Soal Rencana Interpelasi Gubernur Sumbar, Demokrat: Karena Jarang Jadi Tak Lazim

PADANG, KOMPAS.com - Ketua DPD Demokrat Sumbar Mulyadi mengatakan, wacana interpelasi DPRD Sumatera Barat terhadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno merupakan hal yang biasa.

Seperti diketahui, rencana interpelasi itu terkait seringnya Irwat ke luar negeri serta kebijakan soal Bank Nagari.

"Ini penggunaan hak politik anggota dewan yang ingin bertanya kepada gubernur. Mungkin karena di Sumbar jarang dilakukan jadi sesuatu yang tidak lazim," kata Mulyadi, saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/12/2019).

Baca juga: 14 Anggota DPRD Interpelasi Gubernur Sumbar yang Sering ke Luar Negeri

Mulyadi mengatakan, di DPR RI, anggota dewan juga punya hak bertanya ke presiden, baik secara individu maupun kelompok.

"Kalau sudah berkelompok ini namanya interpelasi dan menjadi hak kedewanan," kata Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI asal Sumbar itu.

Terkait sikap Demokrat untuk wacana itu, Mulyadi masih menunggu penjelasan dari anggota fraksi Demokrat Sumbar.

Untuk kasus gubernur sering ke luar negeri, Mulyadi menyebutkan Fraksi Demokrat DPRD Sumbar sudah pernah meminta penjelasan gubernur.

"Saya dengar permintaan itu belum dipenuhi gubernur. Nah, kalau juga tidak dijelaskan bisa jadi akan diinterpelasi," kata Mulyadi.

Sebelumnya diberitakan, 14 anggota DPRD Sumatera Barat dari Partai Gerindra mendukung rencana interpelasi terhadap Gubernur Irwan Prayitno yang sering ke luar negeri.