Melantik Gubernur Aceh, Mendagri Sampaikan 3 Hal Ini

BANDA ACEH, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Banda Aceh, Kamis (5/11/2020).

Tito mengingatkan agar eksekutif dan legislatif di Aceh bisa selalu menjalin komunikasi yang baik, agar pembangunan di daerah ini juga bisa berjalan lancar.

Pemimpin di Aceh diharapkan mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan bijak, sehingga kondisi politik lokal menjadi lebih stabil.

“Aceh ini kaya sumber daya termasuk sumber daya manusia. Tidak sedikit putra daerah Aceh berkiprah di kancah nasional dan internasional. Tapi sulit berkembang karena situasi politik dan keamanan yang tidak stabil,” kata Tito.

Baca juga: Kafe Baru di Lhokseumawe Aceh, buat Lesehan Sambil Minum Kopi

Dalam pidato pelantikan, Tito juga mengingatkan bahwa situasi aman dan damai menjadi modal penting bagi masyarakat Aceh untuk bergerak maju.

“Keamanan dan kesehatan sama pentingnya. Stabilitas politik perlu dirawat oleh masyarakat Aceh,” ujar Tito.

Baca juga: Ini Nilai Upah untuk Perwira Polisi yang Jadi Kurir Sabu di Pekanbaru

Sementara itu, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin meminta kepada pemerintah pusat untuk bisa meneruskan dana otonomi khusus bagi Aceh.

Dahlan menilai, hal itu penting untuk pengembangan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh.

“Kami memohon agar pemerintah pusat tidak mengehentikan kucuran dana otonomi khusus bagi Aceh. Dana tersebut akan sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pendidikan dan pembangunan infrastruktur di Aceh,” kata dia.

Baca juga: Jasa Kurir Sepeda, Usaha Keren yang Jadi Andalan di Tengah Pandemi

Nova Iriansyah diambil sumpahnya sekitar pukul 10.20 WIB.

Setelah diambil sumpah, Nova mengikuti prosesi adar peusijuek oleh Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haythar.

Pelantikan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Sebelum dilantik menjadi Gubernur, Nova menjabat Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh sejak 2018.

Nova Iriansyah menggantikan Irwandi Yusuf yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juli 2018, terkait penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus Aceh.