Soal Rencana Interpelasi Gubernur Sumbar, Demokrat: Karena Jarang Jadi Tak Lazim

Seperti diketahui, rencana interpelasi itu terkait seringnya Irwat ke luar negeri serta kebijakan soal Bank Nagari.

"Ini penggunaan hak politik anggota dewan yang ingin bertanya kepada gubernur. Mungkin karena di Sumbar jarang dilakukan jadi sesuatu yang tidak lazim," kata Mulyadi, saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/12/2019).

Mulyadi mengatakan, di DPR RI, anggota dewan juga punya hak bertanya ke presiden, baik secara individu maupun kelompok.

"Kalau sudah berkelompok ini namanya interpelasi dan menjadi hak kedewanan," kata Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI asal Sumbar itu.

Terkait sikap Demokrat untuk wacana itu, Mulyadi masih menunggu penjelasan dari anggota fraksi Demokrat Sumbar.

Untuk kasus gubernur sering ke luar negeri, Mulyadi menyebutkan Fraksi Demokrat DPRD Sumbar sudah pernah meminta penjelasan gubernur.

"Saya dengar permintaan itu belum dipenuhi gubernur. Nah, kalau juga tidak dijelaskan bisa jadi akan diinterpelasi," kata Mulyadi.

Sebelumnya diberitakan, 14 anggota DPRD Sumatera Barat dari Partai Gerindra mendukung rencana interpelasi terhadap Gubernur Irwan Prayitno yang sering ke luar negeri.

Sebanyak 14 anggota DPRD dari Gerindra itu adalah Supardi, Hidayat, Ismunandi, Desrio Putra, Evi Yandri, Tri Suryadi, Jempo, Yunisra Syahiran, Khairuddin Simanjuntak, Nurkhalis, Mesra, Syafruddin Putra, Mario Syahjohan, dan Muchlis Yusuf Abit.

Sementara itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tidak mempermasalahkan rencana itu.

Irwan menegaskan, semua kunjungan luar negerinya sesuai dengan aturan.

Selain mengantongi izin, Irwan sepulang dari luar negeri pun menyusun laporan dan membawa manfaat untuk daerahnya.