernikahan), kami datangi, kami kasih teguran,” papar dia

Baca juga: Tokoh Agama di Jember Didenda Rp 10 Juta karena Gelar Pesta Pernikahan: Kami Mengakui Kesalahan

Dihadiri Bupati Lumajang hingga sejumlah akademisi

SHUTTERSTOCK/DONENKO OLEKSII Ilustrasi pernikahan di masa pandemi.

Terlihat sejumlah tokoh agama dan akademisi hingga Bupati Lumajang Thoriqul Haq menghadiri acara itu.

Bahkan beberapa undangan yang datang tampak membuka masker saat prosesi foto bersama.

Sementara itu Ketua Panitia kegiatan pernikahan, Taufik mengatakan rencana pernikahan tersebut sudah ditunda beberapa kali.

Baca juga: Gelar Acara Pernikahan Saat PPKM Level 4, Seorang Tokoh Agama di Jember Didenda Rp 10 Juta

Awalnya akan digelar pada 11 Juli lalu mundur ke 22 Juli hingga akhirnya digelar pada 28 Juli 2021.

Ia mengatakan jadwal pernikahan ditentukan pada 28 Juli 2021 karena mengira kebijakan PPKM tak diperpanjang. Selain itu, tanggal 28 Juli adalah hari baik untuk pernikahan menurut orangtua.

Taufik mengatakan acara tersebut sebenarnya hanya dibatasi 30 orang. Namun kenyatannya ada 80 orang yang hadir termasuk Bupati Lumajang serta sejumlah akademisi dan tokoh agama di Kabupaten Jember.

Baca juga: Tokoh Agama di Jember Gelar Pesta Pernikahan Saat PPKM, Dihadiri Pejabat hingga Kepala Daerah