Gaya Nyentrik Budhi Sarwono Bupati Banjarnegara, Pamer Slip Gaji hingga Tiduran di Aspal dengan Pakaian Dinas

Kompas.com - 19/06/2021, 15:50 WIB

Rachmawati

Editor

Lihat Foto

Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono.(KOMPAS.COM/Instagram @buhdisarwono)

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (tengah) tiduran di ruas jalan Kutawuluh - Gumiwang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Senin (21/10/2019).

Perbaikan jalan provinsi ruas jalan Banjarmangu-Banjarnegara, Jawa Tengah, dengan anggaran pribadi Bupati Budhi Sarwono, Minggu (6/12/2020).

KOMPAS.com - Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono menjadi perhatian publik setelah mengeluarkan pernyataan jika warganya boleh menggelar kegiatan yang mengumpulkan massa.

Menurutnya, kegiatan masyarakat harus tetap berjalan meski di tengah kondisi pandemi Covid-19. Namun demikian, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pernyataan tersebut keluar menanggapi video viral aksi oknum aparat keamanan yang dianggap represif saat membubarkan acara kuda lumping.

Budhi menyebut tindakan oknum aparat itu yang justru menciptakan resistensi di masyarakat.

“Saya berpesan kepada masyarakat, Pak Bupati bertanggung jawab sepenuhnya untuk kegiatan pengajian, olahraga, kesenian, monggo jalan terus. Tapi jangan lupa, protokol kesehatan harus dilaksanakan, jangan sampai tidak,” ungkapnya, Jumat (18/6/2021).

Pamer slip gaji

KOMPAS.COM/Instagram @budhisarwono Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono.

Ternyata bukan hanya sekali pernyataan Budhi menjadi sorotan masyarakat.

Bupati Budhi pernah mengunggah slip gajinya ke akun instagram Kabupaten Banjarnegara @kabupatenbanjarnegara.

Budhi mengunggah foto slip gajinya pada Rabu (2/10/2019). Dalam unggahan tersebut, tertera besaran gaji bersih yang diterima Budhi Sarwono sesuai draf yakni sebesar Rp 6.114.100.

Namun, setelah dipotong zakat lewat Badan Amil Zakat (BAZ) sebesar Rp 152.900, gaji yang ia terima sebesar Rp 5.961.200.

Menanggapi nominal gajinya itu, Budhi Sarwono mengatakan gaji yang ia terima terlalu kecil.

"Kalau saya harus keliling 20 kecamatan gimana. Kalau Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) kasihan, ada 35 kabupaten/kota," kata Budhi.

"Kalau seperti itu ngajari bupati cluthak (suka mencuri), kalau cluthak sudah disiapkan jepretan (senjata) yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), habis bupati se-Indonesia," sambungnya.

Ia berharap pemerintah pusat memperhatikan gaji kepala daerah. Menurutnya, gaji seorang bupati idealnya paling tidak Rp 100 juta atau bahkan hingga Rp 150 juta.

"Kalau anggota dewan saja Rp 30 juta, bupati ya Rp 100 juta atau Rp 150 juta lah," kata Budhi.

Budhi menganggap kenaikan gaji kepala daerah diperlukan agar seimbang dengan gaji para pejabat atau kepala lembaga negara lainnya.